Kamhar Lakumani Sebut Demokrat dan Golkar Punya Rekam Jejak Koalisi yang Baik

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 10 Mei 2022
Kamhar Lakumani Sebut Demokrat dan Golkar Punya Rekam Jejak Koalisi yang Baik

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat bersilaturahim dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu (7/5). ANTARA/HO-Humas Demokrat

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrat berpeluang untuk berkoalisi dengan Partai Golkar di Pemilihan Umum 2024. Sebab kedua partai tersebut memiliki rekam jejak koalisi yang baik di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dua periode pemerintahan Pak SBY, Partai Golkar selalu menjadi bagian dari koalisi pemerintah," kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Selasa (10/5).

Baca Juga

KPK Lanjutkan Pemeriksaan 2 Politikus Partai Demokrat

Kamhar mengatakan, komunikasi politik dan hubungan kerja sama ini tetap terjalin dan terjaga meski pada dua periode pemerintahan Presiden Jokowi, Partai Golkar dan Partai Demokrat mengambil posisi yang berbeda.

"Partai Golkar menjadi koalisi pemerintah dan Partai Demokrat konsisten sebagai oposisi. Namun komunikasi politik selalu terbangun, baik di level atas maupun di level tengah," ujarnya.

Menurut Kamhar, jalinan kerjasama yang terjaga ini juga terpotret pada Pilkada Serentak 2020 lalu. Saat itu, Partai Golkar menempati urutan teratas jumlah koalisinya dengan Partai Demokrat dalam mengusung pasangan calon di Pilkada.

Pada beberapa kasus Pilkada, koalisi Demokrat dan Golkar terbentuk di menit-menit terakhir yang kemudian bisa meloloskan pasangan calon sebagai kontestan yang sebelumnya terancam gagal akibat manuver politik paslon dari parpol lain.

"Ini terjadi karena komunikasi politik yang intens, terbangun baik dan terjaga antara kedua partai ini," imbuhnya.

Baca Juga

Kritik Demokrat Soal Pendanaan IKN dari APBN

Kamhar melanjutkan, berdasarkan pengalaman kebersamaan selama ini, dan merespons pernyataan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait kemungkinan koalisi Golkar dan Demokrat, itu sangat dimungkinkan.

"Partai Demokrat tak punya kendala dan beban untuk bekerjasama dengan partai manapun, apalagi dengan Partai Golkar yang telah memiliki rekam jejak kerjasama yang baik dengan Partai Demokrat," ujarnya.

Tak hanya itu, menurut Kamhar kedua partai ini memiliki platform yang sama yakni menempatkan kepentingan rakyat sebagai yang utama dan diutamakan.

"Hubungan antara Mas Ketum AHY dan Pak Airlangga Hartarto juga baik, termasuk hubungan Mba Annisa Yudhoyono dan Bu Yanti Airlangga juga sangat baik, keduanya aktif pada kegiatan seni dan budaya," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Demokrat Ajukan Syarat untuk Bangun Koalisi di Pilpres 2024

#Partai Demokrat #Partai Golkar #Partai Politik #Pemilu #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pengurus di tingkat atas tidak pernah diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Bagikan