Takut Diributin Jika Rapat di Restoran, DPRD DKI Pilih Rapat di Puncak


Rapat DPRD DKI Jakarta. (Foto: DPRD DKI).
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta hari ini menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 di Cipayung, Puncak, Bogor, Jawa Barat.
Alasan Dewan Parlemen Kebon Sirih melangsungkan pembahasan KUPA APBD di Puncak, lantaran Gedung DPRD tengah dilakukan penutupan guna disterilisasi dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
"Ya di Cipayung (rapat pembahasan KUPA APBD DKI), Puncak. Itu milik DKI. Karena kantor kan ditutup, kalau rapat di Jakarta pakai restoran orang-orang pada ribut. Sementara ini kan harus selesai cepat," papar anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, Rabu (21/10).
Baca Juga:
BEM Nusantara Minta Penolakan UU Cipta Kerja Lewat Rekomendasi
Meski di tangah pandemi corona, pembelaan Gilbert, Legislatif tetap harus membahas dan merampungkan KUPA APBD untuk kepentingan warga DKI. Karena ini menyangkut uang rakyat Jakarta.
"Kita harus tetap bekerja dalam suasana pandemi," jelas dia.
Gilbert menyampaikan, semua pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab dalam pembahasan KUPA ini turut hadir meskipun di luar kota. Begitu juga anggota DPRD DKI terkait APBD ikut dalam rapat tersebut.
"Dari eksekutif lengkap. Legislatif juga saya lihat lengkap," ungkap Gilbert.
Gilbert mengaku, pejabat penting soal APBD itu Penjabat Sekda DKI, Sri Haryati dan Kepala Bappeda DKI Jakarta Nasruddin Djoko sudah hadir di depan dirinya.
"Ini ada di depanku," anggota Komisi B DPRD DKI. (Asp).
Baca Juga:
Ridwan Kamil Ajukan 3 Juta Warga untuk Disuntik Vaksin, Wilayah Mana Saja?
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya

DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki

Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?

DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP

Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa

Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra

Ratusan Keluarga Masih Buang Air Sembarangan di Jakarta, DPRD Minta Dibangun Kamar Mandi Komunal

DPRD Tolak Rencana Tarif Parkir di Jakarta Naik, Rp 5.000 Sudah Tertinggi di Indonesia

DPRD Gelar Paripurna Hari Minggu, Gubernur Pramono Bilang Begini di Forum

Anggota DPRD Ingatkan Pramono Soal Pungli Rumah Susun, Sirukim Harus Jadi Solusi
