Dua Tahun Anies Pimpin Jakarta, Gerindra: Yang Paling Menonjol Itu Transportasi Umum

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 16 Oktober 2019
 Dua Tahun Anies Pimpin Jakarta, Gerindra: Yang Paling Menonjol Itu Transportasi Umum

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif ikut menanggapi dua tahun kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, selama dua tahun menjabat Anies sudah on the track membenahi Jakarta.

Meskipun masih ada kekurangan dalam program kerjanya.

Baca Juga:

Dua Tahun Anies Memimpin Jakarta, PDIP Soroti Kekosongan Jabatan Wagub DKI

"Evaluasi 2 tahun ini bisa dikatakan pak Anies sudah on the track sudah pada jalan yang benar meskipun di sana sini masih ada kekurangan yang harus diperbaiki kaitannya dengan percepatan-percepatan program," kata Syarif saat dikonfirmasi, Rabu (16/10).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai berhasil dalam dua tahun kepemimpinannya
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (MP/Asropih)

Menurut dia, ada beberapa program yang sudah dikerjakan Anies dalam 2 tahun menjabat. Program yang menonjol ialah penanganan moda transportasi umum di Ibu Kota.

Mengingat Jakarta sudah mempunyai transportasi kekinian yakni kereta cepat Moda Raya Terpadu (MRT). Di samping itu Anies juga meluncurkan transportasi bernama Jak Linko yang terintegrasi dengan moda transpirtasi lain.

"Transportasi MRT dengan Jak Lingkonya yang transportasi terintegrasi yang juga dikenal Oke-Trip," jelas dia.

Kemudian juga, lanjutnya, penanganan tata kelola pendidikan mengenai program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Menurut dia, kartu ini sangt membantu warga DKI yang ingin menimbah ilmu.

"(KJP) Plus cukup memuaskan bagi warga ibu kota," jelas Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu.

Syarif juga menyimpulkan, ditangan Gubernur Anies pengelolaha administrasi Pemprov DKI berjalan dengan baik. Mengingat Pemprov DKI telah memperoleh opini WTP sebanyak dua kali dari BPK.

Baca Juga:

Kritik Anggaran Disebut Penggiringan Opini, PSI: Anies Anggap Hal Ini Receh?

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017, Pemprov DKI Jakarta memperoleh opini WTP.

Kemudian di tahun 2018 Pemprov kembali mendapatkan opini WTP dalam LKPD Tahun Anggaran 2018 oleh BPK RI.

"Yang paling penting tanggung jawab pemda yang menggunakan uang rakyat itu sudah 2 tahun berturut-turut mendapat penilaian dari BPK dengan status WTP artinya uang rakyat yang digunakan pemerintah selama ini bisa dikatakan adalah baik dan benar sesuai dengan rencana," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Pimpinan DPRD Baru Disumpah Jabatan, Anies Minta APBD DKI 2020 Segera Dikebut

#DPRD DKI Jakarta #Partai Gerindra #Gubernur DKI Jakarta #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Partai Gerindra memberikan peringatan keras bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Indonesia
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Partai Gerindra akan menggelar sidang terhadap anggota DPRD Jember, Ahmad Syahri Assidqi. Ia ketahuan main game sambil merokok saat rapat.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Pramono Ungkap RW Kumuh di Jakarta Turun 52 Persen, Tapi Masih Tersisa 211 Titik
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap jumlah RW kumuh di Jakarta turun 52,58% sejak 2017. Masih ada 211 RW kumuh yang jadi fokus penanganan Pemprov DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Pramono Ungkap RW Kumuh di Jakarta Turun 52 Persen, Tapi Masih Tersisa 211 Titik
Bagikan