DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Konsep Penataan Jalan Sabang
DPRD DKI Jakarta Desak Pemkot Jakpus tata ulang PKL di Jalan Sabang (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - DPRD DKI Jakarta meminta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat mengkaji kembali konsep penataan atau revitalisasi kawasan Jalan KH. Agus Salim atau Jalan Sabang, Jakarta Pusat.
Dikhawatirkan dengan konsep yang digagas Pemprov DKI Jakarta atau Pemkot Jakpus kondisi tersebut akan semakin semrawut.
Baca Juga:
Jawaban Haji Lulung Terkait Pemprov DKI Digugat Class Action oleh Warga Akibat Banjir
Wakli Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Zita Anjani menilai, konsep yang ada saat ini para pemilik usaha di sepanjang Jalan Sabang merasa dirugikan. Sebab dalam konsep itu, satu sisi trotoar di sepanjang Jalan Sabang akan diisi pedagang kaki lima (PKL).
Sementara, kata dia, pada kondisi saat ini saja pemilik usaha telah dirugikan karena keberadaan PKL telah mengurangi kapasitas parkir.
"Penataan boleh saja, tapi harus dilihat dari segi komperhensifnya,” ujar Zita saat menerima aduan puluhan pemilik usaha dari Paguyuban Pengusaha Jalan Sabang (PPS) di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (15/1).
Anak Zulkifli Hasan (Zulhas) ini menilai, sejauh ini kondisi Jalan Sabang sudah cukup macet dengan banyaknya kendaraan serta keberadaan PKL yang mulai membuka usahanya pada sore hari.
“Kalau sudah ada PKL tambah semrawut. Ada mobil, motor, nanti pasti ada preman. Kalau sudah ada preman tidak nyaman, orang tidak akan mau datang ke situ. Lalu, siapa yang rugi, PKL rugi, pengusaha juga rugi, akhirnya semuanya rugi,” terangnya.
Salah satu pemilik usaha di Jalan Sabang Ganefo Dewi Sutan dalam audiensi mengaku khawatir ketika konsep penataan yang dimaksud tetap dilancarkan Pemkot Jakarta Pusat maka pendapatannya akan terus mengalami penyusutan dari yang dialami saat ini.
Baca Juga:
"Jika dilaksanakan, ini mengurangi kapasitas parkir, mempersulit calon konsumen dan otomatis mengurangi kunjungan karena sulit cari parkir," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Jakarta Pusat Irwandi menyampaikan akan mengkaji lagi konsep penataan kawasan Jalan Sabang. Ia menyatakan akan fokus pada keluhan mengenai berkurangnya lahan parkir.
“Kami menampung aspirasi warga. Tidak mungkin kami menelantrakan pengusaha binaan kita, jangan khawatir tidak ada parkiran yang berkurang nantinya," tutupnya.(Asp)
Baca Juga:
Terinspirasi Lengsernya Soeharto, Dewi Tanjung Percaya Diri Turunkan Anies
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
21 Perusahaan Top Jakarta Termasuk BUMD Tawarkan 107 Posisi Eksklusif di Job Fair Disabilitas 2025, Simak Syaratnya
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor