Nasdem Ajukan Syarat kepada Demokrat Jika Ingin Berkoaliasi

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 18 April 2022
Nasdem Ajukan Syarat kepada Demokrat Jika Ingin Berkoaliasi

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali. Foto: ANTARA News/Fathur Rochman

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Nasdem terbuka menjalin koalisi dengan partai manapun menuju Pemilu 2024. Termasuk, berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk membentuk poros alternatif di Pilpres 2024.

"Kita tidak menutup kemungkinan semua partai melakukan koalisi dalam menghadapi pemilu 2024, khususnya dalam pemilihan presiden," ujar Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/4).

Baca Juga

Diajak Demokrat Berkoalisi, Nasdem: Kami Terbuka untuk Semua Partai

Namun, anak buah Surya Paloh ini memberikan syarat kepada Partai Demokrat jika hendak berkoalisi dengan Partai Nasdem di Pilpres 2024.

Adapun syarat tersebut yakni membangun koalisi atas dasar kepentingan rakyat dengan tidak membabi buta menggunakan cara-cara yang menjatuhkan pemerintahan sekarang.

Ahmad Ali mengamini koalisi tentunya ingin menang, tetapi bukan dengan cara menjatuhkan orang lain. Apalagi, Nasdem adalah bagian dari koalisi pemerintah yang akan konsisten menjaga pemerintahan Jokowi sampai tahun 2024.

"Kita juga tidak mau kemudian partai berkoalisi dengan partai Nasdem, kemudian membabi buta justru melakukan, mencari popularitas dengan membuat berita-berita hoaks menjatuhkan pemerintah yang ada hari ini," tegas dia.

Baca Juga

Respons AHY saat Ditanya Peluang Koalisi dengan NasDem

Menurut Ahmad Ali, sebenarnya visi-misi dan program yang dijadikan dasar koalisi hampir sama untuk semua partai, yakni kesejahteraan rakyat. Dia yakin semua partai termasuk Partai Demokrat juga berjuang untuk memajukan NKRI.

"Jadi bahwa Nasdem terbuka berkoalisi dengan Demokrat sangat mungkin dengan catatan yang saya katakan tadi. Kita berusaha untuk mendekatkan diri, mengambil hati rakyat tanpa mencederai dengan yang lain," tutup Ahmad Ali.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berbicara soal peluang membentuk poros alternatif Pilpres 2024 melawan koalisi PDIP-Gerindra.

Menurut AHY, terbuka kemungkinan 3 partai besar seperti PDIP, Gerindra dan Golkar membentuk koalisi tersendiri yang terdiri dari 2 partai seperti koalisi PDIP-Gerindra. (Pon)

Baca Juga

AHY Tegaskan Demokrat-NasDem Sepakat Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

#Partai Nasdem #Partai Demokrat #Partai Politik #Pemilu #Pemilu 2024 #Pilpres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Gerakan Rakyat harus mengurus surat domisili tiap-tiap kantor partai, menetapkan kuota perempuan sebanyak 30 persen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
 Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Indonesia
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Keberadaan Sekolah Rakyat akan menjadi solusi konkret untuk menekan angka putus sekolah.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Januari 2026
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Indonesia
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan sub tema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Bagikan