Isu Wacana Penundaan Pemilu 2024, Zulhas: Jangan Salahkan Jokowi
Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan. (MP/Ismail)
MerahPutih.con - Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas kembali buka suara soal usulan penundaan Pemilu 2024. Dia mengatakan usul itu murni datang dari partai politik (parpol).
Oleh karena itu, Zulhas meminta pada masyarakat agar tidak menyalahkan Presiden Jokowi soal wacana Penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga
Pemilu Pakai E-Voting, Ganjar: Yang Penting Soal Kepercayaan
"Penundaan pemilu Itu kan urusan partai-partai ya, bukan urusan presiden jadi tolong jangan salahkan Pak presiden," kata Zulhas usai bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Rumdin Loji Gandrung, Senin (28/3).
Zulhas mengatakan yang setuju Pemilu 2024 ditunda hanya tiga porpol, yakni PKB, Golkar dan PAN. Dari jumlah partai yang ada di DPR RI, belum banyak setuju.
"Ini bukan salah Pak Presiden Jokowi. Ini murni usulan dari parpol. Yang setuju saya PKB Golkar. Banyak yang belum setuju. Kalau yang belum setuju banyak kita enggak bisa jalan (tunda Pemilu 2024)," katanya.
Baca Juga
Zulhas mengatakan kedatangannya ke daerah termasuk Solo ini untuk konsolidasi partai. Ia juga bertemu dengan ormas Muhammadiyah dan NU di daerah untuk memberitahu dinamika politik nasional.
"Yang kedua saya sudah ketemu kader meminta seluruh kader PAN di Soloraya, pusat, daerah bantu pemerintah karena kita enggak mudah ini pandemi," katanya.
Ia menambahkan silaturahim lebih banyak bermanfaat kalau pemerintah berhasil yang seneng juga rakyat. Zulhas juga mengajak semua ormas ikut mendukung pemerintah.
"Saya titip NU dan Muhammadiyah karena dua organisasi ini yg melahirkan Indonesia, kalau Muhammadiyah dan NU kuat, kita stabil bisa membuat negara yang maju," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)
Baca Juga
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia