Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPRD Minta Dilibatkan Pemprov DKI dalam Program Jakwifi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 12 November 2020
DPRD Minta Dilibatkan Pemprov DKI dalam Program Jakwifi

Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/PhotoMIX-Company)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Akses internet gratis saat ini sangat dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJK) bagi siswa Jakarta. Hanya saja, kali ini Pemprov DKI diminta untuk melibatkan DPRD dalam memperluas program internet untuk semua atau Jakwifi.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai, pemasangan Jakwifi ini harus diperluas dan lebih merata lagi ke titik-titik wilayah pemukiman kumuh padat penduduk.

"Lebih baik lagi, jika pemasangan Jakwifi itu melibatkan dewan untuk merekomendasikan titik-titiknya. Karena dewan juga representasi rakyat yang terdampak, yang menyerap banyak masalah di lingkungan masyarakat," jelas Mujiyono di Jakarta, Kamis (12/11).

Baca Juga:

DPRD DKI tak Permasalahkan Dana PEN Dipakai Pembangunan Infrastruktur

Menurutnya, pemasangan internet gratis Jakwifi oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik DKI ini diprioritaskan bagi pemukiman padat dan RW-RW kumuh.

Ia menilai, pemasangan Jakwifi ini mulai dirasakan manfaatnya oleh warga terutama emak-emak yang mendampingi anaknya untuk belajar secara daring.

"Salah satu pembahasan yang menarik dari pembahasan perubahan APBD 2020 adalah terkait kebutuhan internet warga, terutama pelajar dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kita tahu, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan bantuan internet gratis melalui Jakwifi. Kita dorong ini agar diperluas jangkauannya," paparnya.

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Ia meminta, Pemda DKI untuk segera memperbaiki sasaran penerima bantuan internet gratis Jakwifi ini. Sebab, lanjut dia, masih banyak warga DKI yang tidak terjangkau oleh program tersebut padahal kebutuhan internet sangat diperlukan saat ini.

"Akibat pandemi ini pola hidup masyarakat berubah. Pola belajar, pola kerja berubah. Dulu sekolah biasa tatap muka, kini harus secara daring. Dan masyarakat umum sudah mulai terbiasa, namun kendalanya kan layanan internet yang mahal. Makanya, Jakwifi ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan internet warga," ungkapnya.

Baca Juga:

DPRD DKI Kembali Bahas APBD 2021 di Puncak, Gembong: Cari Ketenangan

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan program internet untuk semua atau Jakwifi. Jakwifi adalah program peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan wifi gratis di daerah-daerah yang tidak terjangkau layanan internet gratis, tersebar di 5 wilayah Kota dan 1 Kabupaten Administrasi.

Sedikitnya, ada 9 ribu titik Jakwifi yang dipasang Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik DKI. Penyediaan akses internet tersebut melalui tiga skema, yaitu melalui layanan Pemprov DKI di gedung pemerintahan, taman, RPTRA, sekolah-sekolah negeri, dan daerah-daerah yang tidak terjangkau. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Telat Serahkan APBD 2021, PSI: Anggota DPRD Bukan Tukang Stempel

#DPRD DKI Jakarta #Internet Gratis
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Bagikan