DPRD Desak Pemprov DIY Perpanjang Masa Tanggap Darurat Corona

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 19 Mei 2020
 DPRD Desak Pemprov DIY Perpanjang Masa Tanggap Darurat Corona

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana (MP/Teresa Ika)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Masa tanggap darurat untuk bencana Covid-19 di DIY perlu diperpanjang. Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan DIY masih perlu status tanggap darurat bencana selama sebulan kedepan.

Politikus PKS ini menjelaskan Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 65/KEP/2020 masa tanggap darurat covid 19 di DIY berakhir pada 29 Mei. Namun ia melihat belum ada tren penurunan pasien corona maupun orang dalam pengawasan.

Baca Juga:

Belum Satupun Negara di Dunia yang Mampu Temukan Vaksin Corona

"Trend masih cenderung naik menembus angka 200, dengan PDP dan ODP yang masih berjumlah ribuan. Artinya kondisi di DIY belum membaik dibandingkan saat awal ditetapkan tanggap darurat dahulu. Maka perlu diperpanjang satu bulan lagi masa tanggap daruratnya,"ujar Huda dalam reses anggota DPRD DIY terkait penanggulangan covid-19 di DIY, Selasa (19/5).

DPRD Desak Pemprov DIY perpanjang masa tanggap darurat corona
Huda Tri Yudiana (MP/Teresa Ika)

Disamping itu ia menilai masyarkat cenderung cuek dan kurang tanggap dengan terjadinya wabah. Hal ini idbuktikan dengan ramainya berbagai tempat perbelanjaan, banyaknya pemudik yang masuk DIY dan banyak yang belum memakai masker.

Huda menyarankan dua solusi untuk mengatasi corona pertama adalah lebih mengetatkan pembatasan sosial dengan menerapkan PSBB atau memperpanjang masa tanggap darurat.

Penerapan PSBB dinilai sangat besar resiko dari berbagai sisi, terutama matinya ekonomi masyarakat kecil, biaya sangat besar, dan belum tentu efektif karena terkait kebijakan pemerintah pusat yang sering inkonsisten.

"Perpanjangan masa tanggap darurat dengan pengetatan pelaksanaan berbagai protab kesehatan untuk pencegahan covid-19 dipandang lebih moderat,"tegasnya.

Perpanjangan tanggap darurat ini akan memudahkan berbagai prosedur yang perlu dilakukan pemerintah daerah dan instansi kesehatan. Sebagai contoh dalam masa tanggap darurat pengadaan APD bagi tenaga kesehatan, jaminan hidup, obat obatan dan berbagai keperluan penganggulangan covid-19 bida dilakukan cepat tanpa prosedur pelelangan. Anggaran juga bisa menggunakan Biaya Tidak Terduga (BTT) yang direlokasi dari berbagai instansi di DIY.

Disisi lain proses pembelajaran di rumah untuk siswa tetap dilanjutkan, dan berbagai kondisi lain bisa dilakukan antisipasi dengan lebih cepat.

Dalam masa perpanjangan ini fasilitas pelayanan kesehatan sangat perlu untuk ditingkatkan dari sisi kualitas dan kuantitasnya, tenaga kesehatan harus lebih diperhatikan keamanan sekaligus kesejahteraannya.

Baca Juga:

Update Corona di DKI Selasa (19/5): 6.053 Positif, 1.417 Pasien Sembuh

Selain itu dalam perpanjangan masa tanggap darurat sudah harus dirancang dan dilaksanakan berbagai program recovery, terutama recovery ekonomi masyarakat kecil. Koperasi, UMKM, wisata dan berbagai sektor lain sudah harus diperhatikan dan digulirkan insentif pemerintah agar tidak semakin terpuruk jauh. Jika mereka terpuruk dan jatuh akan sangat sulit memperbaiki dan mengangkatnya.

Artinya dalam tanggap darurat kedua ini pemda DIY mesti melakukan program pararel, yaitu penanggulangan corona sekaligus recovery berbagai sektor terdampak. Memang bukan pekerjaan mudah, tapi harus dilakukan bersama saat ini.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Teresa Ika, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Yogyakarta.

