DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Konsep Penataan Jalan Sabang

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 16 Januari 2020
 DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Konsep Penataan Jalan Sabang

DPRD DKI Jakarta Desak Pemkot Jakpus tata ulang PKL di Jalan Sabang (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - DPRD DKI Jakarta meminta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat mengkaji kembali konsep penataan atau revitalisasi kawasan Jalan KH. Agus Salim atau Jalan Sabang, Jakarta Pusat.

Dikhawatirkan dengan konsep yang digagas Pemprov DKI Jakarta atau Pemkot Jakpus kondisi tersebut akan semakin semrawut.

Baca Juga:

Jawaban Haji Lulung Terkait Pemprov DKI Digugat Class Action oleh Warga Akibat Banjir

Wakli Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Zita Anjani menilai, konsep yang ada saat ini para pemilik usaha di sepanjang Jalan Sabang merasa dirugikan. Sebab dalam konsep itu, satu sisi trotoar di sepanjang Jalan Sabang akan diisi pedagang kaki lima (PKL).

Kondisi Ruko dan PKL di Jalan Sabang
Kondisi ruko dan PKl di Jalan Sabang perlu ditata kembali (MP/Asropih)

Sementara, kata dia, pada kondisi saat ini saja pemilik usaha telah dirugikan karena keberadaan PKL telah mengurangi kapasitas parkir.

"Penataan boleh saja, tapi harus dilihat dari segi komperhensifnya,” ujar Zita saat menerima aduan puluhan pemilik usaha dari Paguyuban Pengusaha Jalan Sabang (PPS) di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (15/1).

Anak Zulkifli Hasan (Zulhas) ini menilai, sejauh ini kondisi Jalan Sabang sudah cukup macet dengan banyaknya kendaraan serta keberadaan PKL yang mulai membuka usahanya pada sore hari.

“Kalau sudah ada PKL tambah semrawut. Ada mobil, motor, nanti pasti ada preman. Kalau sudah ada preman tidak nyaman, orang tidak akan mau datang ke situ. Lalu, siapa yang rugi, PKL rugi, pengusaha juga rugi, akhirnya semuanya rugi,” terangnya.

Salah satu pemilik usaha di Jalan Sabang Ganefo Dewi Sutan dalam audiensi mengaku khawatir ketika konsep penataan yang dimaksud tetap dilancarkan Pemkot Jakarta Pusat maka pendapatannya akan terus mengalami penyusutan dari yang dialami saat ini.

Baca Juga:

Bentuk Pansus Banjir, Haji Lulung: DPRD DKI Ga Ada Kerjaan

"Jika dilaksanakan, ini mengurangi kapasitas parkir, mempersulit calon konsumen dan otomatis mengurangi kunjungan karena sulit cari parkir," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Jakarta Pusat Irwandi menyampaikan akan mengkaji lagi konsep penataan kawasan Jalan Sabang. Ia menyatakan akan fokus pada keluhan mengenai berkurangnya lahan parkir.

“Kami menampung aspirasi warga. Tidak mungkin kami menelantrakan pengusaha binaan kita, jangan khawatir tidak ada parkiran yang berkurang nantinya," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Terinspirasi Lengsernya Soeharto, Dewi Tanjung Percaya Diri Turunkan Anies

#DPRD DKI Jakarta #PKL #Pedagang Kaki Lima #Pemprov DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
21 Perusahaan Top Jakarta Termasuk BUMD Tawarkan 107 Posisi Eksklusif di Job Fair Disabilitas 2025, Simak Syaratnya
Pemprov DKI Jakarta buka 107 lowongan di Job Fair Penyandang Disabilitas 2025
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 November 2025
21 Perusahaan Top Jakarta Termasuk BUMD Tawarkan 107 Posisi Eksklusif di Job Fair Disabilitas 2025, Simak Syaratnya
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Pramono mengungkapkan bahwa saat ini subsidi yang ditanggung Pemprov per tiket Transjakarta sudah melebihi Rp9.000
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Berita Foto
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Suasana kemacetan lalu-lintas saat jam pulang kerja di Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta, Jum'at (24/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 24 Oktober 2025
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Bagikan