DPRD DKI Sahkan Perda APBD 2019


Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menggelar sidang rapat paripurna laporan Badan Anggaran DPRD DKI Hasil Pembahasan Terhadap Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Anggaran 2019 dan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD (P2APBD) 2019.
Namun dalam rapat kali ini, sebanyak 4 fraksi DPRD walkout saat agenda tersebut di antaranya Golkar, NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baca Juga
Alasan keempat fraksi itu keluar ruang sidang, karena menolak laporan P2APBD Pemprov DKI. Mereka menilai eksekutif tidak transparan dalam menyampaikan data laporan pengeluaran APBD 2019.
"Mewakili pimpinan perempuan dan termuda saya menolak P2APBD karena tidak ada transparansi. Kita percuma reses sudah tiga kali kalau itu tidak ditindaklanjuti," ujar Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Zita Anjani dalam rapat di ruang paripurna gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (7/9).

Politikus PAN ini menilai bahwa Pemprov tidak menindaklanjuti aspirasi warga melalui catatan reses yang dilakukan anggota DPRD selama tiga kali dalam setahun.
"Kita di sini bukan cuma kunker, mohon Saudara Gubernur hargai kami. Kami mempertanyakan hasil reses kami," paparnya.
Meskipun wakil rakyat DKI beramai-ramai keluar rapat, DPRD tetap mengesahkan laporan P2APBD tahun anggaran 2019.
Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi menuturan rapat pripurna tersebut dihadiri oleh 50 orang anggota DPRD. Kata dia, jumlah tersebut sudah kuorum sehingga P2APBD dapat disahkan.
Baca Juga
"Paripurna 50 orang. Secara keputusan ini sah ya. Saya ingin menanyakan apakah raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2019 untuk ditetapkan jadui peraturan daerah dapat disetujui?," ujar Prasetyo. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
