Diajak Demokrat Berkoalisi, Nasdem: Kami Terbuka untuk Semua Partai

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 29 Maret 2022
Diajak Demokrat Berkoalisi, Nasdem: Kami Terbuka untuk Semua Partai

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali. Foto: ANTARA News/Fathur Rochman

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Nasdem menyatakan masih sangat terbuka untuk berkoalisi dengan semua partai politik menuju Pilpres 2024.

Saat ini, koalisi untuk kontestasi demokrasi lima tahunan masih dinamis dan cair, termasuk peluang koalisi dengan Partai Demokrat.

Baca Juga

AHY Tegaskan Demokrat-NasDem Sepakat Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali usai mendampingi Ketum NasDem Surya Paloh bertemu dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Selasa (29/3).

"Koalisi untuk Pemilu 2024 semuanya masih terbuka. Jadi Nasdem tidak mengunci untuk satu partai, semua partai terbuka," kata Ahmad Ali.

Ali mengakui peluang koalisi dengan Partai Demokrat sangat terbuka. Pasalnya, Partai Nasdem dan Demokrat memiliki visi kebangsaan yang sama. Hanya saja, perlu mencari titik temu agar Nasdem dan Demokrat bersama-sama mengatasi persoalan bangsa.

Baca Juga

PSI Sindir Penjualan Tiket Formula E Kalah dengan Justin Bieber

"Diskusi akan terus dilakukan untuk mencari titik temu dalam isu-isu kebangsaan, karena bangsa ini, bangsa yang besar sehingga tidak bisa satu pertemuan kemudian kita mengurai semua permasalahan yang ada," ujar Ali.

Sebelumnya, AHY juga menyatakan, partainya terbuka menjalin koalisi dengan Partai Nasdem pada Pemilu 2024 mendatang. Namun, hal itu mesti dibicarakan lebih lanjut.

Partai Demokrat, kata AHY, akan terus menjalin silaturahmi dengan Nasdem dalam menyongsong gelaran pesta demokrasi lima tahunan tersebut. (Pon)

Baca Juga

Respons AHY saat Ditanya Peluang Koalisi dengan NasDem

#Partai Nasdem #Partai Demokrat #Pilpres #Pemilu #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Gerakan Rakyat harus mengurus surat domisili tiap-tiap kantor partai, menetapkan kuota perempuan sebanyak 30 persen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
 Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Indonesia
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Keberadaan Sekolah Rakyat akan menjadi solusi konkret untuk menekan angka putus sekolah.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Januari 2026
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Indonesia
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan sub tema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Bagikan