Fraksi Golkar Khawatir Kekosongan Wagub Dimanfaatkan Anies


Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta berjanji akan mendesak semua anggota dewan untuk secepatnya merampungkan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, yang lebih dari satu tahun mandek di DPRD DKI.
Namun upaya partai pohon beringin itu dilancarkan setelah wakil rakyat DKI menyelesaikan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang diagendakan kelar pada 19 September 2019 mendatang.
Baca Juga:
PDI Perjuangan Beri Sinyal Wagub DKI Akan Diisi Kader Gerindra
"Jadi fraksi golkar mendorong secepatnya ada penyelesaian secepatnya mengenai wagub," kata anggota DPRD DKI Jakarta dari Golkar, Basri Baco di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/9).

"Mudah-mudahan sih kalau ini sudah selesai, tatib selesai, tidak dalam waktu yang terlalu lama, selesai urusan wagub," sambungnya.
Menurut Baco, dengan adanya orang nomor 2 di Jakarta agat tidak terjadi kepincangan jalannya roda pemerintahan DKI Jakarta. Ditakutkan Golkar jika kursi Wagub terus kosong, Anies akan sesuka hati menjadi pemimpin.
"Kalau sendiri nanti suka-sukanya, kalau udah suka-sukanya gawat dah. Masyarakat hanya terlayani hanya sepihak-sepihak saja. Sedangkan pimpinan itu kan milik umat, milik bersama," tuturnya.
Baca Juga:
Pemilihan Wagub DKI Molor, Pengamat: Kita Perlu Kritisi DPRD
Disamping itu, menurut dia, lebih dari satu tahun kosong kursi jabatan DKI 2 dapat mengebiri hak masyrakat. Untuk itu Golkar menargetkan pengganti Sandiaga Uno segera ditetapkan.
"Tapi yang jelas bahwa kita tidak boleh mengkebiri hak masyarakat dki utk memiliki wakil gubernur. Itu prinsipnya," tutupnya.(Asp)
Baca Juga:
Pimpinan Tak Terpilih Lagi, PKS Pastikan Pansus Wagub DKI Dirombak
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
