Fraksi Gerindra DPRD DKI Kritik Anies Soal Realisasi Rumah DP 0 Rupiah dan OK OCE

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 17 Oktober 2019
 Fraksi Gerindra DPRD DKI Kritik Anies Soal Realisasi Rumah DP 0 Rupiah dan OK OCE

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Syarif saat berbicara kepada awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/10) (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif mengkritik Anies Baswedan mengenai program Rumah DP 0 Rupiah dan OK OCE yang diubah menjadi PKWT (pengembangan kelompok wiraswasta terpadu) dua tahun kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI.

Program DP 0 Rupiah dari target awal realisasi di tahun 2018, tapi mundur satu tahun di 2019 dan hanya dibangun 780 unit di Klapa Village, Jakarta Timur.

Baca Juga:

Dua Tahun Anies Pimpin Jakarta, Gerindra: Yang Paling Menonjol Itu Transportasi Umum

"Harusnya kita berharap tahun 2019 akhir ini kita sudah dapat 2.000 unit tapi tidak tercapai," kata Syarif di Jakarta, Rabu (16/10).

Syarif Gerindra kritik Anies soal realisasi Rumah DP 0 Rupiah dan OK OCE
Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif (MP/Asropih)

Mengenai Rumah DP 0 Rupiah ini, kata Syarif, terkendala juga pada pengadaan lahan, karena tingginya harga tanah.

"Kalau dipaksa beli lahan yang mahal tidak bisa disubsidi itu yang menyulitkan. Kedua urusan dengan perbankan itu kan harus melalui skema pembiayaan dari pihak ketiga bank dan bank itu harus hitung-hitungannya cermat dan teliti tidak sembarangan," tuturnya.

Lalu terkait program unggulan saat kampanye 2017 lalu OK OCE yang diubah namanya menjadi PKWT tercatat baru menyerap 20.000 tenaga kerja.

Dengan demikian, Syarif berharap pada Anies Baswedan sisa masa jabatan tiga tahun lagi untuk mengkebut target PKWT yang menyerap 200.000 tenaga kerja.

"Soal PKWT pada saat dilantik me-launching supaya ada pergerakan cepat dari enterpreneur targetnya 5 tahun 200.000 lapangan kerja baru, tapi tahun kedua ini saya mencatat tidak lebih dari 20.000. Sisa waktu tiga tahun lagi mudah-mudahan bisa tercapai 200.000," jelas dia.

Baca Juga:

Dua Tahun Anies Memimpin Jakarta, PDIP Soroti Kekosongan Jabatan Wagub DKI

Lebih lanjut, kata Syarif, untuk penciptaan lapangan kerja melalui PKWT juga terhambat pada tahap permodalan karena berhubungan dengan bank. Kebanyakkan peserta akhirnya tak mendapatkan modal.

"Saat ini banyak yang mengeluhkan hasil pelatihan wirausaha itu tidak bisa ditindaklanjuti ke permodalan. Lagi-lagi bank dan OJK punya aturan sendiri, itu lah pelambatan," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Transjakarta Zhong Tong Kembali Mengaspal, Anies: Bantu Atasi Penumpukan Penumpang

#Rumah Dp 0 Rupiah #OK OCE #DPRD DKI Jakarta #Gubernur DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Sampai Jakarta, Gubernur DKI: Batasi Aktivitas Luar Ruangan dan Pakai Masker
Abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau telah menyebar hingga wilayah Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau warga Jakarta untuk tenang.
Yusuf Abdillah - Minggu, 06 September 2026
Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Sampai Jakarta, Gubernur DKI: Batasi Aktivitas Luar Ruangan dan Pakai Masker
Indonesia
LRT Jakarta Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, Tarif Rp 5.000 Berlaku hingga Oktober 2026
LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai dijadwalkan diresmikan 26 Agustus 2026. Tarif sementara tetap Rp 5.000 hingga Oktober 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 Agustus 2026
LRT Jakarta Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, Tarif Rp 5.000 Berlaku hingga Oktober 2026
Indonesia
Pramono soal Usulan Tarif Parkir hingga Rp60 Ribu: Bukan Angka dari Pemprov
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa angka tarif parkir hingga Rp60.000 per jam bukan berasal dari Pemerintah Provinsi.
Yusuf Abdillah - Senin, 24 Agustus 2026
Pramono soal Usulan Tarif Parkir hingga Rp60 Ribu: Bukan Angka dari Pemprov
Indonesia
Prabowo Dijadwalkan Resmikan LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai 26 Agustus
LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai dijadwalkan diresmikan Prabowo pada 26 Agustus. Layanan ini diproyeksikan melayani hingga 80 ribu penumpang per hari.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 23 Agustus 2026
Prabowo Dijadwalkan Resmikan LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai 26 Agustus
Indonesia
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030.
Yusuf Abdillah - Kamis, 20 Agustus 2026
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Indonesia
Pramono Anung Beberkan Alasan Modifikasi Cuaca di Jakarta Belum Bisa Dilakukan
Pramono Anung mengatakan operasi modifikasi cuaca (OMC) belum dapat dilakukan untuk membantu mengatasi kondisi udara di Ibu Kota.
Yusuf Abdillah - Rabu, 19 Agustus 2026
Pramono Anung Beberkan Alasan Modifikasi Cuaca di Jakarta Belum Bisa Dilakukan
Indonesia
Pramono Kukuhkan 44 Paskibraka DKI Jakarta 2026, Tekankan Disiplin dan Integritas
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengukuhkan 44 Paskibraka DKI Jakarta 2026 dan meminta mereka menjaga disiplin, integritas, serta semangat bela negara.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 Agustus 2026
Pramono Kukuhkan 44 Paskibraka DKI Jakarta 2026, Tekankan Disiplin dan Integritas
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Bagikan