Indonesia Buka Kemungkinan E-Voting pada Pemilu 2024
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate. Foto: Humas Kominfo
MerahPutih.com - Pemilu 2024 di depan mata. Segala persiapan pun tengah dimatangkan.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menilai penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 menjadi momentum untuk menghasilkan pemimpin masa depan Indonesia dengan komitmen digitalisasi Indonesia.
Baca Juga:
Menurut Johnny, digitalisasi dalam Pemilu sangat mungkin dilakukan karena sudah banyak negara yang sudah mulai menerapkan e-voting.
“Pengadopsian teknologi digital dalam giat Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (24/3).
Johnny menyontohkan negara Estonia yang menjadi negara terdepan di dunia karena keberhasilan mengadopsi pemungutan suara secara digital.
Melalui pemungutan suara online yang bebas, adil dan aman, serta melalui sistem e-vote atau internet voting.
Estonia telah melaksanakannya sejak tahun 2005 dan ini telah memiliki sistem pemilihan umum digital di tingkat kota, negara dan di tingkat Uni Eropa yang telah digunakan oleh 46,7 persen penduduk.
"Jadi bukan baru, termasuk KPU ini sudah lama juga menyiapkannya,” jelasnya.
Johnny menyatakan digitalisasi tahapan pemilu juga tengah berlangsung di India.
Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum negara dengan populasi penduduk kedua terbesar di dunia itu bekerjasama dengan salah satu perguruan tinggi tengah mengembangkan teknologi blokchain.
Saat ini India sedang menggunakan blockchain untuk mendukung voting jarak jauh dalam pemilihan umum (televoting).
Diharapkan dapat direalisasi dalam pemilihan umum India tahun 2024 mendatang, sama seperti Indonesia.
"Jadi kalau kita melakukan benchmark dan studi tukar informasi dan pengetahuan, serta pengalaman bisa dilakukan bersama mereka,” ungkapnya.
Mengenai inovasi digital, Johnny menyatakan secara teknis upaya akselerasi pembangunan infrastruktur TIK oleh pemerintah diharapkan memudahkan digitalisasi.
Johnny mengingatkan salah satu tantangan terbesar berkaitan dengan legitimasi.
Oleh karena itu, Johnny mendorong upaya bersama meyakinkan masyarakat agar legitimasi Pemilu digital bisa diterima.
“Kita harus bisa memastikan, meyakinkan rakyat akan legitimate-nya pemilihan umum melalui proses legitimasi. Sehingga keberadaan inovasi digital menjadi bagian dari solusi,” tutup pria yang juga Sekjen Partai Nasdem ini.(knu)
Baca Juga:
Cak Imin Isyaratkan 'Perang' Jika Posisi PKB di Kabinet Tergeser
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Pajak Digital Sudah Capai Rp 10,21 Triliun Hingga September 2025, Bakal Semakin Dioptimalkan
Flexi Earn Super Rate Up Diperpanjang Hingga November 2025, Tawarkan Bunga Hingga 25 Persen
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Analisis Sentimen Pasar Bisa Jadi Strategi Pahami Dinamika Harga Aset Kripto