Baca Juga:

Eks Bupati Bengkayang Suryadman Gidot Divonis 5 Tahun Penjara

#Virus Corona #COVID-19 #DPRD #DPRD DI Yogyakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tunjangan Rumah DPRD Jateng Rp 47,77 Juta Disorot, Ahmad Luthfi Jamin tak Ada Kenaikan di 2026
Tunjangan rumah DPRD Jateng senilai Rp 47,77 juta kini menuai sorotan. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, bahwa tidak ada kenaikan pada 2026.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
Tunjangan Rumah DPRD Jateng Rp 47,77 Juta Disorot, Ahmad Luthfi Jamin tak Ada Kenaikan di 2026
Indonesia
KemenPU Tinjau Gedung DPRD Solo yang Dibakar saat Demonstrasi, Biaya Perbaikan Bakal Diusulkan ke Pemerintah Pusat
Kementerian PU bersama DPUPR masih akan melakukan kajian lebih detail sebelum menentukan arah perbaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
KemenPU Tinjau Gedung DPRD Solo yang Dibakar saat Demonstrasi, Biaya Perbaikan Bakal Diusulkan ke Pemerintah Pusat
Indonesia
Polisi Kumpulkan Video Pembakaran Gedung DPRD, Dari CCTV dan Video Warga
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan bahwa sampai saat ini tercatat ada sepuluh orang yang meninggal dalam aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan di berbagai daerah untuk memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Polisi Kumpulkan Video Pembakaran Gedung DPRD, Dari CCTV dan Video Warga
Indonesia
Gedung DPRD Dibakar hingga 4 Warga Tewas di Makassar, Prabowo: Ini Tindakan Makar
Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa tewasnya empat warga sipil di Makassar merupakan akibat tindakan perusuh, bukan bagian dari penyampaian aspirasi yang seharusnya.
Frengky Aruan - Senin, 01 September 2025
Gedung DPRD Dibakar hingga 4 Warga Tewas di Makassar, Prabowo: Ini Tindakan Makar
Indonesia
67 Mobil Hangus Terbakar di Sekitar Gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan, BPBD Lakukan Pembersihan
BPBD yang menjadi salah satu badan dalam Pemerintah Kota Makassar turut membantu mengevakuasi korban saat kejadian tersebut pada Sabtu (30/8) dini hari.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
67 Mobil Hangus Terbakar di Sekitar Gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan, BPBD Lakukan Pembersihan
Indonesia
Gedung DPRD NTB Terbakar, Ribuan Warga Malah Datang dan Asik Melihat
Warga menyalakan ponsel merekam suasana sekitar dan aktivitas tim pemadam kebakaran yang berjibaku melakukan pendinginan terhadap kantor lembaga legislatif tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
Gedung DPRD NTB Terbakar, Ribuan Warga Malah Datang dan Asik Melihat
Indonesia
Massa di Makassar Rusak Kantor DPRD, Tidak Ada Aparat Membubarkan
Selain Kantor DPRD Makassar yang diamuk massa, sebagian Jalan Andi Pangeran Pettarani lumpuh total. Mahasiswa juga memblokade jalan tersebut hingga malam ini
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 29 Agustus 2025
Massa di Makassar Rusak Kantor DPRD, Tidak Ada Aparat Membubarkan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Untuk bidang pembangunan, prioritas utama adalah penanganan banjir, termasuk alokasi anggaran untuk proyek-proyek seperti normalisasi Kali Ciliwung
Angga Yudha Pratama - Rabu, 13 Agustus 2025
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Indonesia
Tolak Pengelolaan Bersama Blok Ambalat, Legislator: Kedaulatan Harga Mati
Menurutnya, mempertahankan setiap jengkal wilayah adalah hal yang krusial
Angga Yudha Pratama - Rabu, 13 Agustus 2025
Tolak Pengelolaan Bersama Blok Ambalat, Legislator: Kedaulatan Harga Mati
Lifestyle
Ciri-Ciri dan Risiko Warga Yang Alami Long COVID
Gejala long COVID tidak selalu sama pada setiap orang. Sebagian mengalami hanya satu keluhan, seperti sesak napas atau kelelahan (fatigue), sementara yang lain menghadapi kombinasi beberapa gangguan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Agustus 2025
Ciri-Ciri dan Risiko Warga Yang Alami Long COVID
Bagikan