Dua Tahun Anies Memimpin Jakarta, PDIP Soroti Kekosongan Jabatan Wagub DKI

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 15 Oktober 2019
 Dua Tahun Anies Memimpin Jakarta, PDIP Soroti Kekosongan Jabatan Wagub DKI

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Politisi PDI Perjuangan menyoroti dua tahun kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Anies termasuk kekosongan jabatan Wagub DKI Jakarta.

Lebih lanjut, Gembong Warsono berharap Anies untuk melakukan komunikasi politik terhadap partai pengusung baik PKS dan Gerindra untuk memunculkan pengganti Sandiaga Uno.

Baca Juga:

Kritik Anggaran Disebut Penggiringan Opini, PSI: Anies Anggap Hal Ini Receh?

"Pak Anies bisa segera mendorong agar wakil gubernur segera ada. Caranya bagaimana? Pak Anies melakukan komunikasi politik dengan partai pengusung. Itu saja," kata Gembong di Jakarta, Selasa (15/10).

politisi PDIP Gembong Warsono beri catatan khusus terkait Wagub DKI kepada Anies Baswedan
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. MP/Asropih

Lobi-lobi politik itu harus dilakukan meskipun mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tak punya kewenangan mengintervensi proses pemilihan Wagub DKI.

Menurut dia, langkah paling mujarab untuk secepatnya Anies Baswedan memiliki pendamping menjalankan pemerintahan DKI. Sebab saat ini Anies timpang dalam membenahi Jakarta.

"Walaupun pak Anies tidak punya kewenangan. Tetapi walaupun beliau tidak memiliki kewenangan tetapi beliau punya peran, peran itu harus dimainkan. Melakukan komunikasi komunikasi politik dengan dua partai pengusung itu," jelas dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengimbau kepada Partai Gerindra dan PKS untuk duduk bareng agar segera memutuskan nama pengganti Sandiaga Uno di kursi Wagub DKI.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Imbau PKS dan Gerindra Duduk Bareng Tentukan Wagub DKI

Sebab menurut Prasetyo, kunci persoalan keksosongan kursi orang nomor dua di Ibu Kota berada di tangan Partai Gerindra dan PKS.

"Fraksi Gerindra dan PKS, cobalah mereka duduk bareng rapih, siapa orangnya kita majukan di paripurna," ujar Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (14/10).(Asp)

Baca Juga:

Pimpinan DPRD Baru Disumpah Jabatan, Anies Minta APBD DKI 2020 Segera Dikebut

#PDI Perjuangan #DPRD DKI Jakarta #Gembong Warsono #Wakil Gubernur DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Bagikan