DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Konsep Penataan Jalan Sabang

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 16 Januari 2020
 DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Konsep Penataan Jalan Sabang

DPRD DKI Jakarta Desak Pemkot Jakpus tata ulang PKL di Jalan Sabang (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - DPRD DKI Jakarta meminta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat mengkaji kembali konsep penataan atau revitalisasi kawasan Jalan KH. Agus Salim atau Jalan Sabang, Jakarta Pusat.

Dikhawatirkan dengan konsep yang digagas Pemprov DKI Jakarta atau Pemkot Jakpus kondisi tersebut akan semakin semrawut.

Baca Juga:

Jawaban Haji Lulung Terkait Pemprov DKI Digugat Class Action oleh Warga Akibat Banjir

Wakli Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Zita Anjani menilai, konsep yang ada saat ini para pemilik usaha di sepanjang Jalan Sabang merasa dirugikan. Sebab dalam konsep itu, satu sisi trotoar di sepanjang Jalan Sabang akan diisi pedagang kaki lima (PKL).

Kondisi Ruko dan PKL di Jalan Sabang
Kondisi ruko dan PKl di Jalan Sabang perlu ditata kembali (MP/Asropih)

Sementara, kata dia, pada kondisi saat ini saja pemilik usaha telah dirugikan karena keberadaan PKL telah mengurangi kapasitas parkir.

"Penataan boleh saja, tapi harus dilihat dari segi komperhensifnya,” ujar Zita saat menerima aduan puluhan pemilik usaha dari Paguyuban Pengusaha Jalan Sabang (PPS) di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (15/1).

Anak Zulkifli Hasan (Zulhas) ini menilai, sejauh ini kondisi Jalan Sabang sudah cukup macet dengan banyaknya kendaraan serta keberadaan PKL yang mulai membuka usahanya pada sore hari.

“Kalau sudah ada PKL tambah semrawut. Ada mobil, motor, nanti pasti ada preman. Kalau sudah ada preman tidak nyaman, orang tidak akan mau datang ke situ. Lalu, siapa yang rugi, PKL rugi, pengusaha juga rugi, akhirnya semuanya rugi,” terangnya.

Salah satu pemilik usaha di Jalan Sabang Ganefo Dewi Sutan dalam audiensi mengaku khawatir ketika konsep penataan yang dimaksud tetap dilancarkan Pemkot Jakarta Pusat maka pendapatannya akan terus mengalami penyusutan dari yang dialami saat ini.

Baca Juga:

Bentuk Pansus Banjir, Haji Lulung: DPRD DKI Ga Ada Kerjaan

"Jika dilaksanakan, ini mengurangi kapasitas parkir, mempersulit calon konsumen dan otomatis mengurangi kunjungan karena sulit cari parkir," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Jakarta Pusat Irwandi menyampaikan akan mengkaji lagi konsep penataan kawasan Jalan Sabang. Ia menyatakan akan fokus pada keluhan mengenai berkurangnya lahan parkir.

“Kami menampung aspirasi warga. Tidak mungkin kami menelantrakan pengusaha binaan kita, jangan khawatir tidak ada parkiran yang berkurang nantinya," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Terinspirasi Lengsernya Soeharto, Dewi Tanjung Percaya Diri Turunkan Anies

#DPRD DKI Jakarta #PKL #Pedagang Kaki Lima #Pemprov DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
ISPA di Jakarta Tembus 1,9 Juta Kasus, Kadinkes Ingatkan Bahaya Polusi Udara dan Perlunya Masker di Masa Pancaroba
ISPA, musim pancaroba, Dinkes DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, infeksi pernapasan akut, jaga imunitas, flu, polusi udara, pencegahan ISPA, kasus ISPA Jakarta
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
ISPA di Jakarta Tembus 1,9 Juta Kasus, Kadinkes Ingatkan Bahaya Polusi Udara dan Perlunya Masker di Masa Pancaroba
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
DPRD DKI Temukan Potensi Kebocoran Pendapatan Parkir Capai Rp 1,4 Triliun
Pansus Perparkiran DPRD DKI menemukan kebocoran pendapatan parkir Rp1,4 triliun. DPRD minta Pemprov fokus benahi sistem, bukan naikkan tarif.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
DPRD DKI Temukan Potensi Kebocoran Pendapatan Parkir Capai Rp 1,4 Triliun
Indonesia
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
DPRD DKI minta DLH lebih aktif menjelaskan manfaat RDF Rorotan kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
Indonesia
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
DPRD DKI mempertanyakan keseriusan Pemprov dalam uji coba RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara, yang hingga kini masih menimbulkan bau sampah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
Indonesia
DPRD Minta CFD Diperluas, Ingin Ondel-Ondel dan Tanjidor Jadi Bintang Baru Saat HBKB
Keramaian warga di ruang publik secara otomatis menciptakan peluang bagi pelaku usaha kecil untuk menjajakan berbagai kebutuhan sederhana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPRD Minta CFD Diperluas, Ingin Ondel-Ondel dan Tanjidor Jadi Bintang Baru Saat HBKB
Indonesia
Nama Kampung Ambon dan Kampung Bahari Mau Diubah, Hapus Stigma Sarang Narkoba di Jakarta
Pemprov Jakarta berniat mengubah nama kampung Kampung Bahari, Jakarta Utara dan Kampung Ambon, Jakarta Barat yang kerap dicap sebagai sarang markas bandar narkoba.
Wisnu Cipto - Senin, 10 November 2025
Nama Kampung Ambon dan Kampung Bahari Mau Diubah, Hapus Stigma Sarang Narkoba di Jakarta
Bagikan