Nasdem Ajukan Syarat kepada Demokrat Jika Ingin Berkoaliasi

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 18 April 2022
Nasdem Ajukan Syarat kepada Demokrat Jika Ingin Berkoaliasi

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali. Foto: ANTARA News/Fathur Rochman

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Nasdem terbuka menjalin koalisi dengan partai manapun menuju Pemilu 2024. Termasuk, berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk membentuk poros alternatif di Pilpres 2024.

"Kita tidak menutup kemungkinan semua partai melakukan koalisi dalam menghadapi pemilu 2024, khususnya dalam pemilihan presiden," ujar Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/4).

Baca Juga

Diajak Demokrat Berkoalisi, Nasdem: Kami Terbuka untuk Semua Partai

Namun, anak buah Surya Paloh ini memberikan syarat kepada Partai Demokrat jika hendak berkoalisi dengan Partai Nasdem di Pilpres 2024.

Adapun syarat tersebut yakni membangun koalisi atas dasar kepentingan rakyat dengan tidak membabi buta menggunakan cara-cara yang menjatuhkan pemerintahan sekarang.

Ahmad Ali mengamini koalisi tentunya ingin menang, tetapi bukan dengan cara menjatuhkan orang lain. Apalagi, Nasdem adalah bagian dari koalisi pemerintah yang akan konsisten menjaga pemerintahan Jokowi sampai tahun 2024.

"Kita juga tidak mau kemudian partai berkoalisi dengan partai Nasdem, kemudian membabi buta justru melakukan, mencari popularitas dengan membuat berita-berita hoaks menjatuhkan pemerintah yang ada hari ini," tegas dia.

Baca Juga

Respons AHY saat Ditanya Peluang Koalisi dengan NasDem

Menurut Ahmad Ali, sebenarnya visi-misi dan program yang dijadikan dasar koalisi hampir sama untuk semua partai, yakni kesejahteraan rakyat. Dia yakin semua partai termasuk Partai Demokrat juga berjuang untuk memajukan NKRI.

"Jadi bahwa Nasdem terbuka berkoalisi dengan Demokrat sangat mungkin dengan catatan yang saya katakan tadi. Kita berusaha untuk mendekatkan diri, mengambil hati rakyat tanpa mencederai dengan yang lain," tutup Ahmad Ali.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berbicara soal peluang membentuk poros alternatif Pilpres 2024 melawan koalisi PDIP-Gerindra.

Menurut AHY, terbuka kemungkinan 3 partai besar seperti PDIP, Gerindra dan Golkar membentuk koalisi tersendiri yang terdiri dari 2 partai seperti koalisi PDIP-Gerindra. (Pon)

Baca Juga

AHY Tegaskan Demokrat-NasDem Sepakat Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

#Partai Nasdem #Partai Demokrat #Partai Politik #Pemilu #Pemilu 2024 #Pilpres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Indonesia
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrat membantah pidato Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sinyal Pilpres 2029.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Bagikan