Demokrat Ajukan Syarat untuk Bangun Koalisi di Pilpres 2024

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 05 Mei 2022
Demokrat Ajukan Syarat untuk Bangun Koalisi di Pilpres 2024

AHY dalam acara Kontemplasi dan Silaturahmi Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (17/4). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menyongsong gelaran Pilpres 2024 sejumlah elit partai politik sudah mulai menjalin komunikasi politik untuk membangun koalisi.

Hal ini untuk memenuhi aturan presidential threshold sebesar 20 persen dalam mengusung capres-cawapres di pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Baca Juga:

13 Kali Ditolak Pengadilan, Sekjen Demokrat Doakan Moeldoko Cs Diberi Hidayah

Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya akan mengajukan persyaratan dalam merajut koalisi di Pilpres 2024. Koalisi tersebut, harus mempunyai visi dan program untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Karena, seperti yang ditegaskan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jika koalisi tersebut berjuang untuk rakyat, maka kemenangan bakal dicapai," kata Herzaky dalam keterangannya, Kamis (5/5).

Menurut dia, jika koalisi hanya menginginkan kekuasaan dan bagi-bagi kekuasan, tentu rakyat tidak bisa menerima dengan baik dan tak akan memberikan kemenangan dalam kontestasi pimpinan nasional.

"Saat ini, Demokrat masih terus membuka komunikasi politik secara aktif dengan semua pimpinan parpol dan para mitra berdemokrasi tanpa kecuali. Masih sangat terbuka untuk berkoalisi dengan parpol mana saja," imbuhnya.

Baca Juga:

Putra La Nyalla dan Khofifah Bergabung dengan Demokrat Jatim

Herzaky menekankan peluang bagi AHY menjadi capres atau cawapres masih sangat terbuka. Selain itu, ada aspirasi kuat di internal partai berlambang bintang mercy itu untuk mengusung AHY sebagai capres.

"Begitu pula dengan berbagai elemen masyarakat yang menyampaikan harapannya ke AHY langsung maupun melalui kader-kader Demokrat, agar AHY bisa maju di kontestasi Pilpres 2024. Di berbagai survei, AHY pun stabil di posisi 4 atau 5, dengan tren elektabilitas yang terus meningkat," ujarnya.

Hanya saja, lanjut Herzaky, politik sangat dinamis. Banyak faktor yang menentukan. Ia menyebut AHY sendiri telah meminta kepada kader Demokrat agar saat ini fokus membantu kesulitan rakyat.

"Belum waktunya membicarakan dan menentukan capres dari Demokrat. Koalisi dulu terbentuk, baru membahas siapa capres dan cawapres terbaik yang pantas diusung," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

KPK Dalami Aliran Uang untuk Kepentingan Bupati PPU di Musda Demokrat

#Partai Demokrat
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Indonesia
Partai Demokrat Salurkan Bantuan untuk Kelompok Prasejahtera di Momen Paskah, Diharapkan Meringankan Beban di Tengah Gejolak Kebutuhan
Partai Demokrat melakukan kegiatan sosial dengan penyaluran sembako di Gereja Katolik Santo Andreas, Kedoya, Jakarta Barat, Minggu (12/4).
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Partai Demokrat Salurkan Bantuan untuk Kelompok Prasejahtera di Momen Paskah, Diharapkan Meringankan Beban di Tengah Gejolak Kebutuhan
Indonesia
Bicara dengan Gen Z di Jakarta, AHY Tekankan Kota Global Harus Berakar pada Identitas Lokal
AHY menegaskan modernisasi kota harus tetap berakar pada identitas lokal saat berdialog dengan generasi Z di Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Maret 2026
Bicara dengan Gen Z di Jakarta, AHY Tekankan Kota Global Harus Berakar pada Identitas Lokal
Berita Foto
AHY Beri Penghargaan ke Deddy Corbuzier dalam Perayaan Imlek Nasional 2026
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berikan penghargaan kepada Stafsus Menhan Bidang Komunikasi dan Publik, Deddy Corbuzier saat Perayaan Imlek.
Didik Setiawan - Kamis, 19 Februari 2026
AHY Beri Penghargaan ke Deddy Corbuzier dalam Perayaan Imlek Nasional 2026
Berita Foto
Atraksi Barongsai Meriahkan Perayaan Imlek Nasional 2026 Partai Demokrat di Jakarta
Atraksi barongsai meriahkan perayaan Imlek Nasional Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 Februari 2026
Atraksi Barongsai Meriahkan Perayaan Imlek Nasional 2026 Partai Demokrat di Jakarta
Berita Foto
Motivator Merry Riana Bareng Komunitas Tionghoa Resmi Bergabung dengan Partai Demokrat
Motivator sekaligus penulis buku Merry Riana menyampaikan sambutan saat Penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Didik Setiawan - Senin, 09 Februari 2026
Motivator Merry Riana Bareng Komunitas Tionghoa Resmi Bergabung dengan Partai Demokrat
Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Bagikan