Fraksi Gerindra DPRD DKI Kritik Anies Soal Realisasi Rumah DP 0 Rupiah dan OK OCE

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 17 Oktober 2019
 Fraksi Gerindra DPRD DKI Kritik Anies Soal Realisasi Rumah DP 0 Rupiah dan OK OCE

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Syarif saat berbicara kepada awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/10) (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif mengkritik Anies Baswedan mengenai program Rumah DP 0 Rupiah dan OK OCE yang diubah menjadi PKWT (pengembangan kelompok wiraswasta terpadu) dua tahun kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI.

Program DP 0 Rupiah dari target awal realisasi di tahun 2018, tapi mundur satu tahun di 2019 dan hanya dibangun 780 unit di Klapa Village, Jakarta Timur.

Baca Juga:

Dua Tahun Anies Pimpin Jakarta, Gerindra: Yang Paling Menonjol Itu Transportasi Umum

"Harusnya kita berharap tahun 2019 akhir ini kita sudah dapat 2.000 unit tapi tidak tercapai," kata Syarif di Jakarta, Rabu (16/10).

Syarif Gerindra kritik Anies soal realisasi Rumah DP 0 Rupiah dan OK OCE
Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif (MP/Asropih)

Mengenai Rumah DP 0 Rupiah ini, kata Syarif, terkendala juga pada pengadaan lahan, karena tingginya harga tanah.

"Kalau dipaksa beli lahan yang mahal tidak bisa disubsidi itu yang menyulitkan. Kedua urusan dengan perbankan itu kan harus melalui skema pembiayaan dari pihak ketiga bank dan bank itu harus hitung-hitungannya cermat dan teliti tidak sembarangan," tuturnya.

Lalu terkait program unggulan saat kampanye 2017 lalu OK OCE yang diubah namanya menjadi PKWT tercatat baru menyerap 20.000 tenaga kerja.

Dengan demikian, Syarif berharap pada Anies Baswedan sisa masa jabatan tiga tahun lagi untuk mengkebut target PKWT yang menyerap 200.000 tenaga kerja.

"Soal PKWT pada saat dilantik me-launching supaya ada pergerakan cepat dari enterpreneur targetnya 5 tahun 200.000 lapangan kerja baru, tapi tahun kedua ini saya mencatat tidak lebih dari 20.000. Sisa waktu tiga tahun lagi mudah-mudahan bisa tercapai 200.000," jelas dia.

Baca Juga:

Dua Tahun Anies Memimpin Jakarta, PDIP Soroti Kekosongan Jabatan Wagub DKI

Lebih lanjut, kata Syarif, untuk penciptaan lapangan kerja melalui PKWT juga terhambat pada tahap permodalan karena berhubungan dengan bank. Kebanyakkan peserta akhirnya tak mendapatkan modal.

"Saat ini banyak yang mengeluhkan hasil pelatihan wirausaha itu tidak bisa ditindaklanjuti ke permodalan. Lagi-lagi bank dan OJK punya aturan sendiri, itu lah pelambatan," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Transjakarta Zhong Tong Kembali Mengaspal, Anies: Bantu Atasi Penumpukan Penumpang

#Rumah Dp 0 Rupiah #OK OCE #DPRD DKI Jakarta #Gubernur DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Adhi Karya Bongkar Tiang Monorel di Jakarta, Batas Waktu Sebulan
Gubernur DKI Pramono Anung beri PT Adhi Karya waktu sebulan untuk bongkar tiang monorel mangkrak di Rasuna Said dan Asia Afrika. Jika tidak, DKI turun tangan Januari 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Gubernur Pramono Minta Adhi Karya Bongkar Tiang Monorel di Jakarta, Batas Waktu Sebulan
Indonesia
Gubernur DKI Tegaskan Tak Ada Penolakan RS terhadap Warga Baduy Korban Begal
Gubernur DKI Pramono Anung membantah isu rumah sakit di Cempaka Putih menolak warga Baduy korban begal. Ia sebut insiden itu hanya kesalahpahaman bahasa.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Gubernur DKI Tegaskan Tak Ada Penolakan RS terhadap Warga Baduy Korban Begal
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Simak Syarat dan Besar Santunan untuk Korban Tertimpa Pohon Tumbang di Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah DKI bertanggung jawab atas korban yang tertimpa pohon tumbang ketika Jakarta diguyur hujan.
Frengky Aruan - Sabtu, 01 November 2025
Simak Syarat dan Besar Santunan untuk Korban Tertimpa Pohon Tumbang di Jakarta
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Bagikan