Putra La Nyalla dan Khofifah Bergabung dengan Demokrat Jatim

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 23 April 2022
Putra La Nyalla dan Khofifah Bergabung dengan Demokrat Jatim

Logo partai Demokrat (ANTARA/HO)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepengurusan DPD Partai Demokrat Jawa Timur di bawah kepemimpinan Emil Elestianto Dardak yang juga Wakil Gubernur Jawa Timur diwarnai wajah baru dan tokoh-tokoh muda.

Yang paling menyita perhatian, yakni bergabungnya putra Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ali Mannagalli Parawansa di jajaran wakil ketua.

"Benar, sebagai salah satu wakil ketua," kata Mannagalli singkat sebelum memasuki arena pelantikan, Jumat (22/4).

Baca Juga:

Demokrat DKI Gelar Bazar Baju Layak Pakai dengan Harga Murah

Tidak hanya putra Khofifah, anak Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Ali Afandi juga tercatat di kepengurusan periode 2022-2026 ini sebagai Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur.

Selain dua putra tokoh itu, sejumlah kepala daerah di Jatim juga masuk di pengurus DPD Demokrat Jatim. Dari Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Walikota Malang Sutiadji, Bupati Pacitan Indarta Nur Bayuaji, Wakil Bupati Tuban Riyadi, Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, hingga Wakil Bupati Trenggalek Syah Muhammad Natanegara. Mereka tercatat di jajaran wakil ketua.

Baca Juga:

KPK Dalami Aliran Uang untuk Kepentingan Bupati PPU di Musda Demokrat

Nama kepala daerah lain yang juga bergabung di kepengurusan Emil Dardak ini, yakni Bupati Mojokerto Ikfina Fatmawati, Bupati Magetan Suprawoto, Walikota Madiun Maidi, dan Bupati Ngawi Ony Anwar.

Mereka bersama 170 pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur lainnya dilantik oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada hari Jumat (22/4).

Pengurus baru DPD Partai Demokrat Jawa Timur ini sendiri 64 persen pengurusnya berusia di bawah 40 tahun. (Pon)

Baca Juga:

Nasdem Ajukan Syarat kepada Demokrat Jika Ingin Berkoaliasi

#Partai Demokrat #Partai Politik #Jawa Timur
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
KPK Dalami Peran Anggota DPR Anwar Sadad dalam Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim
Terbaru, KPK memeriksa enam saksi untuk mendalami pengelolaan dana hingga pelaksanaan kegiatan Pokmas.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
KPK Dalami Peran Anggota DPR Anwar Sadad dalam Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Bagikan