Ketua DPRD DKI Dukung Proses Penyelidikan KPK Terkait Kasus Tanah Pulo Gebang
Andika Pratama - Selasa, 17 Januari 2023
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (kanan). (ANTARA/Livia Kristianti)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah ruang kerja DPRD DKI Jakarta, di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (17/1) sore.
Terkait hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mendukung proses penyelidikan yang dilakukan KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.
Baca Juga
"Sebagai Ketua DPRD saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (17/3).
Prasetyo memastikan bahwa seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum.
"Semua rapat Banggar saya buka, terbuka untuk umum. Siapa pun bisa menyaksikan. Dalam hal ini pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," ungkapnya.
Baca Juga
Sementara itu, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan adanya penggeledahan di gedung DPRD DKI Jakarta.
"Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang," kata Ali dalam keterangannya, Selasa.
Namun, Ali belum mengungkapkan secara detail ruangan fraksi mana saja yang digeledah.
"Perkembangannya akan kami sampaikan kembali," ujar Ali. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
