PDIP Endus Dua Dugaan Penyebab Tender Sirkuit Formula E Gagal

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 26 Januari 2022
PDIP Endus Dua Dugaan Penyebab Tender Sirkuit Formula E Gagal

Lokasi sirkuit Formula E di kawasan Ancol Timur, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu (29/12). Foto: MP/Asropih

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Proses tender proyek pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol Timur, Pademangan, Jakarta Utara, gagal.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono mengendus ada dua dugaan penyebab lelang pembangunan sirkuit Formula E tidak jadi dilaksanakan.

Baca Juga

PDIP DKI Sebut Penyelenggaraan Formula E tidak akan Sukses

Yang pertama, kata dia, kontraktor tidak ingin mengambil risiko dengan kerugian yang didapat apabila menjalankan proyek andalan Gubernur Anies tersebut.

Pasalnya, kata dia, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tidak mampu membayar pembiayaan dari pembangunan ajang balapan tersebut, karena tidak ada penyertaan modal daerah (PMD).

"Saya menduga ada kerugian itu terhadap perusahaan yang ikut lelang," kata Gembong saat dihubungi, Rabu (26/1).

Dugaan kedua, kata Gembong, tender tersebut digagalkan dengan motif untuk menunjuk secara langsung kontraktor oleh pihak PT Jakpro.

"Kalau gagal gagal gagal, pada ujungnya kan Jakpro mengambil keputusan sendiri," paparnya.

Apabila penunjukan secara langsung benar-benar terjadi maka transparansi mengenai harga dan anggaran yang dikeluarkan untuk ajang balap mobil tersebut akan semakin tertutup.

"Karena enggak dideclare, beda dengan lelang. Soal harga dan lain sebagainya, kalau penunjukan langsung, jadi serba tertutup karena semaunya Jakpro," pungkasnya.

Baca Juga

Lelang Pembangunan Sirkuit Formula E Gagal, PSI: Kalau Tidak Mampu Bilang

Sebelumnya, Direktur Pengembangan Bisnis Jakarta Propertindo (Jakpro), Gunung Kartiko mengakui bahwa sponsor untuk pembiayaan penyelenggaraan Formula E belum ada. Lalu proses tender untuk pembuatan surkuit pun gagal dan akan dilakukan tender ulang.

Padahal gelaran balap mobil bertaraf internasiinal tersebut akan dilaksanakan lima bulan lagi atau 14 Juni 2022 mendatang.

Gunung mengungkapkan bahwasanya penyelenggaraan Formula E membutuhkan biaya Rp 150 miliar. Sebagian anggaran sudah dipakai untuk pembelian alat sebagai kebutuhan konstruksi pembangunan trek.

"Sebagiannya sekitar Rp 70 miliar sudah dipakai membeli perlengkapan trek sejak tahun 2019," ucap Gunung saat rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (24/1).

Untuk menutup kebutuhan biaya penyelenggaraan itu kata Gunung, dana ini akan didapatkan dari pihak sponsor. Namun, Gunung mengaku hingga saat ini dana sponsor untuk menutupi kekurangan biaya gelaran Formula E belum masuk.

"Kita akan tutup rencananya dari sponsorship dan partnership. Jadi, sponsorship belum secara resmi kita open. Tapi, secara verbal secara pendekatan networking yang berminat, walaupun belum bisa kita declare (umumkan) di sini, karena belum ada hitam di atas putih," papar Gunung. (Asp)

Baca Juga

Wagub DKI Lempar Bola Panas Gagalnya Tender Formula E ke Panitia

#Formula E #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Bagikan