Andika Pratama
MerahPutih.com - Direktur Utama (Dirut) PT MRT Jakarta William Sabandar menjelaskan alasan pihaknya memilih lahan Ancol Barat sebagai Depo MRT fase 2B yang saat ini sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dikuasai PT Asahimas Flat Glass.
Secara teknis dan kajian dari para ahli, kata William, lokasi Ancol Barat lebih efisien dari sisi pembiayaan maupun dari sisi lingkungan.
Baca Juga
“Ancol Barat luas, ada lahan Asahimas yang akan ditinggalkan karena bukan kawasan industri lagi. Kemudian luas efektifnya bisa dipakai semua," kata William di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (22/7).
Berdasarkan studi kelayakan, lokasi depo di Ancol Barat akan terintegrasi dengan stasiun yang ada kawasan pariwisata Ancol dan Mangga Dua
Selain itu dari sisi geometri lahan yang cenderung berbentuk persegi panjang di Ancol Barat dianggap ideal untuk depo dengan daya tampung 32 rangkaian kereta.
“Secara ekonomi, kita akan membantu peningkatan perekonomian warga Jakarta melalui kerja sama dengan Ancol karena di pintu masuk Ancol akan ada stasiun," ungkapnya.
Menurutnya, beda halnya dengan pemilihan lokasi depo di Ancol Timur hasil reklamasi. Selain luasnya tidak memadai, lahan di sana juga sulit dijadikan depo karena bentuknya persegi empat.
“Di Ancol Timur lehernya (jalan mengarah ke depo) kecil sekali dan menyulitkan untuk manuver kereta saat masuk ke dalam. Jadi, efektivitas penggunaan lahan tidak terlalu baik," paparnya.
Bahkah dari sisi kondisi tanah Ancol Barat juga dapat digunakan karena beban tinggi usia sudah 40 tahun. Bisa dikatakan kualitas tanah sudah kuat.
"Sementara Ancol Timur perlu soil improvement (perkuatan tanah) karena lahan baru (hasil reklamasi) membutuhkan proses waktu konsolidasi selama 20-40 tahun,” tutupnya.
Baca Juga
Seperti diketahui, PT MRT Jakarta membutuhkan dana sekitar Rp1,5 triliun untuk pembebasan lahan depo 2B MRT Jakarta seluas 20 hektar (Ha) di Ancol Barat, pada 2021 mendatang.
Sedianya pembebasan lahan untuk trase II-B jurusan Kota-Ancol ini dilakukan pada 2020, namun terpaksa ditunda karena anggaran dialihkan untuk penanganan COVID-19. (Asp).
