PDIP Endus Dua Dugaan Penyebab Tender Sirkuit Formula E Gagal

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 26 Januari 2022
PDIP Endus Dua Dugaan Penyebab Tender Sirkuit Formula E Gagal

Lokasi sirkuit Formula E di kawasan Ancol Timur, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu (29/12). Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Proses tender proyek pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol Timur, Pademangan, Jakarta Utara, gagal.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono mengendus ada dua dugaan penyebab lelang pembangunan sirkuit Formula E tidak jadi dilaksanakan.

Baca Juga

PDIP DKI Sebut Penyelenggaraan Formula E tidak akan Sukses

Yang pertama, kata dia, kontraktor tidak ingin mengambil risiko dengan kerugian yang didapat apabila menjalankan proyek andalan Gubernur Anies tersebut.

Pasalnya, kata dia, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tidak mampu membayar pembiayaan dari pembangunan ajang balapan tersebut, karena tidak ada penyertaan modal daerah (PMD).

"Saya menduga ada kerugian itu terhadap perusahaan yang ikut lelang," kata Gembong saat dihubungi, Rabu (26/1).

Dugaan kedua, kata Gembong, tender tersebut digagalkan dengan motif untuk menunjuk secara langsung kontraktor oleh pihak PT Jakpro.

"Kalau gagal gagal gagal, pada ujungnya kan Jakpro mengambil keputusan sendiri," paparnya.

Apabila penunjukan secara langsung benar-benar terjadi maka transparansi mengenai harga dan anggaran yang dikeluarkan untuk ajang balap mobil tersebut akan semakin tertutup.

"Karena enggak dideclare, beda dengan lelang. Soal harga dan lain sebagainya, kalau penunjukan langsung, jadi serba tertutup karena semaunya Jakpro," pungkasnya.

Baca Juga

Lelang Pembangunan Sirkuit Formula E Gagal, PSI: Kalau Tidak Mampu Bilang

Sebelumnya, Direktur Pengembangan Bisnis Jakarta Propertindo (Jakpro), Gunung Kartiko mengakui bahwa sponsor untuk pembiayaan penyelenggaraan Formula E belum ada. Lalu proses tender untuk pembuatan surkuit pun gagal dan akan dilakukan tender ulang.

Padahal gelaran balap mobil bertaraf internasiinal tersebut akan dilaksanakan lima bulan lagi atau 14 Juni 2022 mendatang.

Gunung mengungkapkan bahwasanya penyelenggaraan Formula E membutuhkan biaya Rp 150 miliar. Sebagian anggaran sudah dipakai untuk pembelian alat sebagai kebutuhan konstruksi pembangunan trek.

"Sebagiannya sekitar Rp 70 miliar sudah dipakai membeli perlengkapan trek sejak tahun 2019," ucap Gunung saat rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (24/1).

Untuk menutup kebutuhan biaya penyelenggaraan itu kata Gunung, dana ini akan didapatkan dari pihak sponsor. Namun, Gunung mengaku hingga saat ini dana sponsor untuk menutupi kekurangan biaya gelaran Formula E belum masuk.

"Kita akan tutup rencananya dari sponsorship dan partnership. Jadi, sponsorship belum secara resmi kita open. Tapi, secara verbal secara pendekatan networking yang berminat, walaupun belum bisa kita declare (umumkan) di sini, karena belum ada hitam di atas putih," papar Gunung. (Asp)

Baca Juga

Wagub DKI Lempar Bola Panas Gagalnya Tender Formula E ke Panitia

#Formula E #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Langkah ini diambil agar Pemprov DKI Jakarta memiliki payung hukum yang kuat dalam menangani persoalan mendesak yang bersentuhan langsung dengan rakyat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Bagikan