DPRD Terima Laporan 2 Sekolah di Jakarta Wajibkan Siswinya Pakai Hijab


Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah. Foto: MP/Asropih
MerahPutih.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah mengaku mendapat laporan bahwa terdapat dua sekolah di DKI yang mewajibkan siswinya memakai hijab.
Ia mengatakan informasi tersebut diketahui ketika akan membagikan baju seragam sekolah ke siswa. Ima kaget seragam yang ingin ia kasih ke seorang siswa semuanya berlengan panjang yang bisa dipakai siswi berhijab.
Baca Juga
"Jadi pertama waktu itu aku lagi ngasih seragam ke siswa-siswa, cuma yang beli seragam kan staf saya ya. Saya cek kok seragamnya panjang semua, terus infonya bahwa ini sekolah negeri atau madrasah. Ya terus dibilangnya ini sekolah negeri. Akhirnya kita kunjungan," kata Ima di Jakarta Selasa (2/8)
Karena penasaran, Ima menggali keterangan dari orangtua siswa ketika akan memberikan seragam sekolah. Wali murid bilang pihak sekolah mewajibkam siswinya pakai kerudung. Lanjut dia, pihak sekolah menyampaikan aturan tersebut secara lisan.
"Sambil kunjungan ke beberapa ngasih seragam, si ibu itu yang saya kasih seragam saya bilang, 'Bu, kok ini masih SD negeri kok panjang semua?'. 'Ya memang harus begini, Bu'. Terus saya bilang, 'Apa itu diperintahkan?'. 'Wajib, Bu'. Saya bilang, 'Ada nggak keterangannya bahwa secara tertulis?'. 'Nggak ada, cuma dibilangin aja'," papar dia.
Baca Juga
DPRD DKI Soroti Sisi Positif dan Negatif Citayam Fashion Week
Dua sekolah yang wajibkan jilbab yakni SD di Grogol, Jakbar dan SMP di Jaksel. Akhirnya dia mengecek langsung SD di kawasan Grogol.
Mantan staf Ahok ini menilai, permintaan sekolah soal pemakaian jilbab tersebut terdapat intimidasi terhadap murid.
"Kalau sekolah yang lain itu kan berdasarkan mereka chat WA ke saya, tapi mereka masih minta dilindungi, jangan sampai nanti ada anaknya jadi di-bully atau apa. Yang pasti sekolah nggak berani instruksi secara tertulis, tetapi di sini murid-murid diintimidasi," papar Ima.
Berdasarkan laporan yang dia terima, ucap Ima, siswi yang diwajibkan memakai hijab hanya yang beragama Islam.
"Contoh, kebetulan tim saya cerita adiknya dipaksa pakai kerudung, padahal dia nggak mau pakai kerudung dan sudah beli seragam yang biasa akhirnya dipaksa. Jadinya beli seragam lagi gitu, kalau dia punya uang, kalau dia nggak punya uang, satu sisi saya tanya, ini diperintahkannya secara apa? Secara lisan," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga
Ketua DPRD DKI Jakarta Tak akan Biarkan Anies Lepas Saham Bir
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
