DPRD Minta Dilibatkan Pemprov DKI dalam Program Jakwifi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 12 November 2020
DPRD Minta Dilibatkan Pemprov DKI dalam Program Jakwifi

Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/PhotoMIX-Company)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Akses internet gratis saat ini sangat dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJK) bagi siswa Jakarta. Hanya saja, kali ini Pemprov DKI diminta untuk melibatkan DPRD dalam memperluas program internet untuk semua atau Jakwifi.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai, pemasangan Jakwifi ini harus diperluas dan lebih merata lagi ke titik-titik wilayah pemukiman kumuh padat penduduk.

"Lebih baik lagi, jika pemasangan Jakwifi itu melibatkan dewan untuk merekomendasikan titik-titiknya. Karena dewan juga representasi rakyat yang terdampak, yang menyerap banyak masalah di lingkungan masyarakat," jelas Mujiyono di Jakarta, Kamis (12/11).

Baca Juga:

DPRD DKI tak Permasalahkan Dana PEN Dipakai Pembangunan Infrastruktur

Menurutnya, pemasangan internet gratis Jakwifi oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik DKI ini diprioritaskan bagi pemukiman padat dan RW-RW kumuh.

Ia menilai, pemasangan Jakwifi ini mulai dirasakan manfaatnya oleh warga terutama emak-emak yang mendampingi anaknya untuk belajar secara daring.

"Salah satu pembahasan yang menarik dari pembahasan perubahan APBD 2020 adalah terkait kebutuhan internet warga, terutama pelajar dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kita tahu, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan bantuan internet gratis melalui Jakwifi. Kita dorong ini agar diperluas jangkauannya," paparnya.

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Ia meminta, Pemda DKI untuk segera memperbaiki sasaran penerima bantuan internet gratis Jakwifi ini. Sebab, lanjut dia, masih banyak warga DKI yang tidak terjangkau oleh program tersebut padahal kebutuhan internet sangat diperlukan saat ini.

"Akibat pandemi ini pola hidup masyarakat berubah. Pola belajar, pola kerja berubah. Dulu sekolah biasa tatap muka, kini harus secara daring. Dan masyarakat umum sudah mulai terbiasa, namun kendalanya kan layanan internet yang mahal. Makanya, Jakwifi ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan internet warga," ungkapnya.

Baca Juga:

DPRD DKI Kembali Bahas APBD 2021 di Puncak, Gembong: Cari Ketenangan

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan program internet untuk semua atau Jakwifi. Jakwifi adalah program peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan wifi gratis di daerah-daerah yang tidak terjangkau layanan internet gratis, tersebar di 5 wilayah Kota dan 1 Kabupaten Administrasi.

Sedikitnya, ada 9 ribu titik Jakwifi yang dipasang Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik DKI. Penyediaan akses internet tersebut melalui tiga skema, yaitu melalui layanan Pemprov DKI di gedung pemerintahan, taman, RPTRA, sekolah-sekolah negeri, dan daerah-daerah yang tidak terjangkau. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Telat Serahkan APBD 2021, PSI: Anggota DPRD Bukan Tukang Stempel

#DPRD DKI Jakarta #Internet Gratis
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Bagikan