DPRD Terima Laporan 2 Sekolah di Jakarta Wajibkan Siswinya Pakai Hijab

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 02 Agustus 2022
DPRD Terima Laporan 2 Sekolah di Jakarta Wajibkan Siswinya Pakai Hijab

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah mengaku mendapat laporan bahwa terdapat dua sekolah di DKI yang mewajibkan siswinya memakai hijab.

Ia mengatakan informasi tersebut diketahui ketika akan membagikan baju seragam sekolah ke siswa. Ima kaget seragam yang ingin ia kasih ke seorang siswa semuanya berlengan panjang yang bisa dipakai siswi berhijab.

Baca Juga

DPRD DKI Jakarta Bentuk Pansus Aset

"Jadi pertama waktu itu aku lagi ngasih seragam ke siswa-siswa, cuma yang beli seragam kan staf saya ya. Saya cek kok seragamnya panjang semua, terus infonya bahwa ini sekolah negeri atau madrasah. Ya terus dibilangnya ini sekolah negeri. Akhirnya kita kunjungan," kata Ima di Jakarta Selasa (2/8)

Karena penasaran, Ima menggali keterangan dari orangtua siswa ketika akan memberikan seragam sekolah. Wali murid bilang pihak sekolah mewajibkam siswinya pakai kerudung. Lanjut dia, pihak sekolah menyampaikan aturan tersebut secara lisan.

"Sambil kunjungan ke beberapa ngasih seragam, si ibu itu yang saya kasih seragam saya bilang, 'Bu, kok ini masih SD negeri kok panjang semua?'. 'Ya memang harus begini, Bu'. Terus saya bilang, 'Apa itu diperintahkan?'. 'Wajib, Bu'. Saya bilang, 'Ada nggak keterangannya bahwa secara tertulis?'. 'Nggak ada, cuma dibilangin aja'," papar dia.

Baca Juga

DPRD DKI Soroti Sisi Positif dan Negatif Citayam Fashion Week

Dua sekolah yang wajibkan jilbab yakni SD di Grogol, Jakbar dan SMP di Jaksel. Akhirnya dia mengecek langsung SD di kawasan Grogol.

Mantan staf Ahok ini menilai, permintaan sekolah soal pemakaian jilbab tersebut terdapat intimidasi terhadap murid.

"Kalau sekolah yang lain itu kan berdasarkan mereka chat WA ke saya, tapi mereka masih minta dilindungi, jangan sampai nanti ada anaknya jadi di-bully atau apa. Yang pasti sekolah nggak berani instruksi secara tertulis, tetapi di sini murid-murid diintimidasi," papar Ima.

Berdasarkan laporan yang dia terima, ucap Ima, siswi yang diwajibkan memakai hijab hanya yang beragama Islam.

"Contoh, kebetulan tim saya cerita adiknya dipaksa pakai kerudung, padahal dia nggak mau pakai kerudung dan sudah beli seragam yang biasa akhirnya dipaksa. Jadinya beli seragam lagi gitu, kalau dia punya uang, kalau dia nggak punya uang, satu sisi saya tanya, ini diperintahkannya secara apa? Secara lisan," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Ketua DPRD DKI Jakarta Tak akan Biarkan Anies Lepas Saham Bir

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Utilitas Jakarta Semrawut, Pansus SJUT Tengaskan tak Ingin Ada Korban Jiwa
Rencana Induk SJUT juga dapat meminimalisasi risiko kecelakaan akibat pemasangan utilitas tidak tertata.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Utilitas Jakarta Semrawut, Pansus SJUT Tengaskan tak Ingin Ada Korban Jiwa
Indonesia
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Pemprov diminta memastikan lagi bahwa alat-alat untuk mitigasi kemunculan aroma tak sedap RDF Plant Rorotan itu sudah dapat berfungsi optimal dan mencegah aroma sampah di dalamnya tersebar ke luar.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Indonesia
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai lemahnya pengawasan dan rekrutmen sopir menjadi penyebab utama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Indonesia
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Wajar jika ada yang belum rampung, tapi ini harus menjadi prioritas agar selesai tepat waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Indonesia
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Transjakarta mengalami tiga kali kecelakaan dalam sebulan. DPRD DKI Jakarta pun akan memanggil pihak manajemen terkait hal ini.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Bagikan