Demokrat Ajukan Syarat untuk Bangun Koalisi di Pilpres 2024

MerahPutih.com - Menyongsong gelaran Pilpres 2024 sejumlah elit partai politik sudah mulai menjalin komunikasi politik untuk membangun koalisi.

Hal ini untuk memenuhi aturan presidential threshold sebesar 20 persen dalam mengusung capres-cawapres di pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Baca Juga:

13 Kali Ditolak Pengadilan, Sekjen Demokrat Doakan Moeldoko Cs Diberi Hidayah

Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya akan mengajukan persyaratan dalam merajut koalisi di Pilpres 2024. Koalisi tersebut, harus mempunyai visi dan program untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Karena, seperti yang ditegaskan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jika koalisi tersebut berjuang untuk rakyat, maka kemenangan bakal dicapai," kata Herzaky dalam keterangannya, Kamis (5/5).

Menurut dia, jika koalisi hanya menginginkan kekuasaan dan bagi-bagi kekuasan, tentu rakyat tidak bisa menerima dengan baik dan tak akan memberikan kemenangan dalam kontestasi pimpinan nasional.

"Saat ini, Demokrat masih terus membuka komunikasi politik secara aktif dengan semua pimpinan parpol dan para mitra berdemokrasi tanpa kecuali. Masih sangat terbuka untuk berkoalisi dengan parpol mana saja," imbuhnya.

Baca Juga:

Putra La Nyalla dan Khofifah Bergabung dengan Demokrat Jatim

Herzaky menekankan peluang bagi AHY menjadi capres atau cawapres masih sangat terbuka. Selain itu, ada aspirasi kuat di internal partai berlambang bintang mercy itu untuk mengusung AHY sebagai capres.

"Begitu pula dengan berbagai elemen masyarakat yang menyampaikan harapannya ke AHY langsung maupun melalui kader-kader Demokrat, agar AHY bisa maju di kontestasi Pilpres 2024. Di berbagai survei, AHY pun stabil di posisi 4 atau 5, dengan tren elektabilitas yang terus meningkat," ujarnya.

Hanya saja, lanjut Herzaky, politik sangat dinamis. Banyak faktor yang menentukan. Ia menyebut AHY sendiri telah meminta kepada kader Demokrat agar saat ini fokus membantu kesulitan rakyat.

"Belum waktunya membicarakan dan menentukan capres dari Demokrat. Koalisi dulu terbentuk, baru membahas siapa capres dan cawapres terbaik yang pantas diusung," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

KPK Dalami Aliran Uang untuk Kepentingan Bupati PPU di Musda Demokrat