Bentuk Pansus Banjir, Haji Lulung: DPRD DKI Ga Ada Kerjaan

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 14 Januari 2020
 Bentuk Pansus Banjir, Haji Lulung: DPRD DKI Ga Ada Kerjaan

Abraham Lunggana alias Haji Lulung komentari rencana DPRD DKI Jakarta bentuk Pansus Banjir (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, Abraham Lunggana atau Haji Lulung ikut mengomentari wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Banjir oleh sejumlah Fraksi DPRD DKI.

Lulung menghormati pembuatan pansus itu. Tapi ia mempertayakan apa tujuan dan fungsi dari Pansus Banjir yang digembar gemborkan DPRD DKI.

Baca Juga:

Ketua DPRD Akui Belum Terima Laporan Pembentukan Pansus Banjir

"Pansus? Saya menghormati dan menghargai. Tapi apa yang mau dipansusin?," kata Lulung di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).

Lulung menilai, Anggota Parlemen Kebon Sirih tak ada kerjaan bila persoalan banjir di Ibu Kota dibentuk panitia khusus. Ia juga berpendapat bahwa pansus itu merugikan rakyat DKI.

Haji Lulung kritik DPRD DKI Jakarta terkait rencana pembentukan Pansus Banjir
Anggota DPR RI Abraham Lunggana alias Haji Lulung (MP/Asropih)

"Gak ada kerjaan kalau gue bilang (DPRD bikin Pansus Banjir). Gak ada kerjaan. Pansus Mikrosel, yang merugikan rakyat Jakarta tuh," papar Lulung.

Ketua Umum Bamus Betawi ini juga menyebut bahwa Pansus Banjir yang mau dibentuk wakil rakyat DKI hanya mengada-mengada saja untuk mencari kesalahan Anies Baswedan.

Lulung pun membandingkan anggota Legislatif Senayan yang hingga kini belum membentuk Pansus Banjir kepada Presiden Jokowi, karena menurut dia hal itu mengada-ngada untuk mencari-cari kesalahan Jokowi.

"Kenapa sih DPR gak mau bikin pansus banjir terhadap Jokowi? Ya kan? Ini mengada-ada," tutup Lulung.

Sejauh ini pembentukan Pansus Banjir masih sekedar wacana. Terdapat 7 Fraksi DPRD DKI yang menyetujui pansus ini, yakni; Golkar, NasDem, PAN, PSI, PDIP, Demokrat, dan PKB-PPP.

Baca Juga:

Fraksi Golkar DPRD DKI Bantah Inisiasi Pembentukan Pansus Banjir

Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Jupiter menegaskan pembentukan Pansus Banjir bertujuan bukan untuk menyerang Gubernur Anies Baswedan.

Sebaliknya kata Jupiter, pansus ini dibentuk malah membantu Gubernur Anies untuk menemukan masalah penyebab banjir dan solusi banjir yang nanti bertujuan untuk mengatasi banjir.

"Rencana untuk pansus bukan untuk menyerang pak Gubernur," kata Jupiter di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (10/1).(Asp)

Baca Juga:

Gerindra Sebut 7 Fraksi DPRD DKI Genit Bentuk Pansus Banjir

#Haji Lulung #Banjir Jakarta #Pansus DPRD DKI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
4 RT di Jakarta Selatan Terendam Banjir, Jumat (12/9) Malam
Banjir tersebut berada di Kelurahan Cilandak Barat 1 RT dengan ketinggian 90 cm dan Kelurahan Cilandak Timur 3 RT dengan ketinggian banjir capai 145 cm.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
4 RT di Jakarta Selatan Terendam Banjir, Jumat (12/9) Malam
Indonesia
Cegah Banjir di ITC Cipulir, Dinas SDA DKI Siagakan Pompa Sejak Sebelum Hujan
Dengan adanya pompa ini, petugas dapat mengalirkan air genangan dari jalanan menuju Kali Pesanggrahan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Cegah Banjir di ITC Cipulir, Dinas SDA DKI Siagakan Pompa Sejak Sebelum Hujan
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Hadapi Musim Hujan, Pemprov DKI Jakarta Siapkan Sejumlah Mitigasi untuk Tangani Potensi Banjir
Wakil Gubernur Jakarta sebut Pemprov DKI melakukan berbagai upaya dalam menyiapkan mitigasi banjir.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
Hadapi Musim Hujan, Pemprov DKI Jakarta Siapkan Sejumlah Mitigasi untuk Tangani Potensi Banjir
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Bagikan