DPR Sebut Suksesi Penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 akan Berdampak pada Ekonomi

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 16 April 2023
DPR Sebut Suksesi Penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 akan Berdampak pada Ekonomi

Achmad Baidowi. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI Achmad Baidowi optimistis Pemerintah Indonesia akan sukses menyelenggarakan KTT ASEAN pada 9-11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

"Kita optimistis kesuksesan itu bakal dicapai, baik dalam penyelenggaraan KTT sendiri berikut rangkaian kegiatan sebelumnya sejak awal tahun 2023, termasuk dampak positif setelah KTT ASEAN," kata Achmad Baidowi dihubungi per telepon dari Pamekasan, Jawa Timur, Minggu.

Baca Juga:

Jokowi Ingin Angkat Labuan Bajo Lewat KTT ASEAN Summit

Anggota DPR RI itu menyatakan kesuksesan penyelenggaraan KTT ASEAN akan berdampak secara ekonomi.

"Misalnya, kedatangan para peserta menjadi peluang membawa investasi. Apalagi diperkirakan ribuan orang akan datang sehingga menjadi peluang perbaikan citra Indonesia dan mendatangkan penerimaan dari sektor pariwisata dan perdagangan," kata Awiek sapaan akrab Achmad Baidowi yang juga Sekretaris Fraksi PPP DPR RI itu.

Menurut Awiek kesuksesan terlihat dengan penetapan pemilihan Tema "ASEAN Matters: Epicenter of Growth".

"Kita tahu lembaga-lembaga konsultan, pemeringkat internasional, dan media-media internasional telah memprediksi Indonesia kecil sekali kemungkinan terkena resesi, serta tetap meraih pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi sekitar 4,8 persen. Nasib berbeda dialami Eropa dan Amerika yang lebih terimbas perang di Ukraina," katanya.

Ia mengatakan Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN sehingga peningkatan ekonomi hampir 5 persen dapat mendorong perekonomian tumbuh positif di seluruh negara ASEAN.

Baca Juga:

Pemerintah Habiskan Anggaran Rp 481 Miliar untuk Infrastruktur KTT ASEAN 2023

Apalagi, katanya, ASEAN telah bermitra dengan negara-negara besar seperti AS, Jepang, China, Korea Selatan, Uni Eropa, dan lain-lain.

"Ini akan membuat ASEAN dapat menularkan efek positif kepada perekonomian dunia. Wajarlah Indonesia memilih tema KTT ASEAN yang menekankan pentingnya ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia," katanya.

Meskipun demikian, kata Awiek, seluruh jajaran pemerintah harus mempersiapkan lebih detail dan teknis KTT ASEAN. Apalagi Tiga Pilar "Priorities Economic Deliverables" (ekonomi prioritas yang disampaikan) meliputi (1) "Recover-Rebuilding" untuk memastikan pemulihan, pertumbuhan ekonomi, memitigasi risiko inflasi, dan volatilitas aliran modal, (2) "Digital Economy" untuk memperkuat inklusi keuangan dan literasi digital, termasuk meningkatkan interkonektivitas sistem pembayaran regional, dan (3) "Sustainability" di mana ASEAN menjadi kawasan terdampak bencana alam dan risiko perubahan iklim, ASEAN perlu bersama menuju ekonomi hijau, antara lain melalui penyusunan "ASEAN Taxonomy on Sustainable Finance dan Study on the Role of Central Banks in Managing Climate and Environment-Related Risk".

"Ketiga pilar ini sangat dibutuhkan para pelaku ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk dapat bersaing di pasar internasional. Misalnya, ekonomi digital peluang UMKM, termasuk dari daerah terpencil, terluar/ terdepan, dan tertinggal. Namun jika pemerintah kurang hati-hati, maka pemodal besar dan investor asing lebih berpeluang untuk menguasai pasar," katanya. (*)

Baca Juga:

Jokowi Tinjau Beberapa Tempat KTT ASEAN di NTT

#DPR RI #Achmad Baidowi #KTT ASEAN #Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Berita Foto
Ekonomi Jakarta Tumbuh, Daya Beli Masyarakat Masih Tertekan
Suasana pedagang asongan beristirahat menunggu pembeli di JPO Kuningan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Ekonomi Jakarta Tumbuh, Daya Beli Masyarakat Masih Tertekan
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Bagikan