DPRD Minta Dilibatkan Pemprov DKI dalam Program Jakwifi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 12 November 2020
DPRD Minta Dilibatkan Pemprov DKI dalam Program Jakwifi

Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/PhotoMIX-Company)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Akses internet gratis saat ini sangat dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJK) bagi siswa Jakarta. Hanya saja, kali ini Pemprov DKI diminta untuk melibatkan DPRD dalam memperluas program internet untuk semua atau Jakwifi.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai, pemasangan Jakwifi ini harus diperluas dan lebih merata lagi ke titik-titik wilayah pemukiman kumuh padat penduduk.

"Lebih baik lagi, jika pemasangan Jakwifi itu melibatkan dewan untuk merekomendasikan titik-titiknya. Karena dewan juga representasi rakyat yang terdampak, yang menyerap banyak masalah di lingkungan masyarakat," jelas Mujiyono di Jakarta, Kamis (12/11).

Baca Juga:

DPRD DKI tak Permasalahkan Dana PEN Dipakai Pembangunan Infrastruktur

Menurutnya, pemasangan internet gratis Jakwifi oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik DKI ini diprioritaskan bagi pemukiman padat dan RW-RW kumuh.

Ia menilai, pemasangan Jakwifi ini mulai dirasakan manfaatnya oleh warga terutama emak-emak yang mendampingi anaknya untuk belajar secara daring.

"Salah satu pembahasan yang menarik dari pembahasan perubahan APBD 2020 adalah terkait kebutuhan internet warga, terutama pelajar dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kita tahu, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan bantuan internet gratis melalui Jakwifi. Kita dorong ini agar diperluas jangkauannya," paparnya.

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Ia meminta, Pemda DKI untuk segera memperbaiki sasaran penerima bantuan internet gratis Jakwifi ini. Sebab, lanjut dia, masih banyak warga DKI yang tidak terjangkau oleh program tersebut padahal kebutuhan internet sangat diperlukan saat ini.

"Akibat pandemi ini pola hidup masyarakat berubah. Pola belajar, pola kerja berubah. Dulu sekolah biasa tatap muka, kini harus secara daring. Dan masyarakat umum sudah mulai terbiasa, namun kendalanya kan layanan internet yang mahal. Makanya, Jakwifi ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan internet warga," ungkapnya.

Baca Juga:

DPRD DKI Kembali Bahas APBD 2021 di Puncak, Gembong: Cari Ketenangan

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan program internet untuk semua atau Jakwifi. Jakwifi adalah program peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan wifi gratis di daerah-daerah yang tidak terjangkau layanan internet gratis, tersebar di 5 wilayah Kota dan 1 Kabupaten Administrasi.

Sedikitnya, ada 9 ribu titik Jakwifi yang dipasang Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik DKI. Penyediaan akses internet tersebut melalui tiga skema, yaitu melalui layanan Pemprov DKI di gedung pemerintahan, taman, RPTRA, sekolah-sekolah negeri, dan daerah-daerah yang tidak terjangkau. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Telat Serahkan APBD 2021, PSI: Anggota DPRD Bukan Tukang Stempel

#DPRD DKI Jakarta #Internet Gratis
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Dinas SDA untuk Singkirkan Ego Sektoral atau Jakarta Tetap Jadi Langganan Banjir
Petugas jangan sampai berniat membantu, tetapi justru membahayakan diri sendiri karena peralatannya tidak lengkap
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPRD DKI Ingatkan Dinas SDA untuk Singkirkan Ego Sektoral atau Jakarta Tetap Jadi Langganan Banjir
Indonesia
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
DPRD DKI membahas Raperda P4GN bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia mengatakan, pemberantasan narkoba akan dipertegas,
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
Indonesia
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Fraksi Gerindra DPRD DKI meminta Pemprov DKI melalui Dinkes memperketat izin penjualan obat keras seperti tramadol dan alprazolam guna mencegah penyalahgunaan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Indonesia
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
DPRD DKI Jakarta mengusulkan pencabutan izin usaha permanen bagi tempat hiburan malam (THM) yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
Indonesia
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menggeser fokus kesiapsiagaan ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
Frengky Aruan - Minggu, 18 Januari 2026
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Indonesia
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Pembangunan monorel di Ragunan ternyata masih sebatas wacana. DPRD DKI Jakarta mengatakan, bahwa belum ada anggaran khusus dalam APBD.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Indonesia
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Anggota DPRD DKI dari PSI menyoroti kondisi Pasar Sunan Giri Pulogadung yang dinilai berbahaya. Pasar Jaya diminta melakukan revitalisasi total.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Indonesia
DPRD DKI Minta Revitalisasi Pasar Rakyat Jangan Cuma Proyek Seremonial Belaka
Ismail menyarankan agar Perumda Pasar Jaya menerapkan konsep pengembangan kawasan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPRD DKI Minta Revitalisasi Pasar Rakyat Jangan Cuma Proyek Seremonial Belaka
Indonesia
No Mercy untuk Bandar! Raperda P4GN Jadi Benteng Terakhir Lindungi Generasi Emas Jakarta dari Sabu Hingga Ekstasi
Secara sosiologis, meluasnya penyalahgunaan narkoba di Jakarta memerlukan kebijakan yang adaptif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
No Mercy untuk Bandar! Raperda P4GN Jadi Benteng Terakhir Lindungi Generasi Emas Jakarta dari Sabu Hingga Ekstasi
Indonesia
Masih Punya Nilai Ekonomis, Bongkaran Besi Tiang Monorel Dinilai Jadi Urusan Adhi Karya
Judistira mengingatkan agar eksekusi di lapangan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Masih Punya Nilai Ekonomis, Bongkaran Besi Tiang Monorel Dinilai Jadi Urusan Adhi Karya
Bagikan