Kritik Anggaran Disebut Penggiringan Opini, PSI: Anies Anggap Hal Ini Receh?

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 15 Oktober 2019
 Kritik Anggaran Disebut Penggiringan Opini, PSI: Anies Anggap Hal Ini Receh?

Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernes. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest menyayangkan pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang mengatakan adanya penggiringan opini soal tidak transparannya anggaran DKI di masa Gubernur sekarang.

"Apakah bila PSI berbicara fakta transparansi anggaran, Gubernur menganggap ini hal yang receh?," kata Rian melalui keterangan tertulis, Selasa (15/10).

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Imbau PKS dan Gerindra Duduk Bareng Tentukan Wagub DKI

PSI, kata Rian sudah bersurat resmi sejak 9 Agustus 2019 lalu meminta jajaran Gubernur untuk membuka dokumen KUA-PPAS. Tapi, lanjut Rian, hingga kini belum ada jawaban mengenai hal tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebut kritik PSI terkait anggaran sebagai penggiringan opini
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (MP/Asropih)

"Jadi daripada bersilat lidah menyuarakan penggiringan opini, lebih baik hari ini Gubernur membuka dokumen KUA-PPAS kepada publik," jelas dia.

Karena menurut dia, tenggat waktu pembahasannya sudah tinggal 6 minggu saja.

Lebih lanjut, Rian menuturkan, hingga hari ini anggota DPRD DKI dan masyrakt Jakarta masih buta anggaran 2020. Padahal ada anggaran hampir 100 triliun yang harus diperiksa.

"Mau sampai kapan Gubernur tutupi ini semua? PSI berharap agar situs apbd.jakarta.go.id jangan sampai hanya jadi pajangan. Lawan korupsi adalah keterbukaan. Semoga Gubernur DKI mau berbenah," tutupnya.

Baca Juga:

Jadi Ketua DPRD DKI, Prasetyo Tak Punya Target Apa-Apa Lima Tahun ke Depan

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menampik tidak transparan mengenai anggaran DKI, karena belum mengunggah rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Menurut dia, hal itu merupakan pengiringan opini yang tidak sehat.

"Itu sih membangun (opini) saja dibilang nggak transparan. Udahlah itu penggiringan opini yang nggak sehat, jadi sudahlah. Cukup ya (wawancara)," kata Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (14/10).(Asp)

Baca Juga:

Pimpinan DPRD Baru Disumpah Jabatan, Anies Minta APBD DKI 2020 Segera Dikebut

#PSI #APBD DKI #Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Pemprov diminta memastikan lagi bahwa alat-alat untuk mitigasi kemunculan aroma tak sedap RDF Plant Rorotan itu sudah dapat berfungsi optimal dan mencegah aroma sampah di dalamnya tersebar ke luar.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Indonesia
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai lemahnya pengawasan dan rekrutmen sopir menjadi penyebab utama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Indonesia
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Wajar jika ada yang belum rampung, tapi ini harus menjadi prioritas agar selesai tepat waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Indonesia
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Transjakarta mengalami tiga kali kecelakaan dalam sebulan. DPRD DKI Jakarta pun akan memanggil pihak manajemen terkait hal ini.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Indonesia
Terbukti Urai Kemacetan Jalan TB Simatupang, Gerbang Tol Fatmawati Dibuka hingga Akhir Oktober
Keputusan ini diambil Pramono setelah evaluasi lima hari terakhir menunjukkan hasil positif dalam mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Terbukti Urai Kemacetan Jalan TB Simatupang, Gerbang Tol Fatmawati Dibuka hingga Akhir Oktober
Indonesia
UMKM Angkat Kaki dari District Blok M, PT MRT Sebut Koperasi Langgar Perjanjian Biaya Sewa
MRT sejatinya menetapkan tarif sewa kios sebesar Rp 300 ribu untuk anggota koperasi dan Rp 1,5 juta untuk pedagang di luar anggota koperasi
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
UMKM Angkat Kaki dari District Blok M, PT MRT Sebut Koperasi Langgar Perjanjian Biaya Sewa
Indonesia
3 Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Gubernur DKI Lakukan Evaluasi
Gubernur Pramono evaluasi terhadap Transjakarta diperlukan agar masyarakat tidak ragu terkait keamanan dan keselamatan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 21 September 2025
3 Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Gubernur DKI Lakukan Evaluasi
Indonesia
Lepas 1.700 Peserta ASN Run 2025, Gubernur Pramono: Bukti Jakarta Aman Gelar Event Besar
Pramono sebut kegiatan ini menjadi salah satu langkah membentuk ASN yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 21 September 2025
Lepas 1.700 Peserta ASN Run 2025, Gubernur Pramono: Bukti Jakarta Aman Gelar Event Besar
Indonesia
Sekolah Lansia Jadi Prioritas, Gubernur Pramono: Saatnya Beri Ruang Bahagia bagi Warga Senior
Program pendidikan bagi lansia ini terselenggara melalui kerja sama Pemprov DKI dengan Universitas Respati Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Sekolah Lansia Jadi Prioritas, Gubernur Pramono: Saatnya Beri Ruang Bahagia bagi Warga Senior
Indonesia
1.618 Lansia Diwisuda di TMII, Pecahkan Rekor Wisudawan Terbanyak
Wisuda Akbar Sekolah Lansia SPP adalah bentuk penghargaan sekaligus pengakuan nyata terhadap para lansia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
1.618 Lansia Diwisuda di TMII, Pecahkan Rekor Wisudawan Terbanyak
Bagikan