Diajak Demokrat Berkoalisi, Nasdem: Kami Terbuka untuk Semua Partai

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 29 Maret 2022
Diajak Demokrat Berkoalisi, Nasdem: Kami Terbuka untuk Semua Partai

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali. Foto: ANTARA News/Fathur Rochman

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Nasdem menyatakan masih sangat terbuka untuk berkoalisi dengan semua partai politik menuju Pilpres 2024.

Saat ini, koalisi untuk kontestasi demokrasi lima tahunan masih dinamis dan cair, termasuk peluang koalisi dengan Partai Demokrat.

Baca Juga

AHY Tegaskan Demokrat-NasDem Sepakat Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali usai mendampingi Ketum NasDem Surya Paloh bertemu dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Selasa (29/3).

"Koalisi untuk Pemilu 2024 semuanya masih terbuka. Jadi Nasdem tidak mengunci untuk satu partai, semua partai terbuka," kata Ahmad Ali.

Ali mengakui peluang koalisi dengan Partai Demokrat sangat terbuka. Pasalnya, Partai Nasdem dan Demokrat memiliki visi kebangsaan yang sama. Hanya saja, perlu mencari titik temu agar Nasdem dan Demokrat bersama-sama mengatasi persoalan bangsa.

Baca Juga

PSI Sindir Penjualan Tiket Formula E Kalah dengan Justin Bieber

"Diskusi akan terus dilakukan untuk mencari titik temu dalam isu-isu kebangsaan, karena bangsa ini, bangsa yang besar sehingga tidak bisa satu pertemuan kemudian kita mengurai semua permasalahan yang ada," ujar Ali.

Sebelumnya, AHY juga menyatakan, partainya terbuka menjalin koalisi dengan Partai Nasdem pada Pemilu 2024 mendatang. Namun, hal itu mesti dibicarakan lebih lanjut.

Partai Demokrat, kata AHY, akan terus menjalin silaturahmi dengan Nasdem dalam menyongsong gelaran pesta demokrasi lima tahunan tersebut. (Pon)

Baca Juga

Respons AHY saat Ditanya Peluang Koalisi dengan NasDem

#Partai Nasdem #Partai Demokrat #Pilpres #Pemilu #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Bagikan