DPRD Terima Laporan 2 Sekolah di Jakarta Wajibkan Siswinya Pakai Hijab

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 02 Agustus 2022
DPRD Terima Laporan 2 Sekolah di Jakarta Wajibkan Siswinya Pakai Hijab

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah mengaku mendapat laporan bahwa terdapat dua sekolah di DKI yang mewajibkan siswinya memakai hijab.

Ia mengatakan informasi tersebut diketahui ketika akan membagikan baju seragam sekolah ke siswa. Ima kaget seragam yang ingin ia kasih ke seorang siswa semuanya berlengan panjang yang bisa dipakai siswi berhijab.

Baca Juga

DPRD DKI Jakarta Bentuk Pansus Aset

"Jadi pertama waktu itu aku lagi ngasih seragam ke siswa-siswa, cuma yang beli seragam kan staf saya ya. Saya cek kok seragamnya panjang semua, terus infonya bahwa ini sekolah negeri atau madrasah. Ya terus dibilangnya ini sekolah negeri. Akhirnya kita kunjungan," kata Ima di Jakarta Selasa (2/8)

Karena penasaran, Ima menggali keterangan dari orangtua siswa ketika akan memberikan seragam sekolah. Wali murid bilang pihak sekolah mewajibkam siswinya pakai kerudung. Lanjut dia, pihak sekolah menyampaikan aturan tersebut secara lisan.

"Sambil kunjungan ke beberapa ngasih seragam, si ibu itu yang saya kasih seragam saya bilang, 'Bu, kok ini masih SD negeri kok panjang semua?'. 'Ya memang harus begini, Bu'. Terus saya bilang, 'Apa itu diperintahkan?'. 'Wajib, Bu'. Saya bilang, 'Ada nggak keterangannya bahwa secara tertulis?'. 'Nggak ada, cuma dibilangin aja'," papar dia.

Baca Juga

DPRD DKI Soroti Sisi Positif dan Negatif Citayam Fashion Week

Dua sekolah yang wajibkan jilbab yakni SD di Grogol, Jakbar dan SMP di Jaksel. Akhirnya dia mengecek langsung SD di kawasan Grogol.

Mantan staf Ahok ini menilai, permintaan sekolah soal pemakaian jilbab tersebut terdapat intimidasi terhadap murid.

"Kalau sekolah yang lain itu kan berdasarkan mereka chat WA ke saya, tapi mereka masih minta dilindungi, jangan sampai nanti ada anaknya jadi di-bully atau apa. Yang pasti sekolah nggak berani instruksi secara tertulis, tetapi di sini murid-murid diintimidasi," papar Ima.

Berdasarkan laporan yang dia terima, ucap Ima, siswi yang diwajibkan memakai hijab hanya yang beragama Islam.

"Contoh, kebetulan tim saya cerita adiknya dipaksa pakai kerudung, padahal dia nggak mau pakai kerudung dan sudah beli seragam yang biasa akhirnya dipaksa. Jadinya beli seragam lagi gitu, kalau dia punya uang, kalau dia nggak punya uang, satu sisi saya tanya, ini diperintahkannya secara apa? Secara lisan," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Ketua DPRD DKI Jakarta Tak akan Biarkan Anies Lepas Saham Bir

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Bagikan