DPRD Minta Dilibatkan Pemprov DKI dalam Program Jakwifi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 12 November 2020
DPRD Minta Dilibatkan Pemprov DKI dalam Program Jakwifi

Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/PhotoMIX-Company)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Akses internet gratis saat ini sangat dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJK) bagi siswa Jakarta. Hanya saja, kali ini Pemprov DKI diminta untuk melibatkan DPRD dalam memperluas program internet untuk semua atau Jakwifi.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai, pemasangan Jakwifi ini harus diperluas dan lebih merata lagi ke titik-titik wilayah pemukiman kumuh padat penduduk.

"Lebih baik lagi, jika pemasangan Jakwifi itu melibatkan dewan untuk merekomendasikan titik-titiknya. Karena dewan juga representasi rakyat yang terdampak, yang menyerap banyak masalah di lingkungan masyarakat," jelas Mujiyono di Jakarta, Kamis (12/11).

Baca Juga:

DPRD DKI tak Permasalahkan Dana PEN Dipakai Pembangunan Infrastruktur

Menurutnya, pemasangan internet gratis Jakwifi oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik DKI ini diprioritaskan bagi pemukiman padat dan RW-RW kumuh.

Ia menilai, pemasangan Jakwifi ini mulai dirasakan manfaatnya oleh warga terutama emak-emak yang mendampingi anaknya untuk belajar secara daring.

"Salah satu pembahasan yang menarik dari pembahasan perubahan APBD 2020 adalah terkait kebutuhan internet warga, terutama pelajar dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kita tahu, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan bantuan internet gratis melalui Jakwifi. Kita dorong ini agar diperluas jangkauannya," paparnya.

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Ia meminta, Pemda DKI untuk segera memperbaiki sasaran penerima bantuan internet gratis Jakwifi ini. Sebab, lanjut dia, masih banyak warga DKI yang tidak terjangkau oleh program tersebut padahal kebutuhan internet sangat diperlukan saat ini.

"Akibat pandemi ini pola hidup masyarakat berubah. Pola belajar, pola kerja berubah. Dulu sekolah biasa tatap muka, kini harus secara daring. Dan masyarakat umum sudah mulai terbiasa, namun kendalanya kan layanan internet yang mahal. Makanya, Jakwifi ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan internet warga," ungkapnya.

Baca Juga:

DPRD DKI Kembali Bahas APBD 2021 di Puncak, Gembong: Cari Ketenangan

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan program internet untuk semua atau Jakwifi. Jakwifi adalah program peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan wifi gratis di daerah-daerah yang tidak terjangkau layanan internet gratis, tersebar di 5 wilayah Kota dan 1 Kabupaten Administrasi.

Sedikitnya, ada 9 ribu titik Jakwifi yang dipasang Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik DKI. Penyediaan akses internet tersebut melalui tiga skema, yaitu melalui layanan Pemprov DKI di gedung pemerintahan, taman, RPTRA, sekolah-sekolah negeri, dan daerah-daerah yang tidak terjangkau. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Telat Serahkan APBD 2021, PSI: Anggota DPRD Bukan Tukang Stempel

#DPRD DKI Jakarta #Internet Gratis
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Pemprov diminta memastikan lagi bahwa alat-alat untuk mitigasi kemunculan aroma tak sedap RDF Plant Rorotan itu sudah dapat berfungsi optimal dan mencegah aroma sampah di dalamnya tersebar ke luar.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Indonesia
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai lemahnya pengawasan dan rekrutmen sopir menjadi penyebab utama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Indonesia
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Wajar jika ada yang belum rampung, tapi ini harus menjadi prioritas agar selesai tepat waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Indonesia
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Transjakarta mengalami tiga kali kecelakaan dalam sebulan. DPRD DKI Jakarta pun akan memanggil pihak manajemen terkait hal ini.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Bagikan