Kamhar Lakumani Sebut Demokrat dan Golkar Punya Rekam Jejak Koalisi yang Baik

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 10 Mei 2022
Kamhar Lakumani Sebut Demokrat dan Golkar Punya Rekam Jejak Koalisi yang Baik

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat bersilaturahim dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu (7/5). ANTARA/HO-Humas Demokrat

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrat berpeluang untuk berkoalisi dengan Partai Golkar di Pemilihan Umum 2024. Sebab kedua partai tersebut memiliki rekam jejak koalisi yang baik di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dua periode pemerintahan Pak SBY, Partai Golkar selalu menjadi bagian dari koalisi pemerintah," kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Selasa (10/5).

Baca Juga

KPK Lanjutkan Pemeriksaan 2 Politikus Partai Demokrat

Kamhar mengatakan, komunikasi politik dan hubungan kerja sama ini tetap terjalin dan terjaga meski pada dua periode pemerintahan Presiden Jokowi, Partai Golkar dan Partai Demokrat mengambil posisi yang berbeda.

"Partai Golkar menjadi koalisi pemerintah dan Partai Demokrat konsisten sebagai oposisi. Namun komunikasi politik selalu terbangun, baik di level atas maupun di level tengah," ujarnya.

Menurut Kamhar, jalinan kerjasama yang terjaga ini juga terpotret pada Pilkada Serentak 2020 lalu. Saat itu, Partai Golkar menempati urutan teratas jumlah koalisinya dengan Partai Demokrat dalam mengusung pasangan calon di Pilkada.

Pada beberapa kasus Pilkada, koalisi Demokrat dan Golkar terbentuk di menit-menit terakhir yang kemudian bisa meloloskan pasangan calon sebagai kontestan yang sebelumnya terancam gagal akibat manuver politik paslon dari parpol lain.

"Ini terjadi karena komunikasi politik yang intens, terbangun baik dan terjaga antara kedua partai ini," imbuhnya.

Baca Juga

Kritik Demokrat Soal Pendanaan IKN dari APBN

Kamhar melanjutkan, berdasarkan pengalaman kebersamaan selama ini, dan merespons pernyataan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait kemungkinan koalisi Golkar dan Demokrat, itu sangat dimungkinkan.

"Partai Demokrat tak punya kendala dan beban untuk bekerjasama dengan partai manapun, apalagi dengan Partai Golkar yang telah memiliki rekam jejak kerjasama yang baik dengan Partai Demokrat," ujarnya.

Tak hanya itu, menurut Kamhar kedua partai ini memiliki platform yang sama yakni menempatkan kepentingan rakyat sebagai yang utama dan diutamakan.

"Hubungan antara Mas Ketum AHY dan Pak Airlangga Hartarto juga baik, termasuk hubungan Mba Annisa Yudhoyono dan Bu Yanti Airlangga juga sangat baik, keduanya aktif pada kegiatan seni dan budaya," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Demokrat Ajukan Syarat untuk Bangun Koalisi di Pilpres 2024

#Partai Demokrat #Partai Golkar #Partai Politik #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, anggota fraksi, Bimbingan Teknis, aspirasi masyarakat, wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto, profesionalitas, pengawalan program, anggaran daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Bahlil juga menambahkan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang akan menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Indonesia
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Idrus menilai Prabowo telah berada di jalur yang benar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Lifestyle
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Partai Golkar menegaskan, bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan tunjangan. Pernyataan ini juga merespons perdebatan pubik, mengenai anggota DPR nonaktif yang masih menerima gaji.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Bagikan