DPRD DKI Minta Pemprov DKI tidak Telat Transfer BLT ke Warga

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 21 Desember 2020
DPRD DKI Minta Pemprov DKI tidak Telat Transfer BLT ke Warga

Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono. Foto: DPRD Prov DKI Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta berencana merubah penyaluran bantuan sosial (bansos) dari paket sembako menjadi bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp300 ribu per penerima.

Komisi A DPRD DKI memberi catatan khusus untuk eksekutif dalam penyaluran BLT bagi warga yang terimbas COVID-19. Legislator DKI meminta DKI agar tidak terlambat mengalokasikan BLT ke penerima.

Baca Juga

KPK Periksa Dirjen Kemensos Terkait Kasus Suap Mensos Juliari

Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono menerangkan, berkaca pada bansos sembako, banyak paket yang telat didistribusikan ke warga. Ini harus menjadi evaluasi Pemprov agar tidak terjadi pada BLT.

"Jangan lagi ada keterlambatan distribusi cash transfer karena kendala teknis terutama soal data karena akan merugikan masyarakat Jakarta," ucap Mujiyono di Jakarta, Senin (21/12).

Mujiyono
Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono. Foto: DPRD Prov DKI Jakarta

Mujiyono juga mendesak Pemprov untuk memperbaiki data penerima BLT. Karena masih banyak warga yang ekonominya lemah tak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hal ini harus jadi perhatian Pemda DKI.

"Perbaikan existing data yang ada. Yang berhak (menerima) tapi belum masuk. Di mana saat kemaren di lapangan diberlakukan kebijakan di RT/ RW, dibagi-bagi untuk yang belum kebagian," ungkapnya.

Pemprov juga harus mendaftarkan masyarakat yang terkena atau korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) imbas dari COVID-19 yang namanya belum masuk dalam penerima.

Lebih lanjut, kata Mujiyono, penerima tidak harus memiliki rekening Bank DKI. Bahkan, buka rekening bank lain dengan syarat seteran awal pembukaan terjangkau sebesar Rp50 ribu.

"Dimaksudkan agar tidak terjadi antrian bila distribusi di kantor pos yang berpotensi terjadi kerumunan dan melanggar protap kesehatan," ungkapnya.

Selanjutnya, ucap dia, pengawasan harus diperketat baik Eksekutif, Legislatif dan dibantu Gugus Tugas COVID-19 RT/RW yang sudah terbentuk diseluruh Jakarta.

"Agar 6 bulan rencana pelaksaannya menjadi baik dan lancar dan diterima tepat waktu oleh masyarakat," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

Anies Perpanjang PSBB Transisi 2 Pekan

#Komisi A DPRD DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan