PSI Usul Bentuk Pansus Sumur Resapan, Gerindra: Selalu Cari Sensasi

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 15 Desember 2021
PSI Usul Bentuk Pansus Sumur Resapan, Gerindra: Selalu Cari Sensasi

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Langkah Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengusulkan panitia khusus (Pansus) terkait masalah program sumur resapan hanyalah untuk mencari perhatian masyarakat.

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta pun bingung dengan sikap PSI yang selalu mencari kejelekan Pemprov DKI ketimbang nilai plusnya. Terheran-heran lagi program yang dianggap tidak sejalan pasti dibuat Pansus.

Baca Juga

Mobil Ketua PSI Terperosok Sumur Resapan, Wagub DKI: Tidak Perlu Dipermasalahkan

"PSI selalu cari sensasi aja, dia kan enggak pernah menceritakan yang bagus. Dari 1.000 yang dipasang satu rusak, satu yang dimasalahin," ucap Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik saat dikonfirmasi awal media, Rabu (15/12).

Penasehat Fraksi Gerindra DKI ini juga heran, kenapa hanya mobil Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka yang jeblos ke sumur resapan. Sedangkan banyak mobil yang mondar mandir di proyek drainase vertikal tersebut.

"Orang yang lewat situ enggak ada yang kejeblos dia doang yang kejeblos, kan mesti bertanya-tanya dong, kalau ada lima orang lewat yang satu kejeblos yang salah siapa," paparnya.

Baca Juga

PSI Usul Pembentukan Pansus Sumur Resapan

Meski demikian, Taufik pun tak mempersoalkan Fraksi PSI membentuk pansus sumur resapan, sebab hal tersebut merupakan hak anggota dewan. Namun, untuk melakukannya, ia mengingatkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

"Iya, suruh saja ajuin. Dia suruh ngajuin saja kan ada syaratnya pansus. Ada syaratnya ajuin saja 16 orang, terus disepakati atau enggak di paripurna," ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Justin Adrian menuturkan, fraksinya berkeinginan untuk membentuk pansus lantaran banyak menerima masalah terkait sumur resapan, diantaranya merusak jalan, hingga mengganggu keselamatan pengguna jalan.

"Langkah ini harus kami ambil karena Pemprov DKI kurang terbuka. Kami harap fraksi-fraksi lain juga dapat mendukung langkah ini, kami ingin pastikan warga Jakarta menerima manfaat dari Rp 411 miliar lebih ini," ujar Justin. (Asp)

Baca Juga

Mobil Isyana Bagus Oka Disebut Sengaja Rusak Sumur Resapan, PSI: Itu Tuduhan Serius

#Politikus Partai Gerindra M Taufik #PSI #DPRD DKI Jakarta #Partai Gerindra
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Bagikan