Dua Tahun Anies Memimpin Jakarta, PDIP Soroti Kekosongan Jabatan Wagub DKI

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 15 Oktober 2019
 Dua Tahun Anies Memimpin Jakarta, PDIP Soroti Kekosongan Jabatan Wagub DKI

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Politisi PDI Perjuangan menyoroti dua tahun kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Anies termasuk kekosongan jabatan Wagub DKI Jakarta.

Lebih lanjut, Gembong Warsono berharap Anies untuk melakukan komunikasi politik terhadap partai pengusung baik PKS dan Gerindra untuk memunculkan pengganti Sandiaga Uno.

Baca Juga:

Kritik Anggaran Disebut Penggiringan Opini, PSI: Anies Anggap Hal Ini Receh?

"Pak Anies bisa segera mendorong agar wakil gubernur segera ada. Caranya bagaimana? Pak Anies melakukan komunikasi politik dengan partai pengusung. Itu saja," kata Gembong di Jakarta, Selasa (15/10).

politisi PDIP Gembong Warsono beri catatan khusus terkait Wagub DKI kepada Anies Baswedan
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. MP/Asropih

Lobi-lobi politik itu harus dilakukan meskipun mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tak punya kewenangan mengintervensi proses pemilihan Wagub DKI.

Menurut dia, langkah paling mujarab untuk secepatnya Anies Baswedan memiliki pendamping menjalankan pemerintahan DKI. Sebab saat ini Anies timpang dalam membenahi Jakarta.

"Walaupun pak Anies tidak punya kewenangan. Tetapi walaupun beliau tidak memiliki kewenangan tetapi beliau punya peran, peran itu harus dimainkan. Melakukan komunikasi komunikasi politik dengan dua partai pengusung itu," jelas dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengimbau kepada Partai Gerindra dan PKS untuk duduk bareng agar segera memutuskan nama pengganti Sandiaga Uno di kursi Wagub DKI.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Imbau PKS dan Gerindra Duduk Bareng Tentukan Wagub DKI

Sebab menurut Prasetyo, kunci persoalan keksosongan kursi orang nomor dua di Ibu Kota berada di tangan Partai Gerindra dan PKS.

"Fraksi Gerindra dan PKS, cobalah mereka duduk bareng rapih, siapa orangnya kita majukan di paripurna," ujar Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (14/10).(Asp)

Baca Juga:

Pimpinan DPRD Baru Disumpah Jabatan, Anies Minta APBD DKI 2020 Segera Dikebut

#PDI Perjuangan #DPRD DKI Jakarta #Gembong Warsono #Wakil Gubernur DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan