Isu Wacana Penundaan Pemilu 2024, Zulhas: Jangan Salahkan Jokowi


Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan. (MP/Ismail)
MerahPutih.con - Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas kembali buka suara soal usulan penundaan Pemilu 2024. Dia mengatakan usul itu murni datang dari partai politik (parpol).
Oleh karena itu, Zulhas meminta pada masyarakat agar tidak menyalahkan Presiden Jokowi soal wacana Penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga
Pemilu Pakai E-Voting, Ganjar: Yang Penting Soal Kepercayaan
"Penundaan pemilu Itu kan urusan partai-partai ya, bukan urusan presiden jadi tolong jangan salahkan Pak presiden," kata Zulhas usai bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Rumdin Loji Gandrung, Senin (28/3).
Zulhas mengatakan yang setuju Pemilu 2024 ditunda hanya tiga porpol, yakni PKB, Golkar dan PAN. Dari jumlah partai yang ada di DPR RI, belum banyak setuju.
"Ini bukan salah Pak Presiden Jokowi. Ini murni usulan dari parpol. Yang setuju saya PKB Golkar. Banyak yang belum setuju. Kalau yang belum setuju banyak kita enggak bisa jalan (tunda Pemilu 2024)," katanya.
Baca Juga
Zulhas mengatakan kedatangannya ke daerah termasuk Solo ini untuk konsolidasi partai. Ia juga bertemu dengan ormas Muhammadiyah dan NU di daerah untuk memberitahu dinamika politik nasional.
"Yang kedua saya sudah ketemu kader meminta seluruh kader PAN di Soloraya, pusat, daerah bantu pemerintah karena kita enggak mudah ini pandemi," katanya.
Ia menambahkan silaturahim lebih banyak bermanfaat kalau pemerintah berhasil yang seneng juga rakyat. Zulhas juga mengajak semua ormas ikut mendukung pemerintah.
"Saya titip NU dan Muhammadiyah karena dua organisasi ini yg melahirkan Indonesia, kalau Muhammadiyah dan NU kuat, kita stabil bisa membuat negara yang maju," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)
Baca Juga
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT

DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM

Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh

DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek

Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data

Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan

12 Siswa Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung, Legislator Tekankan Pentingnya Keterlibatan Ahli Gizi

Momen Keakraban Sufmi Dasco Ahmad dan Sjafrie Sjamsoeddin saat Bertemu di DPR, Bahas Apa?
