Gedung DPRD Ditutup, Rapat Pembahasan Reklamasi Ancol Batal
Pekerja menggunakan alat berat menggarap proyek reklamasi Ancol di Jakarta, Sabtu (4/7/2020). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.
MerahPutih.com - Gudung DPRD DKI Jakarta ditutup sementara selama 7 hari menyusul ada anggota terpapar COVID-19.
Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengatakan, penutupan kantor legislatif DKI dari Senin (3/8) hingga Minggu (9/8) mendatang mengakibatkan sejumlah rapat bersama BUMD DKI terpaksa dibatalkan. Salah satunya rapat mengenai reklamasi perluasan Ancol seluas 155 hektare (ha).
Baca Juga:
"Agenda rapat yang mestinya berjalan seperti soal isu reklamasi dengan Jakpro, MRT, dan Ancol, terpaksa dibatalkan. Rapat bersama Transjakarta juga dibatalkan," kata Gilbert saat dikonfirmasi, Selasa (4/8).
Selama sepekan ini, Gilbert bakal menggunakan waktunya untuk menjalani reses atau menyerap aspirasi warga di daerah pemilihan (dapil).
Gilbert menuturkan, sejumlah anggota DPRD DKI sempat menggunakan media daring dalam penyelenggaraan rapat, baik komisi maupun fraksi. Mereka juga sempat mencoba rapat melalui platform Zoom. Namun, mereka tak puas menggunakannya.
"Kemarin kita coba Zoom, tapi tidak efektif ternyata. Kendalanya di jaringan internet, penjelasan sulit dipahami, dan sulit bagi anggota dewan untuk mengatur giliran pemberian tanggapan. Bicaranya juga terbatas, tanpa dinamika jadi tak seru," ucap Gilbert.
Baca Juga:
Muluskan Reklamasi Ancol, Pemprov DKI Perlu Kembalikan Dua Raperda
Meski begitu, kata dia, bukan tak mungkin jika agenda rapat virtual atau online akan terwujud.
"Kalau keadaan COVID-19 makin berat, mungkin saja (lewat Zoom) karena pekerjaan tetap harus jalan. Tapi, rencana ini harus melalui Bamus juga," tutupnya.
Penutupan gedung DPRD juga pernah dilakukan selama 5 hari dimulai dari Rabu (29/7) hingga Minggu (2/8) 2020. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov