DPRD DKI Bahas APBD di Puncak, CBA: Siapa Tahu Terselip Program Selundupan
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
Merahputih.com - Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 di Grand Cempaka Resort Puncak, Bogor, Jawa Barat pada hari ini Rabu (21/10) dianggap akan menguntungkan anggota DPRD DKI Jakarta.
Keuntungan yang diperoleh anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih ialah menerima uang saku, bahkan diduga ada potensi memasukkan program-program siluman pada perubahan APBD DKI 2020 ini. Hal itu lantaran minimnya pengawasan dari warga DKI karena pelaksanaanya digelar di luar kota.
Baca Juga
Takut Diributin Jika Rapat di Restoran, DPRD DKI Pilih Rapat di Puncak
"Kalau dewan sih, pasti untung, makanya mereka setuju. Harusnya dibuka dulu ke publik, apbd tersebut, jangan asal oke oke saja. Siapa tahu, terselip program selundupan yang seringkali terjadi," ujat Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Rabu (21/10).
Ia juga menilai pembahasan KUPA APBD DKI di Punya tidak berkualitas. Pasalnya, pembahasan Perubahan APBD DKI itu diagendakan hanya sehari saja di hotel milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Tourisindo itu.
"Kalau Sehari rapat APBD, masih hanya minta stempel saja dong, ekesekutif ke legislatif. Tanpa membahas, proyek per proyek, sama saja merugikan rakyat Jakarta dong," papar dia.
Sedangkan, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI, Hadameon Aritonang mengakui, rapat pembahasan KUPA APBD itu diikuti oleh seluruh anggota DPRD DKI sebanyak 104 orang.
Tak sampai disitu rapat ini juga dihadiri oleh semua pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemprov DKI.
Baca Juga
Bahas APBD DKI di Puncak, Sekretaris DPRD DKI: Sehari Rampung
Adapun dalam surat undangan yang tersebar di aplikasi Whatsapp awak media, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengundang mitra kerja komisi B DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 21 Oktober 2020 untuk membahas KUPA APBD DKI 2020.
"Semua anggota (DPRD) dan SKPD. Jumlah anggota ada 104, karena dua orang meninggal dunia. (Pokoknya) banyak, nggak bisa ngitung. Pokoknya itu lah, seluruh SKPD di lokasi yang sama," ungkap Dame panggilan akrab Hadameon. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih