Fraksi Gerindra DPRD DKI Kritik Anies Soal Realisasi Rumah DP 0 Rupiah dan OK OCE

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 17 Oktober 2019
 Fraksi Gerindra DPRD DKI Kritik Anies Soal Realisasi Rumah DP 0 Rupiah dan OK OCE

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Syarif saat berbicara kepada awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/10) (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif mengkritik Anies Baswedan mengenai program Rumah DP 0 Rupiah dan OK OCE yang diubah menjadi PKWT (pengembangan kelompok wiraswasta terpadu) dua tahun kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI.

Program DP 0 Rupiah dari target awal realisasi di tahun 2018, tapi mundur satu tahun di 2019 dan hanya dibangun 780 unit di Klapa Village, Jakarta Timur.

Baca Juga:

Dua Tahun Anies Pimpin Jakarta, Gerindra: Yang Paling Menonjol Itu Transportasi Umum

"Harusnya kita berharap tahun 2019 akhir ini kita sudah dapat 2.000 unit tapi tidak tercapai," kata Syarif di Jakarta, Rabu (16/10).

Syarif Gerindra kritik Anies soal realisasi Rumah DP 0 Rupiah dan OK OCE
Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif (MP/Asropih)

Mengenai Rumah DP 0 Rupiah ini, kata Syarif, terkendala juga pada pengadaan lahan, karena tingginya harga tanah.

"Kalau dipaksa beli lahan yang mahal tidak bisa disubsidi itu yang menyulitkan. Kedua urusan dengan perbankan itu kan harus melalui skema pembiayaan dari pihak ketiga bank dan bank itu harus hitung-hitungannya cermat dan teliti tidak sembarangan," tuturnya.

Lalu terkait program unggulan saat kampanye 2017 lalu OK OCE yang diubah namanya menjadi PKWT tercatat baru menyerap 20.000 tenaga kerja.

Dengan demikian, Syarif berharap pada Anies Baswedan sisa masa jabatan tiga tahun lagi untuk mengkebut target PKWT yang menyerap 200.000 tenaga kerja.

"Soal PKWT pada saat dilantik me-launching supaya ada pergerakan cepat dari enterpreneur targetnya 5 tahun 200.000 lapangan kerja baru, tapi tahun kedua ini saya mencatat tidak lebih dari 20.000. Sisa waktu tiga tahun lagi mudah-mudahan bisa tercapai 200.000," jelas dia.

Baca Juga:

Dua Tahun Anies Memimpin Jakarta, PDIP Soroti Kekosongan Jabatan Wagub DKI

Lebih lanjut, kata Syarif, untuk penciptaan lapangan kerja melalui PKWT juga terhambat pada tahap permodalan karena berhubungan dengan bank. Kebanyakkan peserta akhirnya tak mendapatkan modal.

"Saat ini banyak yang mengeluhkan hasil pelatihan wirausaha itu tidak bisa ditindaklanjuti ke permodalan. Lagi-lagi bank dan OJK punya aturan sendiri, itu lah pelambatan," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Transjakarta Zhong Tong Kembali Mengaspal, Anies: Bantu Atasi Penumpukan Penumpang

#Rumah Dp 0 Rupiah #OK OCE #DPRD DKI Jakarta #Gubernur DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - 10 menit lalu
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Dukung Program Prabowo, Pemprov DKI Gratiskan BPHTB & PBG demi Wujudkan 3 Juta Rumah
Bank Jakarta turut menyambut baik dan mendukung penuh program pemenuhan hunian yang diakselerasi oleh Pemprov DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Dukung Program Prabowo, Pemprov DKI Gratiskan BPHTB & PBG demi Wujudkan 3 Juta Rumah
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Gubernur Pramono Targetkan MRT Tersambung ke Tangerang Banten dalam 5 Tahun
Jakarta masuk daftar kota dengan transportasi publik terbaik, Pramono geber pembangunan MRT.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
Gubernur Pramono Targetkan MRT Tersambung ke Tangerang Banten dalam 5 Tahun
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
Gubernur Pramono Pamer Jakarta Tempati Peringkat 17 Kota dengan Transportasi Umum Terbaik di 2025
Jakarta jadi kota ke-17 dengan transportasi publik terbaik dunia versi survey Time Out 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Gubernur Pramono Pamer Jakarta Tempati Peringkat 17 Kota dengan Transportasi Umum Terbaik di 2025
Bagikan