Gerindra Nilai Terlalu Dini Bicara Capres-Cawapres Koalisi Besar

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 05 April 2023
Gerindra Nilai Terlalu Dini Bicara Capres-Cawapres Koalisi Besar

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Jaka/jk

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Gerindra menilai masih terlalu dini untuk membahas sosok calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam wacana koalisi besar.

Wacana koalisi besar ini akan meleburkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Baca Juga:

Respons Puan Soal Wacana Koalisi Besar di Pilpres 2024


Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, wacana koalisi besar yang muncul dalam pertemuan di kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN) baru pada tahap penjajakan awal.

"Saya pikir masih terlalu dini kita mau bicara soal capres karena partai partai tentunya juga mempunyai aspirasi masing-masing yang harus kita sama-sama dengarkan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4).

Dalam kesempatan ini, Dasco juga merespons soal PDI Perjuangan (PDIP) yang tertarik dengan wacana koalisi besar namun harus mendapatkan posisi capres.


Baca Juga:

Golkar Dukung Koalisi Besar Gabungan KIB dan KIR


Menurut Wakil Ketua DPR RI ini, apa pun yang disampaikan dalam wacana koalisi besar harus dibicarakan bersama-sama, sehingga bisa dikatakan sebagai koalisi besar.

"Tentunya kan semua harus dibicarakan secara bersama-sama. Baru kemudian ini menjadi suatu koalisi besar yang benar-benar menjadi koalisi partai-partai yang ada," imbuhnya.

Oleh karena itu, anak buah Ketum Gerindra Prabowo Subianto ini enggan menanggapi mengenai sosok capres dan cawapres.

"Karena itu adalah nanti kewenangan daripada partai partai ini untuk membicarakan pada saat mereka bertemu," pungkasnya. (Pon)


Baca Juga:

Ketua DPP Ngaku Terbuka Peluang PDIP Bergabung ke Koalisi Besar

#DPR RI #Sufmi Dasco Ahmad #Pilpres #Koalisi Pilpres #Partai Gerindra
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Sekadar informasi, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membekukan sementara penggunaan sirene dan strobo saat pengawalan kendaraan pejabat negara.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Indonesia
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Masifnya gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" yang ramai di masyarakat mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
RUU Pelindungan PRT hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Curah hujan ekstrem ini diperkirakan setara dengan volume hujan satu bulan, namun dapat turun hanya dalam satu hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Indonesia
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Di dalam negeri, tantangan utamanya adalah penurunan kualitas demokrasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Bagikan