Gerindra Nilai Terlalu Dini Bicara Capres-Cawapres Koalisi Besar

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 05 April 2023
Gerindra Nilai Terlalu Dini Bicara Capres-Cawapres Koalisi Besar

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Jaka/jk

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Gerindra menilai masih terlalu dini untuk membahas sosok calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam wacana koalisi besar.

Wacana koalisi besar ini akan meleburkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Baca Juga:

Respons Puan Soal Wacana Koalisi Besar di Pilpres 2024


Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, wacana koalisi besar yang muncul dalam pertemuan di kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN) baru pada tahap penjajakan awal.

"Saya pikir masih terlalu dini kita mau bicara soal capres karena partai partai tentunya juga mempunyai aspirasi masing-masing yang harus kita sama-sama dengarkan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4).

Dalam kesempatan ini, Dasco juga merespons soal PDI Perjuangan (PDIP) yang tertarik dengan wacana koalisi besar namun harus mendapatkan posisi capres.


Baca Juga:

Golkar Dukung Koalisi Besar Gabungan KIB dan KIR


Menurut Wakil Ketua DPR RI ini, apa pun yang disampaikan dalam wacana koalisi besar harus dibicarakan bersama-sama, sehingga bisa dikatakan sebagai koalisi besar.

"Tentunya kan semua harus dibicarakan secara bersama-sama. Baru kemudian ini menjadi suatu koalisi besar yang benar-benar menjadi koalisi partai-partai yang ada," imbuhnya.

Oleh karena itu, anak buah Ketum Gerindra Prabowo Subianto ini enggan menanggapi mengenai sosok capres dan cawapres.

"Karena itu adalah nanti kewenangan daripada partai partai ini untuk membicarakan pada saat mereka bertemu," pungkasnya. (Pon)


Baca Juga:

Ketua DPP Ngaku Terbuka Peluang PDIP Bergabung ke Koalisi Besar

#DPR RI #Sufmi Dasco Ahmad #Pilpres #Koalisi Pilpres #Partai Gerindra
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Indonesia
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Demo buruh sedang berlangsung di sekitar MPR/DPR RI. Sejumlah rute Transjakarta pun harus dialihkan akibat aksi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
Beredar unggahan konten di media sosial yang menyebut Presiden Prabowo segera membubarkan DPR, cak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
Bagikan