Gerindra Nilai Terlalu Dini Bicara Capres-Cawapres Koalisi Besar


Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Jaka/jk
MerahPutih.com - Partai Gerindra menilai masih terlalu dini untuk membahas sosok calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam wacana koalisi besar.
Wacana koalisi besar ini akan meleburkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).
Baca Juga:
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, wacana koalisi besar yang muncul dalam pertemuan di kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN) baru pada tahap penjajakan awal.
"Saya pikir masih terlalu dini kita mau bicara soal capres karena partai partai tentunya juga mempunyai aspirasi masing-masing yang harus kita sama-sama dengarkan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4).
Dalam kesempatan ini, Dasco juga merespons soal PDI Perjuangan (PDIP) yang tertarik dengan wacana koalisi besar namun harus mendapatkan posisi capres.
Baca Juga:
Menurut Wakil Ketua DPR RI ini, apa pun yang disampaikan dalam wacana koalisi besar harus dibicarakan bersama-sama, sehingga bisa dikatakan sebagai koalisi besar.
"Tentunya kan semua harus dibicarakan secara bersama-sama. Baru kemudian ini menjadi suatu koalisi besar yang benar-benar menjadi koalisi partai-partai yang ada," imbuhnya.
Oleh karena itu, anak buah Ketum Gerindra Prabowo Subianto ini enggan menanggapi mengenai sosok capres dan cawapres.
"Karena itu adalah nanti kewenangan daripada partai partai ini untuk membicarakan pada saat mereka bertemu," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:Ketua DPP Ngaku Terbuka Peluang PDIP Bergabung ke Koalisi Besar
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan

Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara

DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT

DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM

Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh

DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek

Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data

Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
