DPR Minta Satgasus Merah Putih Diaudit


Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa. (Foto: DPR RI)
MerahPutih.com - Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Merah Putih yang pernah dipimpin oleh mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo kembali mendapat sorotan meskipun telah dibubarkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Jabatan nonstruktural tersebut dibubarkan lantaran dinilai tidak diperlukan lagi pasca ditetapkannya Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus pembuhuhan Brigadir Yhosua Hutabarat atau Brigadir J.
Baca Juga:
Komisi III DPR Apresiasi Peran Mahfud MD di Kasus Ferdy Sambo
Namun, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa masih mempersoalkan Satgasus tersebut. Ia meminta Satgasus yang dibentuk pada masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu diaudit.
"Lembaga Satgas ini tugasnya apa? Untuk kepentingan apa yang sampai hari ini dibubarkan harus diaudit gitu loh. Ini juga akan kita respons dan tanya Kapolri," kata Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/8).
Politikus Partai Gerindra itu mengaku dirinya pernah menanyakan keberadaan Satgasus Merah Putih itu ketika era Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Baca Juga:
Mabes Polri Pastikan Anak-anak Ferdy Sambo dalam Pendampingan
"Itu pernah saya pertanyakan itu pada Satgas saat pak Tito jadi Kapolri yang saya pertanyakan adalah ini dananya darimana?" ungkapnya.
Menurut Desmond keberadaan Satgasus tersebut rancu karena membuat tugas dari Kabareskrim dan Kabaintelkam diamputasi.
"Yang kedua satgas ini mengamputasi Kabareskrim dan Kabaintelkam jadi mengamputasi," tegas dia. (Pon)
Baca Juga:
Mahfud MD Duga Kapolda Metro Irjen Fadil Imran Kena Prank Ferdy Sambo
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Marak Sirine dan Strobo Ilegal, DPR Minta Polisi Tindak Tegas Pengguna

DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT

DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM

Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh

DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek

Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data

Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan

12 Siswa Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung, Legislator Tekankan Pentingnya Keterlibatan Ahli Gizi
