Fraksi Golkar Khawatir Kekosongan Wagub Dimanfaatkan Anies

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 04 September 2019
 Fraksi Golkar Khawatir Kekosongan Wagub Dimanfaatkan Anies

Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta berjanji akan mendesak semua anggota dewan untuk secepatnya merampungkan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, yang lebih dari satu tahun mandek di DPRD DKI.

Namun upaya partai pohon beringin itu dilancarkan setelah wakil rakyat DKI menyelesaikan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang diagendakan kelar pada 19 September 2019 mendatang.

Baca Juga:

PDI Perjuangan Beri Sinyal Wagub DKI Akan Diisi Kader Gerindra

"Jadi fraksi golkar mendorong secepatnya ada penyelesaian secepatnya mengenai wagub," kata anggota DPRD DKI Jakarta dari Golkar, Basri Baco di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/9).

Basri Baco bersama anggota Fraksi Golkar DPRD DKI cemas Anies manfaatkan kekosongan jabatan Wagub
Basri Baco (baju kuning) bersama anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

"Mudah-mudahan sih kalau ini sudah selesai, tatib selesai, tidak dalam waktu yang terlalu lama, selesai urusan wagub," sambungnya.

Menurut Baco, dengan adanya orang nomor 2 di Jakarta agat tidak terjadi kepincangan jalannya roda pemerintahan DKI Jakarta. Ditakutkan Golkar jika kursi Wagub terus kosong, Anies akan sesuka hati menjadi pemimpin.

"Kalau sendiri nanti suka-sukanya, kalau udah suka-sukanya gawat dah. Masyarakat hanya terlayani hanya sepihak-sepihak saja. Sedangkan pimpinan itu kan milik umat, milik bersama," tuturnya.

Baca Juga:

Pemilihan Wagub DKI Molor, Pengamat: Kita Perlu Kritisi DPRD

Disamping itu, menurut dia, lebih dari satu tahun kosong kursi jabatan DKI 2 dapat mengebiri hak masyrakat. Untuk itu Golkar menargetkan pengganti Sandiaga Uno segera ditetapkan.

"Tapi yang jelas bahwa kita tidak boleh mengkebiri hak masyarakat dki utk memiliki wakil gubernur. Itu prinsipnya," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Pimpinan Tak Terpilih Lagi, PKS Pastikan Pansus Wagub DKI Dirombak

#Pansus DPRD DKI #DPRD DKI Jakarta #Partai Golkar #Wakil Gubernur DKI Jakarta #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, anggota fraksi, Bimbingan Teknis, aspirasi masyarakat, wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto, profesionalitas, pengawalan program, anggaran daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Bagikan