Kamhar Lakumani Sebut Demokrat dan Golkar Punya Rekam Jejak Koalisi yang Baik

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 10 Mei 2022
Kamhar Lakumani Sebut Demokrat dan Golkar Punya Rekam Jejak Koalisi yang Baik

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat bersilaturahim dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu (7/5). ANTARA/HO-Humas Demokrat

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Partai Demokrat berpeluang untuk berkoalisi dengan Partai Golkar di Pemilihan Umum 2024. Sebab kedua partai tersebut memiliki rekam jejak koalisi yang baik di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dua periode pemerintahan Pak SBY, Partai Golkar selalu menjadi bagian dari koalisi pemerintah," kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Selasa (10/5).

Baca Juga

KPK Lanjutkan Pemeriksaan 2 Politikus Partai Demokrat

Kamhar mengatakan, komunikasi politik dan hubungan kerja sama ini tetap terjalin dan terjaga meski pada dua periode pemerintahan Presiden Jokowi, Partai Golkar dan Partai Demokrat mengambil posisi yang berbeda.

"Partai Golkar menjadi koalisi pemerintah dan Partai Demokrat konsisten sebagai oposisi. Namun komunikasi politik selalu terbangun, baik di level atas maupun di level tengah," ujarnya.

Menurut Kamhar, jalinan kerjasama yang terjaga ini juga terpotret pada Pilkada Serentak 2020 lalu. Saat itu, Partai Golkar menempati urutan teratas jumlah koalisinya dengan Partai Demokrat dalam mengusung pasangan calon di Pilkada.

Pada beberapa kasus Pilkada, koalisi Demokrat dan Golkar terbentuk di menit-menit terakhir yang kemudian bisa meloloskan pasangan calon sebagai kontestan yang sebelumnya terancam gagal akibat manuver politik paslon dari parpol lain.

"Ini terjadi karena komunikasi politik yang intens, terbangun baik dan terjaga antara kedua partai ini," imbuhnya.

Baca Juga

Kritik Demokrat Soal Pendanaan IKN dari APBN

Kamhar melanjutkan, berdasarkan pengalaman kebersamaan selama ini, dan merespons pernyataan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait kemungkinan koalisi Golkar dan Demokrat, itu sangat dimungkinkan.

"Partai Demokrat tak punya kendala dan beban untuk bekerjasama dengan partai manapun, apalagi dengan Partai Golkar yang telah memiliki rekam jejak kerjasama yang baik dengan Partai Demokrat," ujarnya.

Tak hanya itu, menurut Kamhar kedua partai ini memiliki platform yang sama yakni menempatkan kepentingan rakyat sebagai yang utama dan diutamakan.

"Hubungan antara Mas Ketum AHY dan Pak Airlangga Hartarto juga baik, termasuk hubungan Mba Annisa Yudhoyono dan Bu Yanti Airlangga juga sangat baik, keduanya aktif pada kegiatan seni dan budaya," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Demokrat Ajukan Syarat untuk Bangun Koalisi di Pilpres 2024

#Partai Demokrat #Partai Golkar #Partai Politik #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Bahlil juga menambahkan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang akan menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Indonesia
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Idrus menilai Prabowo telah berada di jalur yang benar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Lifestyle
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Partai Golkar menegaskan, bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan tunjangan. Pernyataan ini juga merespons perdebatan pubik, mengenai anggota DPR nonaktif yang masih menerima gaji.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Indonesia
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Selain fokus pada kebijakan fiskal, bimtek juga akan membekali para legislator tentang cara menyerap aspirasi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Indonesia
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Idrus memahami kemarahan publik yang dipicu oleh isu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Bagikan