DPR Minta Polisi Usut Tuntas Tandon Air LRT yang Jebol
Rangkaian LRT Jabodebek yang ditargetkan akan beroperasi pada Agustus 2022 mendatang. ANTARA/HO-PT KAI.
MerahPutih.com - Pihak kepolisian diminta untuk mengusut tuntas insiden jebolnya tandon air proyek LRT di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Selasa (28/6) kemarin.
Proyek tersebut digarap oleh perusahaan BUMN, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Insiden tersebut mengakibatkan lima orang mengalami luka-luka.
Baca Juga:
Insiden Jebolnya Tandon Air Proyek Stasiun LRT, 3 Orang Diperiksa
"Setiap pekerjaan ada standarisasinya, sudah benar kepolisian agar mengusut tuntas kejadian ini," kata Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron kepada wartawan, Rabu (29/6).
Politikus Partai Demokrat itu meminta pihak kepolisian mencari tahu penyebab insiden tersebut. Sehingga, PT Adhi Karya bisa melakukan evaluasi guna mencegah kejadian serupa terulang.
"Dan ditemukan dimana masalahnya agar tidak terjadi kembali kedepanya," ujarnya.
Baca Juga:
Tandon Air Proyek LRT Rasuna Said Jebol Makan Korban, Polisi Turun Tangan
Diketahui, tandon air proyek LRT Jabodebek yang berlokasi di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan jebol pada pukul 16.25, Selasa (28/6).
Peristiwa itu memakan korban, yakni tiga pengendara motor dan satu mobil yang melintas, serta dua pekerja proyek. Salah satu korban adalah seorang ibu-ibu mengalami patah tulang di bagian kaki dan bocor di bagian kening.
Tragedi ini memaksa pihak Kepolisian segera turun tangan. Pihak kepolisian langsung menyelidiki dugaan adanya kelalaian yang mengakibatkan jebolnya tandon air proyek LRT ini. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Polisi Temukan Benda Mirip Senpi
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR