Gedung DPRD Ditutup, Rapat Pembahasan Reklamasi Ancol Batal

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 04 Agustus 2020
Gedung DPRD Ditutup, Rapat Pembahasan Reklamasi Ancol Batal

Pekerja menggunakan alat berat menggarap proyek reklamasi Ancol di Jakarta, Sabtu (4/7/2020). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gudung DPRD DKI Jakarta ditutup sementara selama 7 hari menyusul ada anggota terpapar COVID-19.

Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengatakan, penutupan kantor legislatif DKI dari Senin (3/8) hingga Minggu (9/8) mendatang mengakibatkan sejumlah rapat bersama BUMD DKI terpaksa dibatalkan. Salah satunya rapat mengenai reklamasi perluasan Ancol seluas 155 hektare (ha).

Baca Juga:

Gerindra Sebut Penolakan Reklamasi Ancol Bermuatan Politis

"Agenda rapat yang mestinya berjalan seperti soal isu reklamasi dengan Jakpro, MRT, dan Ancol, terpaksa dibatalkan. Rapat bersama Transjakarta juga dibatalkan," kata Gilbert saat dikonfirmasi, Selasa (4/8).

Selama sepekan ini, Gilbert bakal menggunakan waktunya untuk menjalani reses atau menyerap aspirasi warga di daerah pemilihan (dapil).

Gedung DPRD DKI Jakarta (dprd-dkijakartaprov.go.id)
Gedung DPRD DKI Jakarta (dprd-dkijakartaprov.go.id)

Gilbert menuturkan, sejumlah anggota DPRD DKI sempat menggunakan media daring dalam penyelenggaraan rapat, baik komisi maupun fraksi. Mereka juga sempat mencoba rapat melalui platform Zoom. Namun, mereka tak puas menggunakannya.

"Kemarin kita coba Zoom, tapi tidak efektif ternyata. Kendalanya di jaringan internet, penjelasan sulit dipahami, dan sulit bagi anggota dewan untuk mengatur giliran pemberian tanggapan. Bicaranya juga terbatas, tanpa dinamika jadi tak seru," ucap Gilbert.

Baca Juga:

Muluskan Reklamasi Ancol, Pemprov DKI Perlu Kembalikan Dua Raperda

Meski begitu, kata dia, bukan tak mungkin jika agenda rapat virtual atau online akan terwujud.

"Kalau keadaan COVID-19 makin berat, mungkin saja (lewat Zoom) karena pekerjaan tetap harus jalan. Tapi, rencana ini harus melalui Bamus juga," tutupnya.

Penutupan gedung DPRD juga pernah dilakukan selama 5 hari dimulai dari Rabu (29/7) hingga Minggu (2/8) 2020. (Asp)

Baca Juga:

Alasan MRT Jakarta Pilih Ancol Barat Jadi Depo MRT 2B

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Wajar jika ada yang belum rampung, tapi ini harus menjadi prioritas agar selesai tepat waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Indonesia
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Transjakarta mengalami tiga kali kecelakaan dalam sebulan. DPRD DKI Jakarta pun akan memanggil pihak manajemen terkait hal ini.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Bagikan