Ketua DPP Ngaku Terbuka Peluang PDIP Bergabung ke Koalisi Besar

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 April 2023
Ketua DPP Ngaku Terbuka Peluang PDIP Bergabung ke Koalisi Besar

Konferensi pers usai acara Silaturahmi Ramadhan Bersama Presiden RI di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Silaturahmi Ramadan yang digelar oleh PAN di Kantor DPP PAN Jakarta, Minggu (2/4), digadang-gadang akan menghasilkan koalisi yakni Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk sejak 4 Juni 2022 dengan anggota Golkar, PPP dan PAN serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan wacana pembentukan koalisi besar dengan menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) terbuka pula bagi PDI Perjuangan (PDIP).

Baca Juga:

Tantangan Koalisi Besar Leburan KIB-KIR Versi PKB

"Ya, kita terbuka saja (PDIP bergabung), kan kita namanya judulnya membangun koalisi besar. Kalau kemudian pada akhirnya makin besar koalisinya makin bagus," kata Doli.

Ia menghormati sikap PDIP yang sementara ini masih berupaya membangun poros tunggal dengan tidak menjalin koalisi dengan partai politik lain untuk Pilpres 2024.

"Sementara ini kan yang (sudah) ketemu KIB dan KIR, kan kalau PDIP sampai sekarang masih mengambil posisi mereka bisa mengambil kekuatan sendiri, dan itu kita hormati," ujarnya.

Doli menyebut, ihwal dukungan yang diberikan untuk mengusung bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) juga masih perlu digodok dengan mengutamakan konsepsi bersama dalam merealisasikan koalisi besar terlebih dahulu.

"Bagaimana ini menyamakan frekuensi dulu, kemudian nanti baru bicara (capres-cawapres), toh juga sama kan yang ditunggu-tunggu soal capres dan cawapresnya. Nanti, kalau nanti koalisi ini bisa terjadi," ucapnya.

Partai Golkar, tegas ia, masih konsisten untuk mengusung Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk maju dalam Pilpres 2024.

"Golkar sampai sekarang saya bilang berkali-kali, kami tuh belum pernah mencabut keputusan bahwa Airlangga itu capres kami, dan tidak pernah ada pembicaraan atau diskusi alternatif lain selain itu sampai saat ini," tuturnya.

Doli mengaku menghormati pula otoritas masing-masing parpol dalam mengambil keputusan terkait figur potensial yang akan dimajukannya pada Pilpres 2204.

Ia menyebut, keputusan untuk akhir soal bakal capres-cawapres akan dibahas pada babak terakhir apabila koalisi besar jadi terbentuk.

"Nanti pada saat bergabung dengan KIB, pasti akan dibicarakan ulang lagi semuanya. Di situ (koalisi besar) nanti akan dibicarakan aspirasi dari masing-masing parpol dan kemudian didiskusikan secara bersama," katanya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan, pihaknya membuka pula kemungkinan untuk bergabung dengan koalisi besar dari KIB dan Koalisi KIR.

"PDI Perjuangan sejak awal memang akan bergotong royong, bersama-sama dengan kekuatan lain untuk bekerja sama, baik dengan Golkar, baik dengan PPP, maupun PAN, maupun Gerindra, dan PKB, semua partai. Makanya, Mbak Puan (Puan Maharani) juga bersilaturahmi," kata Said. (Pon)

Baca Juga:

Jokowi akan Jadi King Maker di Koalisi Besar, Prabowo Capresnya

#PDIP #Pemilu #Pilpres #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Bagikan