DPR Sebut Suksesi Penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 akan Berdampak pada Ekonomi


Achmad Baidowi. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
MerahPutih.com - Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI Achmad Baidowi optimistis Pemerintah Indonesia akan sukses menyelenggarakan KTT ASEAN pada 9-11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
"Kita optimistis kesuksesan itu bakal dicapai, baik dalam penyelenggaraan KTT sendiri berikut rangkaian kegiatan sebelumnya sejak awal tahun 2023, termasuk dampak positif setelah KTT ASEAN," kata Achmad Baidowi dihubungi per telepon dari Pamekasan, Jawa Timur, Minggu.
Baca Juga:
Anggota DPR RI itu menyatakan kesuksesan penyelenggaraan KTT ASEAN akan berdampak secara ekonomi.
"Misalnya, kedatangan para peserta menjadi peluang membawa investasi. Apalagi diperkirakan ribuan orang akan datang sehingga menjadi peluang perbaikan citra Indonesia dan mendatangkan penerimaan dari sektor pariwisata dan perdagangan," kata Awiek sapaan akrab Achmad Baidowi yang juga Sekretaris Fraksi PPP DPR RI itu.
Menurut Awiek kesuksesan terlihat dengan penetapan pemilihan Tema "ASEAN Matters: Epicenter of Growth".
"Kita tahu lembaga-lembaga konsultan, pemeringkat internasional, dan media-media internasional telah memprediksi Indonesia kecil sekali kemungkinan terkena resesi, serta tetap meraih pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi sekitar 4,8 persen. Nasib berbeda dialami Eropa dan Amerika yang lebih terimbas perang di Ukraina," katanya.
Ia mengatakan Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN sehingga peningkatan ekonomi hampir 5 persen dapat mendorong perekonomian tumbuh positif di seluruh negara ASEAN.
Baca Juga:
Pemerintah Habiskan Anggaran Rp 481 Miliar untuk Infrastruktur KTT ASEAN 2023
Apalagi, katanya, ASEAN telah bermitra dengan negara-negara besar seperti AS, Jepang, China, Korea Selatan, Uni Eropa, dan lain-lain.
"Ini akan membuat ASEAN dapat menularkan efek positif kepada perekonomian dunia. Wajarlah Indonesia memilih tema KTT ASEAN yang menekankan pentingnya ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia," katanya.
Meskipun demikian, kata Awiek, seluruh jajaran pemerintah harus mempersiapkan lebih detail dan teknis KTT ASEAN. Apalagi Tiga Pilar "Priorities Economic Deliverables" (ekonomi prioritas yang disampaikan) meliputi (1) "Recover-Rebuilding" untuk memastikan pemulihan, pertumbuhan ekonomi, memitigasi risiko inflasi, dan volatilitas aliran modal, (2) "Digital Economy" untuk memperkuat inklusi keuangan dan literasi digital, termasuk meningkatkan interkonektivitas sistem pembayaran regional, dan (3) "Sustainability" di mana ASEAN menjadi kawasan terdampak bencana alam dan risiko perubahan iklim, ASEAN perlu bersama menuju ekonomi hijau, antara lain melalui penyusunan "ASEAN Taxonomy on Sustainable Finance dan Study on the Role of Central Banks in Managing Climate and Environment-Related Risk".
"Ketiga pilar ini sangat dibutuhkan para pelaku ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk dapat bersaing di pasar internasional. Misalnya, ekonomi digital peluang UMKM, termasuk dari daerah terpencil, terluar/ terdepan, dan tertinggal. Namun jika pemerintah kurang hati-hati, maka pemodal besar dan investor asing lebih berpeluang untuk menguasai pasar," katanya. (*)
Baca Juga:
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno

Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?

Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima

DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau

Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai

Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR

DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih

Omzet Mal Anjlok Imbas Demo di Jakarta, Pemprov DKI Segera Lakukan Langkah ini

RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih

DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah
