DPRD Terima Laporan 2 Sekolah di Jakarta Wajibkan Siswinya Pakai Hijab

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 02 Agustus 2022
DPRD Terima Laporan 2 Sekolah di Jakarta Wajibkan Siswinya Pakai Hijab

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah. Foto: MP/Asropih

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah mengaku mendapat laporan bahwa terdapat dua sekolah di DKI yang mewajibkan siswinya memakai hijab.

Ia mengatakan informasi tersebut diketahui ketika akan membagikan baju seragam sekolah ke siswa. Ima kaget seragam yang ingin ia kasih ke seorang siswa semuanya berlengan panjang yang bisa dipakai siswi berhijab.

Baca Juga

DPRD DKI Jakarta Bentuk Pansus Aset

"Jadi pertama waktu itu aku lagi ngasih seragam ke siswa-siswa, cuma yang beli seragam kan staf saya ya. Saya cek kok seragamnya panjang semua, terus infonya bahwa ini sekolah negeri atau madrasah. Ya terus dibilangnya ini sekolah negeri. Akhirnya kita kunjungan," kata Ima di Jakarta Selasa (2/8)

Karena penasaran, Ima menggali keterangan dari orangtua siswa ketika akan memberikan seragam sekolah. Wali murid bilang pihak sekolah mewajibkam siswinya pakai kerudung. Lanjut dia, pihak sekolah menyampaikan aturan tersebut secara lisan.

"Sambil kunjungan ke beberapa ngasih seragam, si ibu itu yang saya kasih seragam saya bilang, 'Bu, kok ini masih SD negeri kok panjang semua?'. 'Ya memang harus begini, Bu'. Terus saya bilang, 'Apa itu diperintahkan?'. 'Wajib, Bu'. Saya bilang, 'Ada nggak keterangannya bahwa secara tertulis?'. 'Nggak ada, cuma dibilangin aja'," papar dia.

Baca Juga

DPRD DKI Soroti Sisi Positif dan Negatif Citayam Fashion Week

Dua sekolah yang wajibkan jilbab yakni SD di Grogol, Jakbar dan SMP di Jaksel. Akhirnya dia mengecek langsung SD di kawasan Grogol.

Mantan staf Ahok ini menilai, permintaan sekolah soal pemakaian jilbab tersebut terdapat intimidasi terhadap murid.

"Kalau sekolah yang lain itu kan berdasarkan mereka chat WA ke saya, tapi mereka masih minta dilindungi, jangan sampai nanti ada anaknya jadi di-bully atau apa. Yang pasti sekolah nggak berani instruksi secara tertulis, tetapi di sini murid-murid diintimidasi," papar Ima.

Berdasarkan laporan yang dia terima, ucap Ima, siswi yang diwajibkan memakai hijab hanya yang beragama Islam.

"Contoh, kebetulan tim saya cerita adiknya dipaksa pakai kerudung, padahal dia nggak mau pakai kerudung dan sudah beli seragam yang biasa akhirnya dipaksa. Jadinya beli seragam lagi gitu, kalau dia punya uang, kalau dia nggak punya uang, satu sisi saya tanya, ini diperintahkannya secara apa? Secara lisan," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Ketua DPRD DKI Jakarta Tak akan Biarkan Anies Lepas Saham Bir

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 33 menit lalu
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Bagikan