Fraksi PDIP DPRD DKI Tegaskan Pansus Sumur Resapan Tak Ada Urgensinya

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 16 Desember 2021
Fraksi PDIP DPRD DKI Tegaskan Pansus Sumur Resapan Tak Ada Urgensinya

Pekerja menyelesaikan pembuatan sumur resapan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (24/11/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Keputusan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengusulkan panitia khusus (pansus) sumur resapan tak mendapat respons baik dari Fraksi PDI Perjuangan.

Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, PSI tak perlu repot-repot membuat pansus untuk menyelidiki secara detail proyek pembangunan sumur resapan. Sebab, ia menganggap, sejauh ini drainase vertikal program andalan Gubernur Anies tersebut tidak berpengaruh dalam menangani banjir Jakarta.

"Ngapain bikin pansus? Kan sudah jelas bahwa manfaat dari sumur resapan itu kan tidak ada. Kalau buat pansus kan berarti ada hal yang perlu kita perdalam. Kalau sumur resapan ini kan kita sudah tahu," ujar Gembong di Jakarta, Kamis (16/12).

Baca Juga:

Mobil Ketua PSI Terperosok Sumur Resapan, Wagub DKI: Tidak Perlu Dipermasalahkan

Gembong menuturkan, fraksinya sepakat bahwa pansus sumur resapan tidak memiliki urgensi untuk dibentuk dan dilaksanakan anggota Legislator Kebon Sirih.

"Prinsipnya kan rakyat Jakarta sudah tahu bahwa, pertama penempatan sumur resapan banyak yang tidak sesuai. Kedua dikerjakan dengan asal-asalan, ketiga manfaatnya tidak maksimal," jelas Gembong.

Baca Juga:

PSI Usul Pembentukan Pansus Sumur Resapan

Anggota Komisi B DPRD DKI menegaskan tahun depan anggaran untuk proyek sumur resapan sudah tidak ada dalam APBD 2022. Sehingga dewan tak perlu buang-buang tenaga menggali kejelasan sumur resapan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Justin Adrian menuturkan, fraksinya berkeinginan untuk membentuk pansus lantaran banyak menerima masalah terkait sumur resapan, diantaranya merusak jalan, hingga mengganggu keselamatan pengguna jalan.

Baca Juga:

PSI Usul Bentuk Pansus Sumur Resapan, Gerindra: Selalu Cari Sensasi

"Langkah ini harus kami ambil karena Pemprov DKI kurang terbuka. Kami harap fraksi-fraksi lain juga dapat mendukung langkah ini, kami ingin pastikan warga Jakarta menerima manfaat dari 411 milyar rupiah lebih ini," ujar Justin. (Asp)

#Pansus DPRD DKI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan