DPRD DKI Bahas APBD di Puncak, CBA: Siapa Tahu Terselip Program Selundupan

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
Merahputih.com - Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 di Grand Cempaka Resort Puncak, Bogor, Jawa Barat pada hari ini Rabu (21/10) dianggap akan menguntungkan anggota DPRD DKI Jakarta.
Keuntungan yang diperoleh anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih ialah menerima uang saku, bahkan diduga ada potensi memasukkan program-program siluman pada perubahan APBD DKI 2020 ini. Hal itu lantaran minimnya pengawasan dari warga DKI karena pelaksanaanya digelar di luar kota.
Baca Juga
Takut Diributin Jika Rapat di Restoran, DPRD DKI Pilih Rapat di Puncak
"Kalau dewan sih, pasti untung, makanya mereka setuju. Harusnya dibuka dulu ke publik, apbd tersebut, jangan asal oke oke saja. Siapa tahu, terselip program selundupan yang seringkali terjadi," ujat Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Rabu (21/10).
Ia juga menilai pembahasan KUPA APBD DKI di Punya tidak berkualitas. Pasalnya, pembahasan Perubahan APBD DKI itu diagendakan hanya sehari saja di hotel milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Tourisindo itu.
"Kalau Sehari rapat APBD, masih hanya minta stempel saja dong, ekesekutif ke legislatif. Tanpa membahas, proyek per proyek, sama saja merugikan rakyat Jakarta dong," papar dia.

Sedangkan, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI, Hadameon Aritonang mengakui, rapat pembahasan KUPA APBD itu diikuti oleh seluruh anggota DPRD DKI sebanyak 104 orang.
Tak sampai disitu rapat ini juga dihadiri oleh semua pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemprov DKI.
Baca Juga
Bahas APBD DKI di Puncak, Sekretaris DPRD DKI: Sehari Rampung
Adapun dalam surat undangan yang tersebar di aplikasi Whatsapp awak media, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengundang mitra kerja komisi B DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 21 Oktober 2020 untuk membahas KUPA APBD DKI 2020.
"Semua anggota (DPRD) dan SKPD. Jumlah anggota ada 104, karena dua orang meninggal dunia. (Pokoknya) banyak, nggak bisa ngitung. Pokoknya itu lah, seluruh SKPD di lokasi yang sama," ungkap Dame panggilan akrab Hadameon. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam

Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas

Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta
