Dua Tahun Anies Memimpin Jakarta, PDIP Soroti Kekosongan Jabatan Wagub DKI

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 15 Oktober 2019
 Dua Tahun Anies Memimpin Jakarta, PDIP Soroti Kekosongan Jabatan Wagub DKI

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Politisi PDI Perjuangan menyoroti dua tahun kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Anies termasuk kekosongan jabatan Wagub DKI Jakarta.

Lebih lanjut, Gembong Warsono berharap Anies untuk melakukan komunikasi politik terhadap partai pengusung baik PKS dan Gerindra untuk memunculkan pengganti Sandiaga Uno.

Baca Juga:

Kritik Anggaran Disebut Penggiringan Opini, PSI: Anies Anggap Hal Ini Receh?

"Pak Anies bisa segera mendorong agar wakil gubernur segera ada. Caranya bagaimana? Pak Anies melakukan komunikasi politik dengan partai pengusung. Itu saja," kata Gembong di Jakarta, Selasa (15/10).

politisi PDIP Gembong Warsono beri catatan khusus terkait Wagub DKI kepada Anies Baswedan
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. MP/Asropih

Lobi-lobi politik itu harus dilakukan meskipun mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tak punya kewenangan mengintervensi proses pemilihan Wagub DKI.

Menurut dia, langkah paling mujarab untuk secepatnya Anies Baswedan memiliki pendamping menjalankan pemerintahan DKI. Sebab saat ini Anies timpang dalam membenahi Jakarta.

"Walaupun pak Anies tidak punya kewenangan. Tetapi walaupun beliau tidak memiliki kewenangan tetapi beliau punya peran, peran itu harus dimainkan. Melakukan komunikasi komunikasi politik dengan dua partai pengusung itu," jelas dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengimbau kepada Partai Gerindra dan PKS untuk duduk bareng agar segera memutuskan nama pengganti Sandiaga Uno di kursi Wagub DKI.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Imbau PKS dan Gerindra Duduk Bareng Tentukan Wagub DKI

Sebab menurut Prasetyo, kunci persoalan keksosongan kursi orang nomor dua di Ibu Kota berada di tangan Partai Gerindra dan PKS.

"Fraksi Gerindra dan PKS, cobalah mereka duduk bareng rapih, siapa orangnya kita majukan di paripurna," ujar Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (14/10).(Asp)

Baca Juga:

Pimpinan DPRD Baru Disumpah Jabatan, Anies Minta APBD DKI 2020 Segera Dikebut

#PDI Perjuangan #DPRD DKI Jakarta #Gembong Warsono #Wakil Gubernur DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Bagikan