AHY Tegaskan Demokrat-NasDem Sepakat Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 29 Maret 2022
AHY Tegaskan Demokrat-NasDem Sepakat Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Selasa (29/3). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrat dan Partai Nasdem sama-sama berkomitmen menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh.

Baca Juga

Respons AHY saat Ditanya Peluang Koalisi dengan NasDem

AHY menegaskan, Demokrat dan Nasdem sama-sama tidak sepakat dengan upaya melanggengkan kekuasaan dengan mengutak-atik konstitusi atau UUD 1945.

"Partai Demokrat dan Nasdem memiliki sikap yang sama tegas juga mengatakan bahwa itu tidak bisa dibiarkan begitu saja kalau kemudian tanpa pemilihan, masa jabatan siapapun bisa diperpanjang," kata AHY di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Selasa (29/3).

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berikan keterangan pers usai bertemu Ketum Nasdem, Surya Paloh di Nasdem Tower, Selasa (29/3). Foto: MP/Ponco
Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berikan keterangan pers usai bertemu Ketum Nasdem, Surya Paloh di Nasdem Tower, Selasa (29/3). Foto: MP/Ponco

AHY mengatakan, Partai Demokrat sejak awal sudah tegas menolak upaya mempertahankan kekuasaan dengan melanggar konstitusi dan mengkhianati semangat reformasi.

Baca Juga

AHY Mengaku Anies Jadi Teman Diskusi Sebelum Terjun ke Dunia Politik

Putera sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambamg Yudhoyono (SBY) ini menyatakan, masa jabatan dua periode merupakan salah satu amanat penting reformasi yakni pembatasan kekuasaan.

"Kami menolak segala bentuk upaya untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara mengutak atik konstitusi karena itu tentunya menciderai atau mengkhianati amanat reformasi dan juga demokrasi kita akan sangat terdampak kalau ini kemudian dianggap sesuatu yang lazim," tegas AHY.

Menurut AHY, Surya Paloh juga memiliki sikap dan pandangan yang sama dengan Partai Demokrat. Nasdem dan Demokrat, kata dia, sepakat untuk mempersiapkan diri menghadapi Pemilu dibandingkan mewacanakan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

"Kita juga berbicara bagaimana melihat politik 2024. Di sinilah tentunya diskusi cukup cair, kita ingin memiliki semangat yang sama tentunya makanya kami bersepakat bahwa Demokrat maupun Nasdem ingin sukses dalam Pemilu 2024 mendatang," kata AHY. (Pon)

Baca Juga

AHY Temui Surya Paloh di Kantor NasDem Bahas Isu Kebangsaan

#Agus Harimurti Yudhoyono #Surya Paloh #Partai Politik #Partai Demokrat #Partai Nasdem #Pemilu #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Bagikan