DPR Sebut Suksesi Penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 akan Berdampak pada Ekonomi

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 16 April 2023
DPR Sebut Suksesi Penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 akan Berdampak pada Ekonomi

Achmad Baidowi. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI Achmad Baidowi optimistis Pemerintah Indonesia akan sukses menyelenggarakan KTT ASEAN pada 9-11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

"Kita optimistis kesuksesan itu bakal dicapai, baik dalam penyelenggaraan KTT sendiri berikut rangkaian kegiatan sebelumnya sejak awal tahun 2023, termasuk dampak positif setelah KTT ASEAN," kata Achmad Baidowi dihubungi per telepon dari Pamekasan, Jawa Timur, Minggu.

Baca Juga:

Jokowi Ingin Angkat Labuan Bajo Lewat KTT ASEAN Summit

Anggota DPR RI itu menyatakan kesuksesan penyelenggaraan KTT ASEAN akan berdampak secara ekonomi.

"Misalnya, kedatangan para peserta menjadi peluang membawa investasi. Apalagi diperkirakan ribuan orang akan datang sehingga menjadi peluang perbaikan citra Indonesia dan mendatangkan penerimaan dari sektor pariwisata dan perdagangan," kata Awiek sapaan akrab Achmad Baidowi yang juga Sekretaris Fraksi PPP DPR RI itu.

Menurut Awiek kesuksesan terlihat dengan penetapan pemilihan Tema "ASEAN Matters: Epicenter of Growth".

"Kita tahu lembaga-lembaga konsultan, pemeringkat internasional, dan media-media internasional telah memprediksi Indonesia kecil sekali kemungkinan terkena resesi, serta tetap meraih pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi sekitar 4,8 persen. Nasib berbeda dialami Eropa dan Amerika yang lebih terimbas perang di Ukraina," katanya.

Ia mengatakan Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN sehingga peningkatan ekonomi hampir 5 persen dapat mendorong perekonomian tumbuh positif di seluruh negara ASEAN.

Baca Juga:

Pemerintah Habiskan Anggaran Rp 481 Miliar untuk Infrastruktur KTT ASEAN 2023

Apalagi, katanya, ASEAN telah bermitra dengan negara-negara besar seperti AS, Jepang, China, Korea Selatan, Uni Eropa, dan lain-lain.

"Ini akan membuat ASEAN dapat menularkan efek positif kepada perekonomian dunia. Wajarlah Indonesia memilih tema KTT ASEAN yang menekankan pentingnya ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia," katanya.

Meskipun demikian, kata Awiek, seluruh jajaran pemerintah harus mempersiapkan lebih detail dan teknis KTT ASEAN. Apalagi Tiga Pilar "Priorities Economic Deliverables" (ekonomi prioritas yang disampaikan) meliputi (1) "Recover-Rebuilding" untuk memastikan pemulihan, pertumbuhan ekonomi, memitigasi risiko inflasi, dan volatilitas aliran modal, (2) "Digital Economy" untuk memperkuat inklusi keuangan dan literasi digital, termasuk meningkatkan interkonektivitas sistem pembayaran regional, dan (3) "Sustainability" di mana ASEAN menjadi kawasan terdampak bencana alam dan risiko perubahan iklim, ASEAN perlu bersama menuju ekonomi hijau, antara lain melalui penyusunan "ASEAN Taxonomy on Sustainable Finance dan Study on the Role of Central Banks in Managing Climate and Environment-Related Risk".

"Ketiga pilar ini sangat dibutuhkan para pelaku ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk dapat bersaing di pasar internasional. Misalnya, ekonomi digital peluang UMKM, termasuk dari daerah terpencil, terluar/ terdepan, dan tertinggal. Namun jika pemerintah kurang hati-hati, maka pemodal besar dan investor asing lebih berpeluang untuk menguasai pasar," katanya. (*)

Baca Juga:

Jokowi Tinjau Beberapa Tempat KTT ASEAN di NTT

#DPR RI #Achmad Baidowi #KTT ASEAN #Ekonomi
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Indonesia
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Demo buruh sedang berlangsung di sekitar MPR/DPR RI. Sejumlah rute Transjakarta pun harus dialihkan akibat aksi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
Beredar unggahan konten di media sosial yang menyebut Presiden Prabowo segera membubarkan DPR, cak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
Indonesia
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
Oleh karena itu, permohonan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atau setidaknya ditolak secara keseluruhan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 05 November 2025
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
Bagikan