Kritik Anggaran Disebut Penggiringan Opini, PSI: Anies Anggap Hal Ini Receh?

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 15 Oktober 2019
 Kritik Anggaran Disebut Penggiringan Opini, PSI: Anies Anggap Hal Ini Receh?

Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernes. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest menyayangkan pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang mengatakan adanya penggiringan opini soal tidak transparannya anggaran DKI di masa Gubernur sekarang.

"Apakah bila PSI berbicara fakta transparansi anggaran, Gubernur menganggap ini hal yang receh?," kata Rian melalui keterangan tertulis, Selasa (15/10).

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Imbau PKS dan Gerindra Duduk Bareng Tentukan Wagub DKI

PSI, kata Rian sudah bersurat resmi sejak 9 Agustus 2019 lalu meminta jajaran Gubernur untuk membuka dokumen KUA-PPAS. Tapi, lanjut Rian, hingga kini belum ada jawaban mengenai hal tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebut kritik PSI terkait anggaran sebagai penggiringan opini
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (MP/Asropih)

"Jadi daripada bersilat lidah menyuarakan penggiringan opini, lebih baik hari ini Gubernur membuka dokumen KUA-PPAS kepada publik," jelas dia.

Karena menurut dia, tenggat waktu pembahasannya sudah tinggal 6 minggu saja.

Lebih lanjut, Rian menuturkan, hingga hari ini anggota DPRD DKI dan masyrakt Jakarta masih buta anggaran 2020. Padahal ada anggaran hampir 100 triliun yang harus diperiksa.

"Mau sampai kapan Gubernur tutupi ini semua? PSI berharap agar situs apbd.jakarta.go.id jangan sampai hanya jadi pajangan. Lawan korupsi adalah keterbukaan. Semoga Gubernur DKI mau berbenah," tutupnya.

Baca Juga:

Jadi Ketua DPRD DKI, Prasetyo Tak Punya Target Apa-Apa Lima Tahun ke Depan

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menampik tidak transparan mengenai anggaran DKI, karena belum mengunggah rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Menurut dia, hal itu merupakan pengiringan opini yang tidak sehat.

"Itu sih membangun (opini) saja dibilang nggak transparan. Udahlah itu penggiringan opini yang nggak sehat, jadi sudahlah. Cukup ya (wawancara)," kata Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (14/10).(Asp)

Baca Juga:

Pimpinan DPRD Baru Disumpah Jabatan, Anies Minta APBD DKI 2020 Segera Dikebut

#PSI #APBD DKI #Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Hari Santri 2025, Gubernur Pramono Anung: Santri Adalah Penjaga Moral dan Motor Peradaban Bangsa
Pramono juga mengapresiasi peran pesantren yang kini aktif menjadi subjek pembangunan ekonomi, bukan hanya penerima bantuan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri 2025, Gubernur Pramono Anung: Santri Adalah Penjaga Moral dan Motor Peradaban Bangsa
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Indonesia
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang
Pemda harus menyesuaikan pendekatan perencanaan daerah melalui dua strategi utama, yakni perubahan perilaku belanja agar lebih efisien dan terukur, serta eksplorasi sumber fiskal baru.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang
Indonesia
Monorel Mangkrak di Rasuna Said Dibongkar Mulai 2026, Pramono Anung: Jakarta Harus Lebih Rapi
Pembongkaran tiang-tiang monorel diharapkan dapat membuat kawasan Rasuna Said menjadi lebih rapi dan tertata.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
Monorel Mangkrak di Rasuna Said Dibongkar Mulai 2026, Pramono Anung: Jakarta Harus Lebih Rapi
Indonesia
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Ia menekankan bahwa penanganan banjir adalah isu kemanusiaan dan hak warga
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Indonesia
IKJ Bakal Pindah ke Kota Tua, Pramono Anung: Waktunya Hidupkan Ruang Seni Jakarta
Gubernur Pramono tengah mengkaji pemindahan IKJ ke Kota Tua.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
IKJ Bakal Pindah ke Kota Tua, Pramono Anung: Waktunya Hidupkan Ruang Seni Jakarta
Indonesia
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Akibat pemangkasan ini, proyeksi APBD DKI 2026 terpaksa dikurangi menjadi Rp 81,28 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Indonesia
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Menunjukkan ketidakmampuan Dinas PPKUKM untuk melakukan pembinaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Bagikan