Jabatan Wakil Menteri Tak Lebih Dari Upaya Bagi-Bagi Kue Kekuasaan

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 26 Oktober 2019
 Jabatan Wakil Menteri Tak Lebih Dari Upaya Bagi-Bagi Kue Kekuasaan

Peneliti Centre For Strategic And Internasional Studies (CSIS), Arya Fernandes (Foto: MP/Fadli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Analis politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai pemilihan wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lebih dari upaya bagi-bagi kue kekuasaan.

Menurutnya, penunjukan wakil menteri merupakan salah satu upaya Jokowi mengakomodir para pendukung pada Pilpres 2019.

Baca Juga:

Keseimbangan Koalisi Jadi Ujian Serius Pada Tahun Kedua Pemerintahan Jokowi

"Karena desain dukungan yang besar di awal itu membuat Presiden akhirnya harus melakukan bagi-bagi posisi itu," ujar Arya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (25/10).

Lebih lanjut, Arya menegaskan bagi-bagi kue kekuasaan ini dilakukan untuk mengakomodir koalisi pendukung yang telah gemuk sejak awal.

Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin bersama 12 wakil menteri
Presiden Jokowi bersama kedua belas Wakil Menteri di Istana Negara (Foto: Twitter@jokowi)

Selain partai pendukung yang berada di parlemen, koalisi Jokowi-KH Ma'ruf Amin diisi oleh sejumlah unsur, termasuk partai non-parlemen seperti Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta relawan pendukung seperti Projo (Pro Jokowi).

Para pendukung ini tidak mendapatkan jabatan dalam pos Menteri yang diumumkan Jokowi beberapa hari lalu.

"Dengan desain koalisi yang gemuk ini memaksa Presiden harus melakukan akomodasi," kata dia.

Selain bagi-bagi kekuasaan, dalam menunjuk wakil menteri, Jokowi juga dinilai mempertimbangkan faktor dinamika politik yang terjadi usai penetapan para menteri kabinet Indonesia Maju.

Arya mengatakan, usai pengumuman kabinet, terdapat sejumlah isu yang menjadi pembicaraan publik, antara lain ketidakterwakilan putra putri asli Papua maupun ormas keagamaan dalam jajaran menteri.

"Soal representasi dari orang asli Papua, begitu pula soal representasi dari ormas tertentu, ormas NU (Nahdlatul Ulama) misalnya, atau representasi tokoh tokoh non parlemen. Jadi itu respon terhadap hal tersebut," ujar Arya.

Arya Fernandes sebagaimana dilansir Antara mengatakan Jokowi juga mempertimbangkan pos-pos kementerian yang layak mendapatkan jabatan wakil menteri.

Baca Juga:

Pengangkatan Belasan Wamen Dikritik Bertentangan dengan Tekad Jokowi Pangkas Birokrasi

Menurut dia, Jokowi menempatkan pos wakil menteri pada kementerian dengan anggaran yang cukup besar, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (25/10) siang.(*)

Baca Juga:

Peneliti Spesialis Jokowi Beberkan Alasan Masuknya Prabowo ke Kabinet Indonesia Maju

#Pengamat Politik #CSIS #Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin #Relawan Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Kejagung Bantah Silfester Matutina Relawan Jokowi Kabur ke Luar Negeri, Belum Ditahan karena Sakit
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina saat ini masih berstatus aktif sebagai Komisaris ID FOOD.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
Kejagung Bantah Silfester Matutina Relawan Jokowi Kabur ke Luar Negeri, Belum Ditahan karena Sakit
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Penundaan Eksekusi Silfester Matutina yang Merupakan Relawan Jokowi Rusak Prinsip Keadilan Hukum
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina tak kunjung ditahan meski sudah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus fitnah terhadap Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Frengky Aruan - Rabu, 13 Agustus 2025
Penundaan Eksekusi Silfester Matutina yang Merupakan Relawan Jokowi Rusak Prinsip Keadilan Hukum
Indonesia
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Kini, banyak wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Pengamat politik menilai jika pemerintahan Prabowo tak terarah.
Soffi Amira - Jumat, 11 Juli 2025
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Indonesia
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Rencana soal TNI menjaga gedung Kejaksaan kini ditolak. Pengamat pun menilai, bahwa TNI merupakan aparat pertahanan dan bukan keamanan.
Soffi Amira - Selasa, 13 Mei 2025
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Indonesia
Relawan Jokowi Laporkan Roy Suryo Cs ke Polisi, Polresta Surakarta Lakukan Joint Investigation
Polresta Surakarta masih dalami aduan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah Ijazah palsu UGM Jokowi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Mei 2025
Relawan Jokowi Laporkan Roy Suryo Cs ke Polisi, Polresta Surakarta Lakukan Joint Investigation
Indonesia
Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029
Pengamat Politik, Jerry Massie, memprediksi bahwa Gibran akan menjadi lawan Prabowo di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 25 April 2025
Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029
Indonesia
Langkah Terlambat PDI-P Memecat Jokowi, Pengamat: Percuma, Dia sudah Tak Punya Power
Pengamat politik sebut pemecatan Jokowi salah kaprah, publik sudah tak kaget dengan kondisi tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 Desember 2024
Langkah Terlambat PDI-P Memecat Jokowi, Pengamat: Percuma, Dia sudah Tak Punya Power
Indonesia
Gus Miftah Terancam Dicopot Prabowo Buntut Umpatannya kepada Pedagang Es Teh
Gus Miftah berpotensi masuk daftar reshuffle kabinet.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Desember 2024
Gus Miftah Terancam Dicopot Prabowo Buntut Umpatannya kepada Pedagang Es Teh
Bagikan