Ganjar Tegaskan Urusan Capres Kewenangan Megawati

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 17 Juni 2022
Ganjar Tegaskan Urusan Capres Kewenangan Megawati

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Foto: PDIP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo merupakan salah satu kandidat calon presiden (Capres) 2024 yang memiliki elektabilitas tertinggi. Bahkan, elektabilitas politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Ganjar menegaskan dirinya akan mengikuti aturan PDIP dalam penentuan capres-cawapres di Pilpres 2024. Aturan partai berlogo banteng itu sudah jelas, urusan capres menjadi kewenangan penuh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga

Pesan Megawati ke Ganjar Dkk: Jadilah Pemimpin, Bukan Pejabat

"Kalau di PDIP itu aturannya sudah sangat jelas, soal capres itu urusan Ketua Umum," kata Ganjar di sela-sela Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita) bersama para kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/6).

Ganjar juga menegaskan hingga saat ini dirinya tetap kader PDIP sehingga mengikuti agenda internal yang sedang berlangsung saat ini yakni Rapat Koordinasi kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP.

"Saya (saat ini) lagi di markas partai," tegas Ganjar.

Baca Juga

Masuk Radar Bakal Capres NasDem, Ganjar: Saya PDI Perjuangan!

Nama Ganjar dilirik sejumlah partai untuk menjadi bakal capres 2024. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuka peluang mengusung Ganjar di Pilpres 2024.

Sementara, DPW Partai Nasdem seluruh Indonesia juga mengusulkan Ganjar menjadi bakal capres 2024 di forum Rakernas, yang berlangsung di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6).

Ganjar mendapat dukungan dari 29 DPW NasDem. Posisinya berada di urutan kedua setelah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang mendapat dukungan dari 32 DPW NasDem. (Pon)

Baca Juga

NasDem Tanggapi Pernyataan Ganjar Tetap Kader PDIP

#Ganjar Pranowo #Pilpres #Pemilu #PDIP #Partai Politik
Bagikan
Ponco Sulaksono
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Bagikan