Tolak Pengelolaan Bersama Blok Ambalat, Legislator: Kedaulatan Harga Mati
Ilustrasi Blok Ambalat (Google Maps)
Merahputih.com - Anggota Komisi I DPR RI, Rudianto Tjen, menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia di Blok Ambalat tidak bisa ditawar.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas isu perbatasan yang sedang hangat diperbincangkan.
Baca juga:
Blok Ambalat Kembali Menghangat, Negosiasi Pengelolaan Bersama Masih Dibahas
“Kedaulatan itu harga mati, karena menyangkut harga diri bangsa. Wilayah kita harus kita pertahankan walaupun sejengkal pun akan dimasuki oleh siapapun,” ujar Rudianto dalam keterangannya, Rabu (13/8).
Menurutnya, mempertahankan setiap jengkal wilayah adalah hal yang krusial karena menyangkut harga diri bangsa. Rudianto juga menolak usulan pengelolaan bersama Blok Ambalat, karena ia melihat opsi tersebut dapat memberi celah bagi kepentingan asing yang merugikan Indonesia.
"Kita pastikan daerah Republik ini tidak ada yang disusupi atau diganggu,” ucap dia.
Baca juga:
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyatakan kepercayaan penuh kepada profesionalisme TNI, terutama TNI Angkatan Laut, dalam menjaga perbatasan di Ambalat. Ia meyakini TNI sudah memiliki strategi yang tepat.
“TNI sudah tahu what they do. Kita serahkan profesionalitas itu kepada teman-teman TNI, khususnya TNI AL,” kata Utut.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Wagub Kalbar Gandeng Imigrasi Buru 15 WNA China Penyerang TNI di Area Tambang Ketapang
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Duduk Perkara Belasan WNA China Serang TNI Pakai Parang di Ketapang Versi Kodam XII/Tanjungpura
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen