Fraksi PDIP DPRD DKI Tegaskan Pansus Sumur Resapan Tak Ada Urgensinya

Pekerja menyelesaikan pembuatan sumur resapan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (24/11/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
MerahPutih.com - Keputusan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengusulkan panitia khusus (pansus) sumur resapan tak mendapat respons baik dari Fraksi PDI Perjuangan.
Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, PSI tak perlu repot-repot membuat pansus untuk menyelidiki secara detail proyek pembangunan sumur resapan. Sebab, ia menganggap, sejauh ini drainase vertikal program andalan Gubernur Anies tersebut tidak berpengaruh dalam menangani banjir Jakarta.
"Ngapain bikin pansus? Kan sudah jelas bahwa manfaat dari sumur resapan itu kan tidak ada. Kalau buat pansus kan berarti ada hal yang perlu kita perdalam. Kalau sumur resapan ini kan kita sudah tahu," ujar Gembong di Jakarta, Kamis (16/12).
Baca Juga:
Mobil Ketua PSI Terperosok Sumur Resapan, Wagub DKI: Tidak Perlu Dipermasalahkan
Gembong menuturkan, fraksinya sepakat bahwa pansus sumur resapan tidak memiliki urgensi untuk dibentuk dan dilaksanakan anggota Legislator Kebon Sirih.
"Prinsipnya kan rakyat Jakarta sudah tahu bahwa, pertama penempatan sumur resapan banyak yang tidak sesuai. Kedua dikerjakan dengan asal-asalan, ketiga manfaatnya tidak maksimal," jelas Gembong.
Baca Juga:
PSI Usul Pembentukan Pansus Sumur Resapan
Anggota Komisi B DPRD DKI menegaskan tahun depan anggaran untuk proyek sumur resapan sudah tidak ada dalam APBD 2022. Sehingga dewan tak perlu buang-buang tenaga menggali kejelasan sumur resapan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Justin Adrian menuturkan, fraksinya berkeinginan untuk membentuk pansus lantaran banyak menerima masalah terkait sumur resapan, diantaranya merusak jalan, hingga mengganggu keselamatan pengguna jalan.
Baca Juga:
PSI Usul Bentuk Pansus Sumur Resapan, Gerindra: Selalu Cari Sensasi
"Langkah ini harus kami ambil karena Pemprov DKI kurang terbuka. Kami harap fraksi-fraksi lain juga dapat mendukung langkah ini, kami ingin pastikan warga Jakarta menerima manfaat dari 411 milyar rupiah lebih ini," ujar Justin. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
