Isu Wacana Penundaan Pemilu 2024, Zulhas: Jangan Salahkan Jokowi

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 28 Maret 2022
Isu Wacana Penundaan Pemilu 2024, Zulhas: Jangan Salahkan Jokowi

Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.con - Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas kembali buka suara soal usulan penundaan Pemilu 2024. Dia mengatakan usul itu murni datang dari partai politik (parpol).

Oleh karena itu, Zulhas meminta pada masyarakat agar tidak menyalahkan Presiden Jokowi soal wacana Penundaan Pemilu 2024.

Baca Juga

Pemilu Pakai E-Voting, Ganjar: Yang Penting Soal Kepercayaan

"Penundaan pemilu Itu kan urusan partai-partai ya, bukan urusan presiden jadi tolong jangan salahkan Pak presiden," kata Zulhas usai bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Rumdin Loji Gandrung, Senin (28/3).

Zulhas mengatakan yang setuju Pemilu 2024 ditunda hanya tiga porpol, yakni PKB, Golkar dan PAN. Dari jumlah partai yang ada di DPR RI, belum banyak setuju.

"Ini bukan salah Pak Presiden Jokowi. Ini murni usulan dari parpol. Yang setuju saya PKB Golkar. Banyak yang belum setuju. Kalau yang belum setuju banyak kita enggak bisa jalan (tunda Pemilu 2024)," katanya.

Baca Juga

Indonesia Buka Kemungkinan E-Voting pada Pemilu 2024

Zulhas mengatakan kedatangannya ke daerah termasuk Solo ini untuk konsolidasi partai. Ia juga bertemu dengan ormas Muhammadiyah dan NU di daerah untuk memberitahu dinamika politik nasional.

"Yang kedua saya sudah ketemu kader meminta seluruh kader PAN di Soloraya, pusat, daerah bantu pemerintah karena kita enggak mudah ini pandemi," katanya.

Ia menambahkan silaturahim lebih banyak bermanfaat kalau pemerintah berhasil yang seneng juga rakyat. Zulhas juga mengajak semua ormas ikut mendukung pemerintah.

"Saya titip NU dan Muhammadiyah karena dua organisasi ini yg melahirkan Indonesia, kalau Muhammadiyah dan NU kuat, kita stabil bisa membuat negara yang maju," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Cak Imin Klaim Wacana Penundaan Pemilu Bukan Ide Luhut

#Pemilu #Pilpres #Zulkifli Hasan #Partai Amanat Nasional #Partai Politik #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Datang Terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Foto bersama Prabowo Ditunda
Ketua DPR RI, Puan Maharani, datang terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026. Presiden RI, Prabowo Subianto, sudah tiba lebih dulu.
Soffi Amira - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Datang Terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Foto bersama Prabowo Ditunda
Berita Foto
Gladi Resik Sidang Tahunan MPR 2026 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto
Pegawai melakukan gladi resik persiapan sidang tahunan MPR 2026 dan pidato kenegaraan Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 13 Agustus 2026
Gladi Resik Sidang Tahunan MPR 2026 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto
Indonesia
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri
Sinergi harus tetap dilaksanakan secara terukur, profesional, sesuai kewenangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Tercatat sebanyak 2.722 ASN mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dalam waktu enam bulan terakhir.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengambil alih pengesahan RUU Perampasan Aset.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Berita
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Presiden Prabowo mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI ke DPR. Ini profil dan proses penetapan Gubernur BI definitif.
ImanK - Senin, 10 Agustus 2026
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
"Selama ini memang terasa ada yang kurang dalam sistem pilkada. Sudah tepat dievaluasi. Bahkan kalau dinilai tidak baik, bisa diganti kapan saja," kata Saleh
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Bagikan