Dua Tahun Anies Pimpin Jakarta, Gerindra: Yang Paling Menonjol Itu Transportasi Umum

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 16 Oktober 2019
 Dua Tahun Anies Pimpin Jakarta, Gerindra: Yang Paling Menonjol Itu Transportasi Umum

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif ikut menanggapi dua tahun kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, selama dua tahun menjabat Anies sudah on the track membenahi Jakarta.

Meskipun masih ada kekurangan dalam program kerjanya.

Baca Juga:

Dua Tahun Anies Memimpin Jakarta, PDIP Soroti Kekosongan Jabatan Wagub DKI

"Evaluasi 2 tahun ini bisa dikatakan pak Anies sudah on the track sudah pada jalan yang benar meskipun di sana sini masih ada kekurangan yang harus diperbaiki kaitannya dengan percepatan-percepatan program," kata Syarif saat dikonfirmasi, Rabu (16/10).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai berhasil dalam dua tahun kepemimpinannya
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (MP/Asropih)

Menurut dia, ada beberapa program yang sudah dikerjakan Anies dalam 2 tahun menjabat. Program yang menonjol ialah penanganan moda transportasi umum di Ibu Kota.

Mengingat Jakarta sudah mempunyai transportasi kekinian yakni kereta cepat Moda Raya Terpadu (MRT). Di samping itu Anies juga meluncurkan transportasi bernama Jak Linko yang terintegrasi dengan moda transpirtasi lain.

"Transportasi MRT dengan Jak Lingkonya yang transportasi terintegrasi yang juga dikenal Oke-Trip," jelas dia.

Kemudian juga, lanjutnya, penanganan tata kelola pendidikan mengenai program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Menurut dia, kartu ini sangt membantu warga DKI yang ingin menimbah ilmu.

"(KJP) Plus cukup memuaskan bagi warga ibu kota," jelas Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu.

Syarif juga menyimpulkan, ditangan Gubernur Anies pengelolaha administrasi Pemprov DKI berjalan dengan baik. Mengingat Pemprov DKI telah memperoleh opini WTP sebanyak dua kali dari BPK.

Baca Juga:

Kritik Anggaran Disebut Penggiringan Opini, PSI: Anies Anggap Hal Ini Receh?

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017, Pemprov DKI Jakarta memperoleh opini WTP.

Kemudian di tahun 2018 Pemprov kembali mendapatkan opini WTP dalam LKPD Tahun Anggaran 2018 oleh BPK RI.

"Yang paling penting tanggung jawab pemda yang menggunakan uang rakyat itu sudah 2 tahun berturut-turut mendapat penilaian dari BPK dengan status WTP artinya uang rakyat yang digunakan pemerintah selama ini bisa dikatakan adalah baik dan benar sesuai dengan rencana," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Pimpinan DPRD Baru Disumpah Jabatan, Anies Minta APBD DKI 2020 Segera Dikebut

#DPRD DKI Jakarta #Partai Gerindra #Gubernur DKI Jakarta #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
Bank Jakarta x Persija Tak Sekadar Sponsorship, Dorong Ekosistem Sepak Bola hingga Digital
Bank Jakarta dan Persija memperluas kolaborasi ke komunitas, teknologi, layanan keuangan, hingga dukungan ekosistem olahraga dan JIS.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 Agustus 2026
Bank Jakarta x Persija Tak Sekadar Sponsorship, Dorong Ekosistem Sepak Bola hingga Digital
Indonesia
Pramono: Tarif MRT, LRT, dan Transjakarta Cuma Rp 1 pada 17 Agustus 2026
Pemprov DKI Jakarta menetapkan tarif khusus Rp 1 untuk MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta pada 17 Agustus 2026 dalam rangka HUT RI ke-81.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 Agustus 2026
Pramono: Tarif MRT, LRT, dan Transjakarta Cuma Rp 1 pada 17 Agustus 2026
Indonesia
Jakarta Kejar Target Zero Dumping 2028, Pramono Ubah Total Pola Pengelolaan Sampah
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pengelolaan sampah Jakarta mencapai 100 persen pada 2028 dengan sistem pilah, angkut, dan olah.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 Agustus 2026
Jakarta Kejar Target Zero Dumping 2028, Pramono Ubah Total Pola Pengelolaan Sampah
Indonesia
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Gerindra mengklaim kinerja pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dinilai oke.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Bagikan