Ketua DPRD DKI Pesimistis Sirkuit Formula E Dapat Selesai Tepat Waktu
Andika Pratama - Rabu, 26 Januari 2022
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi (kanan) menunjukkan surat penyampaian hak interpelasi soal Formula E di Gedung DPRD, Kamis (26/8). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
MerahPutih.com - Penyelenggaraan ajang Formula E di DKI Jakarta tersisa lima bulan lagi. Sayangnya, sampai sekarang pembangunan sirkuit di kawasan Ancol, Jakarta Utara, belum juga dimulai.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi pesimistis trek balap mobil Formula E dapat selesai tepat waktu atau dalam waktu 3 bulan. Menurutnya, pembuatan lintasan balap bertaraf internasional bisa memakan waktu sampai 2 tahun.
Baca Juga
PDIP Endus Dua Dugaan Penyebab Tender Sirkuit Formula E Gagal
"Buat trek balap bukan kayak buat lintasan tamiya. Rasionalnya 2 tahun," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (26/1)
Prasetyo mengungkapkan, Pemprov DKI tak bisa sembarangan membuat lintasan balap. Sebab, kendaraan yang akan melintas di atasnya melaju dengan kecepatan sangat tinggi.
"Kencangnya mobil Formula E itu hampir sama dengan F1. Bedanya satunya pakai mesin dan satu lagi pakai listrik," paparnya
Untuk itu diperlukan aspal dengan kualitas terbaik dengan konstruksi lintasan yang juga harus stabil. Sedangkan, lokasi trek yang akan disulap menjadi trek balap Formula E merupakan tumpukan hasil pembuangan lumpur.
"Enggak boleh sembarangan landasan dibuat 3 bulan, nanti tiba-tiba pas lagi belok aspalnya terkelupas," ucap Prasetyo.
Baca Juga
Wagub DKI Lempar Bola Panas Gagalnya Tender Formula E ke Panitia
Hal ini disebutnya bisa membahayakan para pembalap dan bila itu terjadi maka citra Indonesia bisa jelek di mata dunia.
Oleh karena itu, politikus senior PDI Perjuangan ini mewanti-wanti Gubernur Anies Baswedan untuk berhati-hati dalam membuat lintasan balap Formula E.
"Jangan emosionalnya yang dipakai, ini sangat membahayakan, apalagi ini membawa nama negara yang kebetulan ada di Jakarta," ujarnya. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
