DPRD Minta Dilibatkan Pemprov DKI dalam Program Jakwifi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 12 November 2020
DPRD Minta Dilibatkan Pemprov DKI dalam Program Jakwifi

Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/PhotoMIX-Company)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Akses internet gratis saat ini sangat dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJK) bagi siswa Jakarta. Hanya saja, kali ini Pemprov DKI diminta untuk melibatkan DPRD dalam memperluas program internet untuk semua atau Jakwifi.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai, pemasangan Jakwifi ini harus diperluas dan lebih merata lagi ke titik-titik wilayah pemukiman kumuh padat penduduk.

"Lebih baik lagi, jika pemasangan Jakwifi itu melibatkan dewan untuk merekomendasikan titik-titiknya. Karena dewan juga representasi rakyat yang terdampak, yang menyerap banyak masalah di lingkungan masyarakat," jelas Mujiyono di Jakarta, Kamis (12/11).

Baca Juga:

DPRD DKI tak Permasalahkan Dana PEN Dipakai Pembangunan Infrastruktur

Menurutnya, pemasangan internet gratis Jakwifi oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik DKI ini diprioritaskan bagi pemukiman padat dan RW-RW kumuh.

Ia menilai, pemasangan Jakwifi ini mulai dirasakan manfaatnya oleh warga terutama emak-emak yang mendampingi anaknya untuk belajar secara daring.

"Salah satu pembahasan yang menarik dari pembahasan perubahan APBD 2020 adalah terkait kebutuhan internet warga, terutama pelajar dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kita tahu, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan bantuan internet gratis melalui Jakwifi. Kita dorong ini agar diperluas jangkauannya," paparnya.

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Ia meminta, Pemda DKI untuk segera memperbaiki sasaran penerima bantuan internet gratis Jakwifi ini. Sebab, lanjut dia, masih banyak warga DKI yang tidak terjangkau oleh program tersebut padahal kebutuhan internet sangat diperlukan saat ini.

"Akibat pandemi ini pola hidup masyarakat berubah. Pola belajar, pola kerja berubah. Dulu sekolah biasa tatap muka, kini harus secara daring. Dan masyarakat umum sudah mulai terbiasa, namun kendalanya kan layanan internet yang mahal. Makanya, Jakwifi ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan internet warga," ungkapnya.

Baca Juga:

DPRD DKI Kembali Bahas APBD 2021 di Puncak, Gembong: Cari Ketenangan

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan program internet untuk semua atau Jakwifi. Jakwifi adalah program peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan wifi gratis di daerah-daerah yang tidak terjangkau layanan internet gratis, tersebar di 5 wilayah Kota dan 1 Kabupaten Administrasi.

Sedikitnya, ada 9 ribu titik Jakwifi yang dipasang Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik DKI. Penyediaan akses internet tersebut melalui tiga skema, yaitu melalui layanan Pemprov DKI di gedung pemerintahan, taman, RPTRA, sekolah-sekolah negeri, dan daerah-daerah yang tidak terjangkau. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Telat Serahkan APBD 2021, PSI: Anggota DPRD Bukan Tukang Stempel

#DPRD DKI Jakarta #Internet Gratis
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Bagikan